Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul berhasil memperkuat kekuasaannya setelah partainya, Bhumjaithai, meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum terbaru. Hasil ini membuka peluang bagi terbentuknya koalisi pemerintahan yang lebih stabil, mengakhiri periode panjang ketidakstabilan politik di Thailand.
Anutin memilih menggelar pemilu dini saat ketegangan perbatasan antara Thailand dan Kamboja memuncak pada bulan Desember. Langkah ini dinilai oleh pengamat politik sebagai strategi memanfaatkan sentimen nasionalisme yang meningkat untuk mendapatkan dukungan luas. Akibatnya, Bhumjaithai memenangkan 192 kursi di parlemen beranggotakan 500 kursi, jauh mengungguli partai lain seperti People’s Party dengan 117 kursi dan Pheu Thai yang hanya memperoleh 74 kursi.
Strategi Politik dan Sentimen Nasionalisme
Keputusan Anutin membubarkan parlemen kurang dari 100 hari setelah mengambil alih jabatan perdana menteri merupakan respons terhadap konflik politik dan perselisihan antarpartai yang menghambat pemerintahan minoritas. Napon Jatusripitak, pakar politik dari lembaga think-tank Thailand Future, menilai kemenangan Bhumjaithai menunjukkan partai tersebut berada pada posisi kuat untuk melaksanakan janji kampanye. Janji utama tersebut meliputi subsidi konsumen dan pembatalan kesepakatan maritim dengan Kamboja.
Menurut Mathis Lohatepanont, analis politik independen, keberhasilan Bhumjaithai sangat dipengaruhi oleh kemampuan mereka menggalang dukungan di daerah pedesaan dan adaptasi terhadap iklim politik yang semakin nasionalis. “Skala kemenangan ini tak terduga dan mencerminkan bagaimana Bhumjaithai berhasil mempersatukan pemilih konservatif,” ujarnya.
Posisi dan Respons Partai Lawan
Sementara itu, Natthaphong Rueangpanyawut, pemimpin People’s Party, mengakui bahwa partainya kemungkinan besar tidak memenangkan pemilu ini. Meskipun demikian, ia menegaskan tidak akan bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin Bhumjaithai dan memilih posisi sebagai oposisi. People’s Party selama masa kampanye berfokus pada pesan reformasi struktural dan perubahan ekonomi, namun dukungan tersebut gagal mengubah preferensi pemilih.
Survei akhir yang dirilis oleh National Institute for Development Administration sempat memprediksi kemenangan Bhumjaithai dengan perolehan 140-150 kursi, sedangkan People’s Party diperkirakan mendapat 125-135 kursi. Kesalahan politik utama mereka, menurut sebagian pengamat, adalah dukungan sebelumnya terhadap Anutin sebagai perdana menteri yang justru merusak citra ideologis mereka.
Referendum Konstitusi Sebagai Bagian dari Proses Politik
Selain memilih wakil rakyat, pemilih Thai juga menyetujui referendum yang meminta mereka menentukan apakah akan mengganti konstitusi 2017. Konstitusi tersebut dibuat di bawah pengaruh militer dan dianggap mengonsentrasikan kekuasaan pada lembaga-lembaga yang kurang demokratis, termasuk Senat yang dipilih secara tidak langsung. Hasil hitung awal menunjukkan referendum disetujui dengan perbandingan hampir dua banding satu.
Jika pemerintah baru dan parlemen menginisiasi amandemen konstitusi, proses tersebut masih memerlukan dua referendum tambahan sebelum diterapkan secara resmi. Sejak berakhirnya monarki absolut pada 1932, Thailand sudah menerapkan 20 konstitusi, banyak di antaranya lahir dari perubahan pasca-kudeta militer.
Kemenangan besar Bhumjaithai diharapkan memberikan kestabilan serta kekuatan efektif bagi pemerintahan Thailand yang sempat goyah dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dinamika politik ke depan tetap perlu diwaspadai, terutama terkait hubungan dengan partai lain dan pelaksanaan janji-janji politik yang telah disampaikan.
-
-
-
-
