Koalisi pemberontak di Republik Demokratik Kongo (DRC), yang dipimpin oleh Corneille Nangaa dari Alliance Fleuve Congo (AFC), mengkritik keras kesepakatan kemitraan strategis antara pemerintah Kongo dan Amerika Serikat yang berkaitan dengan mineral penting di wilayah timur yang tengah dilanda konflik. Nangaa menyebut kesepakatan tersebut sarat dengan kekurangan transparansi dan cacat hukum, bahkan menegaskan bahwa proses pembuatannya melanggar konstitusi.
Kesepakatan yang diteken pada awal Desember di Washington itu menjanjikan akses lebih luas bagi AS untuk memperoleh mineral krusial DRC, sebagai imbalan atas investasi dan kerja sama keamanan. Namun, menurut Nangaa, wilayah yang kaya mineral di timur Kongo, termasuk coltan, sebagian besar kini dikuasai oleh kelompok M23 yang merupakan bagian dari AFC. Ini menimbulkan keraguan besar terhadap kelangsungan dan legalitas kesepakatan tersebut.
Kritik atas Kesepakatan dan Potensi Konflik
Nangaa mengkhawatirkan kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari terkait tambang yang sudah dialihkan kepada pihak lain sebelum kesepakatan dengan AS ditandatangani. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat yang menandatangani kesepakatan itu dianggapnya tidak sah dan korup. "Amerika mungkin sudah menandatangani, tapi mereka harus tahu mereka berurusan dengan rezim yang tidak legitim," ucapnya.
Menanggapi kritik tersebut, pihak kepresidenan Kongo membela kesepakatan itu. Mereka menyatakan bahwa langkah pemerintah sepenuhnya sesuai dengan kewenangan konstitusional presiden dan kabinet yang sah. Kekhawatiran soal sengketa kontrak dianggap bersifat spekulatif karena pemerintah menjamin kerja sama akan menghormati kontrak yang berlaku dan mematuhi peraturan pertambangan nasional.
Proses Legislasi dan Kondisi Lapangan
Pemerintah Kongo telah menyatakan kesepakatan ini akan diajukan ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan pada bulan Maret. Deputi Perdana Menteri Daniel Mukoko Samba optimistis mayoritas di parlemen akan mendukung rencana ini. Di sisi lain, kondisi di lapangan tetap memanas karena M23 menguasai sejumlah daerah strategis, termasuk kawasan tambang Rubaya di wilayah Kivu Utara.
M23 sendiri pernah secara mendadak merebut kota Goma, kota terbesar di wilayah itu dengan penduduk lebih dari dua juta jiwa yang terletak di perbatasan dengan Rwanda. Nangaa mengklaim situasi keamanan membaik di wilayah yang dikuasai pemberontak, dengan sekolah dan fasilitas kesehatan beroperasi serta pengungsi mulai kembali ke tempat asalnya.
Hubungan Kompleks dengan Rwanda dan Uganda
Sementara AFC mengaku berkoordinasi dengan Rwanda dan Uganda dalam isu keamanan, Nangaa membantah menerima dukungan langsung dari Rwanda. Pemerintah Rwanda pun menolak tuduhan mendukung M23. Meski demikian, laporan PBB menyebut Rwanda memberikan pelatihan dan persenjataan canggih yang memperkuat posisi M23 melawan pasukan pemerintah Kongo.
Duta besar Rwanda untuk AS pernah menyatakan negaranya melakukan "koordinasi keamanan" dengan AFC dan M23. Hal ini menambah dimensi kompleks dalam konflik yang sudah berlangsung lama di wilayah timur Kongo.
Dampak Terhadap Perdamaian dan Stabilitas
Meski klaim adanya perbaikan keamanan dilontarkan pihak pemberontak, Kantor Hak Asasi Manusia PBB mencatat pelanggaran HAM serius yang dilakukan oleh M23, militer Kongo, dan kelompok bersenjata lain, beberapa di antaranya diduga merupakan kejahatan perang. Semua pihak menyangkal tuduhan tersebut.
Pemberontak juga menuduh pemerintah Kongo menghalangi upaya gencatan senjata yang dimediasi di Doha dengan dukungan AS. Pemerintah justru menyalahkan M23 atas eskalasi kekerasan yang terus berlanjut.
Pada bulan Desember, pasukan M23 sempat masuk ke kota Uvira dengan alasan melindungi warga sipil dari serangan, tetapi kemudian mereka mundur. Nangaa memperingatkan kemungkinan aksi militer lanjutan jika ketidakamanan tidak segera diatasi.
Kritik terhadap kesepakatan mineral ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah Kongo dan mitra internasionalnya dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi, keamanan, dan kelangsungan perdamaian di wilayah paling rawan di negara tersebut. Kondisi politik yang belum stabil dan kendala hukum diperkirakan akan menentukan masa depan akses dan pengelolaan sumber daya mineral yang sangat penting secara strategis ini.
