Reopening perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir diharapkan menjadi jalan keluar dari lebih dari 18 bulan pengepungan militer di Gaza. Namun, hanya sedikit warga Palestina yang diizinkan melewati perbatasan tersebut, baik untuk meninggalkan maupun memasuki wilayah Gaza. Pada hari pertama pembukaan kembali, hanya lima pasien medis yang diizinkan keluar Gaza untuk mendapatkan perawatan, sementara 12 warga lainnya diizinkan masuk kembali ke Gaza.
Otoritas Israel menetapkan prosedur keamanan yang ketat dan birokrasi rumit di perbatasan Rafah. Hal ini membuat jumlah orang yang dapat menyeberang jauh di bawah janji awal, yakni 50 orang dari kedua arah. Para pihak keluarga di Gaza memperkirakan 50 orang akan kembali dari Mesir, namun hanya sekelompok kecil yang berhasil melewati perbatasan setelah menunggu berjam-jam untuk pemeriksaan keamanan.
Kondisi Longgar Namun Terbatas di Perbatasan Rafah
Di antara pembatasan yang diberlakukan, hanya warga Palestina yang meninggalkan Gaza sejak awal konflik dan lolos dari proses penyaringan ketat yang dapat masuk kembali melalui Rafah. Antrean ambulans panjang terlihat di sisi Gaza, dengan sekitar 20.000 anak dan dewasa yang membutuhkan perawatan medis masih menunggu izin untuk keluar. Hanya sebagian kecil yang mendapatkan persetujuan keluar pada hari pembukaan.
Seorang ibu di Gaza, Randa Abu Mustafa, menyampaikan bahwa anaknya kehilangan penglihatan akibat luka perang. Anak itu termasuk lima pasien yang beruntung diizinkan meninggalkan Gaza untuk menerima perawatan. Sedangkan keluarga lain seperti Shimaa Abu Rida masih menunggu dengan cemas untuk keluarganya yang terluka parah akibat serangan udara.
Tantangan Masuknya Bantuan dan Reaksi Internasional
Meskipun perbatasan Rafah dibuka, pengiriman obat dan bantuan kemanusiaan penting masih sangat terbatas atau tertahan. Situasi ini menempatkan warga Palestina bergantung pada keputusan pihak Israel. Tom Fletcher, Wakil Sekjen PBB bidang kemanusiaan, menilai pembukaan parsial Rafah kurang memadai dan menyerukan agar perbatasan berfungsi sebagai koridor kemanusiaan yang sebenarnya.
Qatar, sebagai mediator dalam perjanjian gencatan senjata, menyambut pembukaan perbatasan sebagai langkah positif. Namun, mereka juga menegaskan perlunya implementasi penuh dari kesepakatan agar bantuan kemanusiaan dapat mengalir tanpa hambatan ke Gaza. Pernyataan resmi Qatar menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara berdasarkan resolusi internasional dan pengakuan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Kondisi Keamanan dan Korban di Gaza
Seiring dengan pembukaan perbatasan, kekerasan di Gaza masih berlanjut. Serangan drone dan serangan militer Israel menewaskan sedikitnya tiga warga Palestina pada hari yang sama. Dua orang tewas saat menyerang lokasi pemakaman di Nuseirat, dan satu lainnya tewas dalam serangan di Halawa Camp, Jabalia.
Sejak konflik berkecamuk, sedikitnya 71.800 orang telah meninggal dan 171.555 lainnya terluka menurut data resmi otoritas kesehatan Palestina. Angka korban tersebut mencerminkan dampak terus-menerus dari serangan dan pengepungan militer yang sangat membatasi akses keluar masuk wilayah Gaza.
Daftar Kondisi dan Fakta Penting Perbatasan Rafah
- Hanya 5 pasien medis yang diizinkan keluar Gaza pada hari pembukaan kembali.
- Sebanyak 12 warga Palestina kembali masuk ke Gaza melalui Rafah.
- Jumlah penyeberang jauh di bawah janji awal (50 orang per arah).
- Sekitar 20.000 pasien menunggu izin keluar untuk perawatan medis.
- Bantuan obat dan kemanusiaan masih sangat terbatas atau terblokir.
- Qatar mendukung pembukaan perbatasan dan menuntut akses penuh.
- Serangan militer Israel terus menyebabkan korban jiwa di Gaza.
Pembukaan kembali perbatasan Rafah memang membawa harapan bagi masyarakat Gaza yang terperangkap dalam pengepungan. Namun, pembatasan ketat dan proses administrasi yang rumit menjadi tantangan besar bagi warga yang sangat membutuhkan bantuan dan kebebasan bergerak. Situasi ini menunjukkan bahwa transformasi pembukaan perbatasan menjadi akses kemanusiaan yang penuh masih memerlukan dorongan dan pengawasan internasional lebih lanjut.
