Pemilih pedesaan di Thailand kini mulai bergeser dari loyalitas lama mereka yang selama ini dipertahankan kepada partai populis Pheu Thai. Pergeseran ini menjadi ujian besar bagi mesin politik Pheu Thai yang selama ini mengandalkan dukungan kuat di kalangan petani dan masyarakat agraris khususnya di wilayah timur laut Thailand.
Di Ubon Ratchathani, seorang petani karet bernama Pinittaya Boonlieng dan teman-temannya tengah mempertimbangkan pilihan mereka pada pemilu mendatang. Wilayah ini dikenal sebagai basis kuat Pheu Thai sejak lama. Namun, kekuatan partai itu mulai melemah seiring dengan munculnya kecenderungan memilih kandidat individu yang memiliki pengaruh langsung di komunitas lokal.
Penurunan Popularitas Pheu Thai di Kalangan Petani
Sebuah survei Universitas Khon Kaen menunjukkan Pheu Thai hanya mendapatkan 30,1% suara di wilayah tersebut, di bawah Partai Rakyat Reformis yang memimpin nasional. Partai konservatif Bhumjaithai yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anutin Charnvirakul juga menunjukkan tren meningkat dengan raihan 27,2%. Keadaan ini berbeda dengan hasil pemilu sebelumnya, ketika Pheu Thai memenangkan 73 dari 133 kursi di 20 provinsi di timur laut.
Beberapa kandidat Pheu Thai dari pemilu terakhir tetap populer, tapi ada pula yang beralih ke partai lain. Hal ini dipicu oleh kontroversi yang melibatkan Paetongtarn Shinawatra, putri Thaksin Shinawatra dan mantan calon perdana menteri, yang dipecat akibat kegagalannya menangani ketegangan perbatasan dengan Kamboja. Konflik tersebut menimbulkan kemarahan publik dan melemahkan citra partai.
Dampak Krisis dan Nasionalisme Terhadap Dukungan
Thaksin saat ini menjalani hukuman penjara atas kasus lain, sedangkan gelombang nasionalisme yang menguat membuat Pheu Thai kehilangan dukungan. Partai ini juga dikritik karena tidak mampu memenuhi janji bantuan tunai yang dijanjikan setelah memenangkan pemilu 2023. Manee Ruamtham, seorang petani padi di Sisaket, menuturkan bahwa ia sudah tidak percaya lagi pada Pheu Thai karena janji-janji tersebut tidak terealisasi.
Meskipun demikian, sebagian petani seperti Ubon Thanomsup, petani singkong, masih setia kepada Pheu Thai. Kesetiaan itu dipertahankan karena kedekatan dan keakraban kandidat lokal dengan masyarakat di sekitar mereka.
Strategi Partai Politik Menggandeng Kandidat Lokal
Perubahan sikap pemilih memaksa partai politik mencari strategi baru dengan merekrut figur lokal yang berpengaruh, termasuk mantan anggota Pheu Thai yang beralih menjadi anggota partai lain. Contohnya adalah Sudarat Pitakpornpunlop, mantan anggota Pheu Thai yang kini maju lewat Bhumjaithai. Pendekatan ini bertujuan menangkap loyalitas personal para pemilih, bukan hanya mengandalkan kampanye nasional semata.
Data lokal menyebutkan ada lebih dari 90 anggota parlemen yang berpindah partai sejak pemilu 2023. Sebagian besar bergabung ke Bhumjaithai dan beberapa ke partai sekutu lainnya. Fenomena ini menegaskan bahwa politik patronase masih kuat di pedesaan Thailand, dimana hubungan timbal balik dengan pemimpin lokal sangat menentukan keputusan memilih.
Peluang dan Tantangan Bagi Pheu Thai
Pheu Thai masih memiliki peluang untuk mempertahankan dan bahkan memperluas basis dukungan dengan menawarkan kebijakan populis seperti menjamin harga produk pertanian supaya petani meraih keuntungan lebih. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat tergantung pada kemampuan partai mengembalikan kepercayaan dan menghadapi tantangan nasionalisme yang membayangi.
Dengan beralihnya pemilih yang lebih mengutamakan sosok kandidat lokal daripada nama besar partai, Pheu Thai kini berhadapan dengan dinamika baru yang menuntut penyesuaian strategi. Kekuatan jaringan patronase tetap krusial untuk memenangkan dukungan di wilayah pedesaan yang menjadi tulang punggung suara nasional di Thailand.
Pemilih di pedesaan kini lebih pragmatis. Mereka menuntut program yang nyata bisa membantu kehidupan sehari-hari dibandingkan janji politik berbau ideologis semata. Perubahan ini membuka peluang bagi partai-partai yang mampu merangkul aspirasi lokal dengan pendekatan individual sekaligus menghadirkan kebijakan pro-pertanian yang konkret.
