Hubungan antara Filipina dan China menunjukkan tanda-tanda positif meski masih ada perselisihan terkait wilayah laut di sekitar Laut China Selatan. Duta Besar Filipina untuk Amerika Serikat, Jose Manuel Romualdez, menekankan perlunya menurunkan ketegangan demi membuka ruang kerja sama ekonomi kedua negara.
Romualdez menyatakan, hubungan bilateral dengan Beijing tidak boleh hanya didominasi oleh konflik maritim. Filipina tetap menentang tindakan yang dianggap melanggar hukum, namun membuka dialog yang berkelanjutan untuk mencari peluang kerja sama di bidang ekonomi. Ia menyampaikan, “Kami melihat beberapa tanda bahwa pihak China juga siap untuk melihat peluang di mana kita bisa bekerja sama dan mengisolasi masalah di Laut Filipina Barat.”
Ketegangan di Laut Filipina Barat
Dalam beberapa tahun terakhir, Filipina dan China sering terlibat konfrontasi di kawasan laut yang disebut Filipina sebagai Laut Filipina Barat, yang masuk dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) negara tersebut. Filipina menuding China melakukan tindakan agresif seperti manuver berbahaya, penyemprotan air dengan kanon, dan mengganggu misi pengisian logistik. Sebaliknya, China menyatakan Filipina sebagai pihak yang memasuki wilayahnya secara ilegal.
Ketegangan semakin kerap terjadi, termasuk pernyataan keras dari Kedutaan Besar China yang mendapat respons diplomatik dari pihak Filipina. Filipina menegaskan bahwa setiap perbedaan harus diselesaikan melalui jalur diplomasi, bukan melalui retorika publik.
Peranan Filipina sebagai Ketua ASEAN
Filipina yang saat ini memegang posisi ketua ASEAN memiliki peran penting untuk mendorong keterlibatan penuh China dalam penyelesaian Code of Conduct (CoC) atau Kode Perilaku di Laut China Selatan yang sudah tertunda selama dua dekade. Romualdez menyatakan bahwa meredakan ketegangan menjadi kunci agar China dapat berpartisipasi secara signifikan dalam upaya ini.
Romualdez menegaskan, “Kami ingin keterlibatan China di CoC menjadi nyata dan efektif. Siapa tahu, kita bisa segera menuntaskan proses yang telah berlangsung lebih dari 20 tahun ini.” Filipina juga menekankan bahwa CoC nantinya harus menyebutkan secara eksplisit Forum Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) sebagai dasar hukum.
Diplomasi Berbasis Fakta
Kementerian Luar Negeri Filipina memperkokoh perannya sebagai suara resmi dalam isu regional dan internasional. Juru bicara baru untuk urusan maritim menegaskan diplomasi Filipina akan didasari pada “penilaian yang cermat dan berdasarkan fakta.” Ini menjadi landasan negara untuk terus berupaya menyelesaikan perselisihan tanpa mengabaikan kedaulatan dan kepentingan nasional.
Langkah Penting dalam Meningkatkan Kerja Sama
- Melanjutkan dialog bilateral yang sudah terjalin dan fokus pada aspek ekonomi.
- Menekan ketegangan melalui diplomasi tertutup dan menghindari retorika publik yang memperkeruh suasana.
- Mendorong keterlibatan penuh China dalam penyelesaian CoC melalui kepemimpinan ASEAN oleh Filipina.
- Menegaskan perlunya CoC mengacu pada hukum internasional khususnya UNCLOS.
Kemajuan dalam pembicaraan ini menjadi sinyal positif bagi upaya stabilitas kawasan yang selama ini rawan konflik. Bila komunikasi dan kerja sama terus ditingkatkan, Filipina dan China memiliki peluang besar untuk mengelola perselisihan dengan cara yang konstruktif dan saling menguntungkan. Upaya ini juga penting untuk menjaga perdamaian dan pertumbuhan ekonomi di wilayah strategis Laut China Selatan.
