Venezuela sedang merancang undang-undang amnesti yang dapat membebaskan ratusan tahanan politik. Langkah ini juga mencakup rencana penutupan penjara terkenal penuh kekejaman, El Helicoide.
Delcy Rodríguez, presiden sementara Venezuela, mengungkapkan bahwa amnesti ini berlaku untuk kasus sejak 1999 hingga saat ini. Pengecualian diberikan bagi narapidana yang terlibat dalam pembunuhan, perdagangan narkoba, korupsi, dan pelanggaran HAM.
Rodríguez telah memerintahkan komisi peradilan untuk menyusun rancangan undang-undang dan mengajukannya ke Majelis Nasional. Ia berharap legislatif memberikan dukungan penuh agar undang-undang ini dapat menyembuhkan luka akibat konflik politik dan mempromosikan hidup berdampingan secara damai di masyarakat.
Selain itu, pemerintah akan menutup El Helicoide, penjara paling ditakuti di Venezuela. Nantinya, lokasi tersebut akan diubah menjadi pusat layanan sosial dan olahraga untuk komunitas setempat.
Pengumuman ini menyusul laporan dari otoritas AS bahwa semua warga AS yang diketahui ditahan di Venezuela telah dibebaskan. Pemerintah AS sebelumnya menuntut pembebasan semua tahanan politik di Venezuela sebagai bagian dari tekanan politik dan ekonomi.
Awal bulan ini, Venezuela menyatakan akan membebaskan sejumlah besar tahanan politik sebagai isyarat perdamaian kepada AS. Menurut data organisasi Foro Penal, setidaknya 302 tahanan sudah dilepaskan hingga Kamis, meskipun angka resmi pemerintah menyebut lebih dari 800 orang.
Rodríguez berencana menghubungi Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk memverifikasi daftar tahanan yang dibebaskan. Namun, pemerintah Venezuela belum merilis daftar resmi yang memuat identitas lengkap para tahanan tersebut.
Alfredo Romero, ketua Foro Penal, menyambut baik rencana amnesti ini. Ia menegaskan bahwa amnesti harus mencakup seluruh elemen masyarakat sipil tanpa diskriminasi. Selain itu, amnesti tidak boleh menjadi tameng bagi impunitas dan harus membantu membongkar aparat yang menindas secara politik.
Rencana ini menunjukkan perubahan penting dalam pendekatan Venezuela terhadap krisis politik dan hak asasi manusia. Diharapkan langkah-langkah tersebut dapat memperkuat perdamaian dan stabilitas di negara yang selama ini mengalami konflik berkepanjangan.