Japan kini memasuki momen penting menjelang pemilihan umum mendatang. Perdana Menteri Sanae Takaichi, wanita pertama yang memimpin Jepang, mengandalkan popularitasnya untuk memenangkan suara demi mempertahankan kekuasaannya dan mendukung agenda partainya.
Sejak menjabat pada Oktober, Takaichi dikenal dengan gaya kerjanya yang keras dan mantra “bekerja, bekerja, bekerja.” Hal ini membuatnya mendapat sambutan positif terutama di kalangan pemilih muda. Survei terakhir menunjukkan bahwa partainya, Partai Demokrat Liberal (LDP), diprediksi meraih kemenangan telak di Dewan Rendah, yang memiliki kekuatan legislatif terbesar di Jepang.
Dominasi Partai Demokrat Liberal dan Aliansi Baru
LDP yang dipimpin Takaichi berkoalisi dengan Partai Inovasi Jepang (JIP) yang berhaluan kanan. Mereka menargetkan mayoritas 465 kursi di Dewan Rendah. Survei terbaru bahkan memperkirakan partai dan koalisinya bisa meraih hingga 300 kursi. Ini merupakan peningkatan signifikan dari mayoritas tipis yang mereka miliki sejak pemilu sebelumnya.
Meski demikian, koalisi ini belum menguasai Dewan Tinggi, sehingga masih sangat bergantung pada kerja sama dengan oposisi untuk meloloskan undang-undang. Ketergantungan ini dianggap sebagai risiko terhadap kestabilan pemerintahan.
Sanae Takaichi menegaskan bahwa pemilu ini adalah ujian apakah dia layak memimpin dan melanjutkan agenda politiknya. Ia menyatakan, “Jika LDP tidak mendapatkan mayoritas, saya akan mengundurkan diri.”
Kenaikan Politik Sayap Kanan dan Tantangan Oposisi
Koalisi Takaichi disebutkan bisa menggeser kebijakan Jepang ke arah yang lebih konservatif dan nasionalis. Partai-partai kanan jauh seperti Sanseito yang anti-globalisasi sedang naik daun. Di sisi lain, partai kiri dan tengah seperti Komeito yang tergabung dalam aliansi dengan Partai Demokratis Konstitusional Jepang menawarkan kebijakan moderat dengan fokus pada keamanan yang realistis dan dunia tanpa senjata nuklir.
Namun sayangnya, survei menunjukkan dukungan terhadap aliansi tengah ke kiri kurang menggembirakan. Pengamat mengatakan, pemilih muda justru semakin menjauh dari partai-partai yang mengedepankan kebijakan anti-perang dan anti-nuklir karena dianggap tidak realistis.
Agenda Militer dan Kebijakan Imigrasi yang Ketat
Takaichi berambisi untuk mengubah kebijakan pertahanan Jepang dengan memperkuat kemampuan militer ofensif dan mencabut larangan ekspor senjata berat. Langkah ini dianggap menjauhkan Jepang dari prinsip perdamaian pascaperang yang selama ini dijunjung.
Selain itu, Takaichi mendorong kebijakan yang lebih ketat terkait imigrasi dan keberadaan warga asing di Jepang. Contohnya, persyaratan untuk pemilik properti asing dan pembatasan jumlah penduduk asing diusulkan untuk diperketat. Namun, beberapa pakar menilai kebijakan ini dapat berpotensi mengikis hak sipil.
Dia pun menghadapi tekanan agar meningkatkan pengeluaran pertahanan sebagai respon terhadap permintaan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang ingin Jepang mengalokasikan dana lebih besar untuk militer.
Tantangan Diplomasi dan Tekanan dari Cina serta Amerika Serikat
Ketegangan dengan Cina meningkat setelah Takaichi menyatakan siap terlibat jika Cina melancarkan aksi militer terhadap Taiwan. Pernyataan ini berbeda dari kebijakan ambiguitas strategis Jepang selama ini dan membuat Beijing bereaksi keras dengan sanksi ekonomi dan diplomatik.
Sementara itu, Trump baru-baru ini memberikan dukungan publik untuk Takaichi lewat media sosial. Ia mengundang Takaichi ke Gedung Putih dan menyebutnya sebagai pemimpin yang kuat dan bijaksana. Ini merupakan sinyal kuat dukungan Amerika Serikat di tengah persaingan geopolitik di kawasan Asia Timur.
Isu Domestik yang Mempengaruhi Pemilu
Gelombang salju ekstrem di wilayah utara Jepang berpotensi mengganggu proses pemungutan suara dan penghitungan suara di sana. Selain itu, LDP menghadapi permasalahan skandal dana politik dan hubungan partai dengan Gereja Unifikasi, yang masih menjadi sorotan publik sejak kasus pembunuhan mantan Perdana Menteri Shinzo Abe.
Oposisi menuntut klarifikasi dari Takaichi terkait hubungan tersebut. Hal ini menambah kerumitan kondisi politik sebelum pemilu. Di tengah semua itu, pertanyaan besar tetap bagaimana dukungan kuat dari pemilih muda yang selama ini memiliki tingkat partisipasi rendah akan diterjemahkan ke dalam suara untuk partai Takaichi.
Dengan berbagai tantangan dan peluang, pemilihan umum ini menjadi momentum krusial bagi politik Jepang. Popularitas perdana menteri pertama wanita di negeri Sakura ini menjadi kunci utama bagi keberlangsungan kebijakan konservatif yang ingin dia jalankan.
