Bangladesh, yang selama lebih dari tiga dekade dikenal sebagai negara dengan pimpinan wanita, kini mengalami penurunan signifikan dalam keterwakilan perempuan di arena politik. Pada pemilihan legislatif yang berlangsung bulan Februari, perempuan hanya mencakup kurang dari empat persen dari total calon anggota parlemen. Dari 1.981 kandidat yang bersaing memperebutkan 300 kursi parlemen, hanya 76 perempuan yang mencalonkan diri, sementara sebagian besar partai politik tidak mengikutsertakan perempuan dalam daftar calon mereka.
Fenomena ini menandai perubahan drastis dibandingkan masa lalu ketika Bangladesh dipimpin oleh dua figur perempuan yang sangat berpengaruh: Sheikh Hasina dan Khaleda Zia. Keduanya mendominasi lanskap politik negara selama lebih dari 30 tahun, menjadi simbol perubahan dan keberanian perempuan di kancah politik Asia Selatan. Namun sejak revolusi politik yang menggulingkan Hasina, keterlibatan perempuan dalam politik semakin terpinggirkan. Hasina sendiri kini berada dalam pelarian di India dan dijatuhi hukuman mati secara in absentia atas tuduhan kejahatan kemanusiaan, sementara Khaleda Zia wafat setelah mengabdi selama empat dekade sebagai pemimpin partai Bangladesh Nationalist Party (BNP).
Keterbatasan Peran Perempuan dalam Politik
Data menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam parlemen secara historis sangat terbatas. Sejak kemerdekaan Bangladesh, jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen tidak pernah melebihi 22. Dalam pemilu 2018, angka ini merupakan yang tertinggi, namun masih tergolong marginal dibandingkan jumlah total kursi yang tersedia. Keterbatasan ini tidak hanya disebabkan oleh struktur politik yang patriarkal, tetapi juga oleh budaya konservatif yang menempatkan perempuan lebih banyak di ranah domestik daripada ranah publik.
Banyak aktivis dan pengamat politik menilai bahwa setelah revolusi yang menggulingkan rezim otoriter Hasina, harapan akan kemajuan bagi perempuan justru tidak terpenuhi. Komisi Reformasi Urusan Perempuan yang dibentuk oleh pemerintahan sementara sangat minim peran dan sering kali keputusan terkait perempuan diambil tanpa melibatkan mereka. Pada saat yang sama, kelompok Islam radikal muncul dengan dukungan terbuka, menuntut pembatasan partisipasi perempuan dalam kehidupan publik, termasuk pelarangan perempuan dalam kegiatan sosial maupun acara olahraga seperti pertandingan sepak bola perempuan.
Pandangan dan Hambatan dari Dalam Partai Politik
Kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan partai Islam seperti Jamaat-e-Islami, yang menjadi salah satu partai terbesar di Bangladesh, menegaskan bahwa masyarakat belum "siap dan aman" untuk perempuan berperan dalam politik. Pernyataan ini menggambarkan sikap rutuh terhadap keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan. Seorang pimpinan perempuan dari sayap Jamaat bahkan menyatakan bahwa dalam organisasinya, tidak ada pemimpin perempuan yang diterima secara formal.
Dalam berbagai partai politik, perempuan sering mengalami marginalisasi dan tokenisasi. Contohnya, partai Bangladesh Socialist Party, yang menominasikan jumlah perempuan terbanyak dalam pemilu kali ini, tetap mengakui bahwa keberadaan kursi cadangan untuk perempuan seringkali menjadi bentuk represif daripada kesempatan nyata. Lobbying, preferensi internal, dan nepotisme dinilai berperan besar menjadikan peran perempuan sebagai formalitas semata tanpa kekuatan signifikan dalam pengambilan keputusan.
Beberapa perempuan aktivis politik menampilkan pandangan kritis terhadap kondisi ini. Manisha Chakraborty, salah satu perempuan calon legislatif, menekankan bahwa kursi yang dipesan khusus untuk perempuan merupakan bentuk penghinaan terselubung. Selima Rahman, anggota komite BNP, mengakui bahwa calon perempuan berpotensi sering kehilangan kesempatan karena minimnya dukungan partai, serta akses terbatas pada jaringan pengaruh yang sangat didominasi oleh laki-laki.
Hambatan Budaya dan Sosial
Budaya patriarki yang melekat menghambat perempuan untuk berkembang di ranah politik. Perempuan cenderung dianggap hanya bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga dan jarang didorong untuk berkompetisi dalam politik yang penuh tantangan. Perempuan yang berani mengemukakan pendapat dan aktif dalam partai politik kerap kali menghadapi sikap permusuhan dan penindasan. “Perempuan disensor, dicap buruk, dan dihakimi hanya karena menjadi bagian dari partai politik,” kata seorang tokoh revolusi, menggambarkan realita pahit yang dihadapi perempuan di bidang ini.
Bahkan kelompok bernama National Citizen Party (NCP) yang dibentuk oleh para pemimpin mahasiswa dari revolusi terbaru juga hanya mendaftarkan dua calon perempuan dari 30 kandidat. Seorang anggota NCP mengungkapkan bahwa perempuan tidak diberi peranan dalam pengambilan keputusan utama di partainya. Aliansi NCP dengan Jamaat-e-Islami semakin mempertegas minimnya peluang bagi perempuan untuk berperan secara signifikan.
Masa Depan Perempuan dalam Politik Bangladesh
Pengamat dan voter muda seperti Ariana Rahman menyatakan kekhawatiran akan masa depan perempuan di politik Bangladesh. Karena minimnya perempuan yang ikut bertarung dalam pemilu, aspek representasi dan pengakuan atas hak-hak perempuan menjadi sangat lemah. Interaksi sosial dan politik selama beberapa tahun ke depan kemungkinan besar akan semakin merugikan posisi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk kekuasaan dan pengambilan kebijakan.
Bangladesh menghadapi tantangan besar dalam mendorong perubahan sosial dan politik yang inklusif terhadap perempuan. Meskipun sudah ada sejarah kepemimpinan perempuan yang gemilang, realitas saat ini memperlihatkan keterdorongan ke pinggiran. Reformasi politik dan perubahan budaya yang proaktif diperlukan untuk membuka ruang lebih besar bagi perempuan berpartisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan. Tanpa perubahan mendasar, peran perempuan dalam politik nasional akan tetap mengalami retraksi dan peminggiran.
