Sekolah dasar belum akan masuk dalam skema Sekolah Nasional Terintegrasi yang tengah disiapkan pemerintah. Di saat yang sama, pemerintah mencari langkah menyeluruh untuk menangani SD negeri dengan jumlah murid yang terus menipis.
Kontras ini penting karena sekolah terintegrasi sempat dipandang dapat menjawab persoalan pemerataan mutu sekaligus kekurangan siswa pada jenjang SD. Namun, program yang saat ini disiapkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah hanya mencakup SMP dan SMA.
SNT Dibuka untuk SMP dan SMA
Sekolah Nasional Terintegrasi ditujukan bagi calon murid yang memiliki prestasi akademik maupun nonakademik. Program ini sebelumnya dikaitkan dengan kemungkinan penggabungan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan, jenjang SD dinilai terlalu dini untuk diintegrasikan. Pertimbangan utamanya adalah jarak sekolah yang berpotensi terlalu jauh dari rumah peserta didik usia sekolah dasar.
Menurut Mu’ti, Presiden Prabowo Subianto juga menaruh perhatian pada kebutuhan transportasi bila lokasi sekolah berada jauh dari tempat tinggal murid. Fasilitas seperti bus sekolah atau bentuk transportasi lain disebut dapat dipertimbangkan agar perjalanan anak berlangsung aman dan nyaman.
| Jenjang Pendidikan | Kewenangan Penyelenggaraan | Posisi dalam SNT Saat Ini |
|---|---|---|
| TK, SD, SMP | Pemerintah kabupaten/kota | SD belum diakomodasi |
| SMA, SMK, SLB | Pemerintah provinsi | SNT mencakup SMP dan SMA |
Data Sekolah Minim Murid Sudah Dikumpulkan
Persoalan sekolah dengan murid sedikit dipisahkan dari pembahasan SNT. Kemendikdasmen telah memetakan sekolah negeri melalui Data Pokok Pendidikan atau Dapodik, terutama sekolah yang jumlah siswanya berada di bawah 60 dan di bawah 100 orang.
Data tersebut akan dicocokkan dengan data yang dimiliki pemerintah daerah melalui koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Langkah itu diarahkan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan secara struktural dan lebih cepat di daerah.
Dalam penjelasan yang dikutip detikcom, Mu’ti menyebut persoalan itu tidak dapat ditangani dengan satu kebijakan sederhana. Ada sekolah yang bahkan jumlah gurunya lebih banyak daripada murid, sehingga penyebabnya perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Kondisi setiap sekolah dapat berbeda, mulai dari lokasi hingga jumlah peserta didik yang tersedia di wilayah sekitarnya. Karena itu, pemerintah pusat akan melakukan pemeriksaan ulang atas data tersebut sebelum menentukan langkah penanganan yang lebih komprehensif.
Merger Menjadi Opsi bagi SD Berdekatan
Salah satu langkah yang telah diambil sejumlah pemerintah daerah adalah merger sekolah. Kebijakan ini terutama diterapkan pada SD yang saling berdekatan tetapi memiliki jumlah murid sangat sedikit.
Merger berarti menyatukan sekolah agar pengelolaan pendidikan, murid, dan tenaga pendidik dapat ditata kembali dalam satuan pendidikan yang lebih memadai. Mu’ti menilai kebijakan tersebut mungkin membutuhkan penguatan dari pemerintah pusat agar pelaksanaannya lebih terarah.
Pelibatan Kemendagri menjadi penting karena pendidikan TK, SD, dan SMP berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten dan kota. Sementara SMA, SMK, dan SLB dikelola pemerintah provinsi, dengan seluruh struktur pemerintahan daerah berada dalam koordinasi kementerian tersebut.
Koordinasi pusat dan daerah diharapkan membuat keputusan terhadap sekolah yang kekurangan murid tidak berhenti pada pendataan. Pemerintah juga akan menilai langkah-langkah merger yang telah mulai dilakukan di sejumlah wilayah sebelum menentukan kebijakan lanjutan.
