Rencana membangun 500 Sekolah Nasional Terintegrasi hingga 2029 memunculkan pertanyaan besar tentang arah pendidikan publik. Program yang ditargetkan mulai di 37 lokasi pada tahun ini dinilai berisiko memperlebar jarak fasilitas dan kesempatan antarsekolah.
Kritik utamanya bukan semata soal pembangunan gedung baru, melainkan soal prioritas anggaran di tengah persoalan yang masih dihadapi sekolah-sekolah yang telah ada. Di Indonesia, disebut terdapat sekitar 288.000 sekolah dengan tantangan seperti atap bocor, guru honorer, serta laboratorium yang belum berfungsi memadai.
Ketika sekolah unggulan berpotensi menciptakan pemisahan
Menurut analisis yang dimuat Kompas.com, sekolah dengan seleksi masuk, fasilitas premium, dan penjenamaan khusus dapat memicu fragmentasi dalam sistem pendidikan. Anak dari keluarga yang mampu membiayai persiapan seleksi berpotensi memiliki peluang lebih besar untuk mengakses sekolah yang dianggap istimewa.
Risiko tersebut dikenal sebagai cream skimming, ketika sekolah selektif menarik siswa dengan modal akademik dan ekonomi lebih kuat. Sekolah non-selektif kemudian dapat kehilangan siswa terbaiknya sekaligus menanggung stigma sebagai pilihan kelas dua.
Sejumlah pengalaman internasional kerap dipakai untuk memperingatkan dampak seleksi dini. Temuan dari Inggris, Chile, dan Singapura menunjukkan bahwa pemisahan siswa berdasarkan jalur atau seleksi ketat dapat berkaitan dengan segregasi serta stigmatisasi.
| Negara | Kebijakan yang disorot | Temuan atau perubahan |
|---|---|---|
| Inggris | Grammar schools | Sutton Trust mencatat kurang dari 3 persen siswa miskin masuk, padahal kelompok ini mencapai 18 persen populasi. |
| Chile | Voucher universal sejak 1981 | Penelitian Hsieh dan Urquiola pada 2006 tidak menemukan peningkatan performa agregat; reformasi 2015 melarang seleksi akademik dan co-payment. |
| Singapura | Streaming Express, Normal Academic, dan Normal Technical | Sistem ini diganti mulai 2024 dengan Subject-Based Banding, sementara Gifted Education Programme dihentikan. |
Hanushek dan Woessmann, dalam analisis data 26 negara yang dimuat di The Economic Journal pada 2006, menemukan bahwa seleksi dini meningkatkan ketimpangan pendidikan dan cenderung menurunkan rata-rata performa. Temuan itu menjadi dasar kritik bahwa peningkatan mutu nasional tidak otomatis lahir dari pengumpulan siswa terpilih di sekolah tertentu.
Persoalan satu sistem pendidikan nasional
Perdebatan ini juga menyentuh amanat Pasal 31 UUD 1945, terutama ketentuan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Kritik terhadap Sekolah Nasional Terintegrasi muncul karena model sekolah khusus dinilai dapat berjalan beriringan dengan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat.
Pasal 31 juga menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan serta mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar. Dalam sudut pandang Keadilan Pendidikan, hak tersebut tidak seharusnya bergantung pada kemampuan melewati seleksi atau lokasi tempat tinggal.
Prinsip kesetaraan berarti setiap anak diperlakukan setara di hadapan negara. Sementara itu, prinsip keadilan menuntut sumber daya lebih besar diarahkan kepada sekolah dan peserta didik yang paling membutuhkan dukungan.
Karena itu, pembangunan sekolah baru dipertanyakan ketika sekolah yang sudah berdiri masih memerlukan perbaikan dasar. Alternatif yang diajukan adalah mengalihkan fokus ke revitalisasi ribuan sekolah, perbaikan atap, penguatan laboratorium IPA, serta peningkatan kesejahteraan guru honorer.
Vietnam disebut sebagai contoh negara yang meningkatkan capaian PISA melalui investasi yang lebih merata pada guru, bukan dengan membangun sekolah unggulan. Pendekatan tersebut mengarahkan perhatian pada kualitas pengajaran sebagai fondasi, bukan hanya pada fasilitas di sejumlah titik tertentu.
Mutu yang tidak terkonsentrasi
Gagasan utamanya adalah membangun standar mutu yang dapat dirasakan luas oleh sekolah negeri, bukan mengonsentrasikan fasilitas terbaik pada sebagian kecil institusi. Pemerataan guru berkualitas, laboratorium yang berfungsi, dan infrastruktur yang layak menjadi ukuran yang lebih dekat dengan kebutuhan mayoritas siswa.
Perdebatan tentang 500 sekolah baru pada akhirnya berpusat pada pilihan antara proyek sekolah istimewa dan penguatan sistem secara menyeluruh. Anak petani di Gunungkidul maupun anak pejabat di Menteng sama-sama membutuhkan akses terhadap pendidikan bermutu dan masa depan yang setara.
