Pemerintah Spanyol mengesahkan kebijakan legalisasi yang dapat memberikan status hukum kepada hingga 500.000 migran tanpa dokumen. Kebijakan ini meliputi penduduk yang memasuki Spanyol sebelum akhir tahun 2025, telah tinggal minimal lima bulan, dan tidak memiliki catatan kriminal.
Melalui dekret kerajaan yang disetujui pemerintah yang dipimpin Partai Sosialis, mereka yang memenuhi syarat akan mendapatkan izin tinggal dan kerja selama satu tahun. Kebijakan ini juga membuka kemungkinan jalur menuju kewarganegaraan bagi para migran tersebut.
Spanyol memilih kebijakan berbeda dibandingkan banyak negara Eropa lain yang memperketat aturan imigrasi. Perdana Menteri Pedro Sánchez dan kabinetnya menekankan pentingnya migrasi legal bagi mendukung sektor ekonomi, khususnya menghadapi tantangan demografi terkait penuaan penduduk.
Menteri Imigrasi Elma Saiz menyatakan, pemerintah tidak akan mengabaikan keberadaan para migran ilegal yang telah hidup di Spanyol. “Kami menghormati dan mengakui orang-orang yang sudah ada di negara ini,” ujarnya dalam konferensi pers.
Namun, kebijakan ini memicu kontroversi politik yang cukup besar. Partai konservatif dan populis sayap kanan, Vox, mengkritik kebijakan tersebut sebagai bentuk amnesti yang justru mendorong peningkatan migrasi ilegal.
Santiago Abascal, pemimpin Vox, menulis di media sosial bahwa kebijakan ini merugikan seluruh warga Spanyol. Ia menuduh bahwa kritikus partainya lebih khawatir akan kekuatan politik Vox daripada dampak kebijakan migrasi pemerintah.
Alan Mendoza, direktur eksekutif Henry Jackson Society, mengatakan kebijakan Spanyol dapat menarik lebih banyak migran ilegal ke Eropa. Ia menilai ini akan menimbulkan tantangan bagi negara-negara tetangga dan memperingatkan potensi biaya sosial yang harus ditanggung bersama.
Namun, perspektif akademisi politik Ricard Zapata-Barrero berbeda. Ia melihat langkah Spanyol bukan sebagai masalah simbolis, melainkan upaya pragmatis untuk mengubah cara menangani migrasi ilegal. Ia menilai pendekatan yang mengedepankan tata kelola legal dan administratif lebih efisien dibandingkan pengetatan pengawasan dan penahanan.
Zapata-Barrero menjelaskan, ketidakaturan imigrasi yang berlangsung bertahun-tahun bukan sekadar kegagalan individu, melainkan masalah struktural yang harus diselesaikan dengan regulasi. “Legalisasi bukan soal keringanan hukuman, melainkan soal tata kelola yang efektif,” ujarnya.
Seiring dengan ketegangan politik dalam negeri dan sorotan dari negara lain, kebijakan Spanyol ini menjadi eksperimen yang menarik dalam lanskap migrasi Eropa. Bagaimana kelanjutan dan dampaknya akan diamati secara ketat oleh pemangku kepentingan di seluruh benua.
Berikut ini inti syarat untuk mendapat legalisasi di Spanyol:
1. Masuk ke Spanyol sebelum akhir 2025
2. Telah tinggal di Spanyol minimal lima bulan
3. Tidak memiliki catatan kriminal
4. Mendapatkan izin tinggal dan kerja selama satu tahun
5. Berpotensi mendapatkan jalur menuju kewarganegaraan
Kebijakan ini muncul di tengah perbedaan tajam arah kebijakan migrasi antara Spanyol dan beberapa negara lain, termasuk Amerika Serikat, yang pada saat bersamaan menerapkan kebijakan migrasi yang lebih ketat. Pemerintah Spanyol melihat migrasi legal sebagai solusi untuk tantangan demografis, sementara oposisi mengkhawatirkan dampak sosial dan keamanan.