Bangladesh baru saja menggelar pemilu pertama setelah gelombang protes besar yang digerakkan oleh generasi Z berhasil menggulingkan pemimpin lama yang berkuasa selama 15 tahun. Kerusuhan ini bermula dari demonstrasi mahasiswa yang menuntut perubahan soal kuota pekerjaan pegawai negeri, yang kemudian berujung pada pelarian perdana menteri Sheikh Hasina ke negara tetangga.
Protes yang melibatkan jutaan anak muda ini tidak hanya mengakhiri satu era tetapi juga menggugah gerakan serupa di negara-negara lain, seperti Nepal dan Madagaskar. Mirza Shakil, salah satu peserta aksi, menyatakan bahwa revolusi tersebut menunjukkan kekuatan besar yang bisa dicapai generasi Z.
Pemimpin Baru, Namun dari Kelas Lama
Meskipun rakyat berharap akan lahir pemimpin baru dari kalangan muda, kenyataannya dua kandidat terkuat dalam pemilu kali ini adalah representasi politisi lama. Satu calon berusia 60 tahun berasal dari dinasti politik yang telah lama menguasai Bangladesh. Calon lain berusia 67 tahun dan berasal dari partai Islamis yang bahkan tidak menurunkan calon perempuan.
Para aktivis yang dulu terlibat demonstrasi mengaku kecewa dengan situasi ini. Sadman Mujtaba Rafid, mantan demonstran, mengatakan bahwa harapan mereka untuk perubahan kebijakan yang inklusif jauh dari kenyataan. Mereka menginginkan negara yang memberikan kesempatan setara bagi semua warga tanpa memandang gender, ras, atau agama.
Latar Belakang Penggulingan Hasina
Kejatuhan Hasina bermula saat pemerintahnya menanggapi protes mahasiswa dengan kekerasan yang menyebabkan ratusan bahkan ribuan kematian, menurut laporan beberapa lembaga HAM PBB. Ketika militer menolak untuk menembaki pengunjuk rasa, rezim Hasina runtuh. Pada akhirnya, Hasina diadili secara in absentia dan dijatuhi hukuman mati atas tuduhan kejahatan kemanusiaan.
Partai utama Hasina, Awami League, dilarang ikut pemilu kali ini. Absennya partai ini membuka jalan bagi kebangkitan Bangladesh Nationalist Party (BNP), yang dipimpin oleh Tarique Rahman, putra mantan perdana menteri yang juga rival politik Hasina, Khaleda Zia. Tarique Rahman telah kembali ke tanah air setelah 17 tahun pengasingan dan menjadi kandidat unggulan.
Kembalinya Partai Islamis dan Aliansi Kontroversial
Selain BNP, Jamaat-e-Islami yang sudah lama tertekan selama pemerintahan Hasina, kini mulai bangkit kembali. Mereka membangun aliansi dengan National Citizen Party (NCP), partai pendatang baru yang lahir dari gerakan mahasiswa setelah revolusi. Aliansi ini menciptakan kontroversi besar karena NCP sebelumnya menjanjikan reformasi dan inklusivitas, namun kini bersekutu dengan partai yang tidak mengajukan calon perempuan.
Profesor Naomi Hossain dari SOAS University menjelaskan bahwa dalam situasi politik yang sering kali penuh kekerasan, memiliki status parlemen adalah bentuk perlindungan bagi para politisi. Tanpa perlindungan ini, para pemimpin reformis akan mudah menjadi sasaran kekerasan dan intimidasi.
Ketegangan Politik dan Tantangan Stabilitas
Menjelang pemilu, negara mengalami ketegangan akibat serangkaian bentrokan dan serangan terhadap kandidat serta kelompok minoritas agama. Pemerintahan sementara yang dipimpin oleh pemenang Nobel Perdamaian Muhammad Yunus mendapat banyak kritik karena dinilai gagal menjaga ketertiban.
Ini bertolak belakang dengan harapan awal para mahasiswa yang dulu memulai gerakan untuk perubahan. Nazifa Jannat, salah satu aktivis muda, menyampaikan kekecewaan atas aliansi NCP dengan Jamaat dan menilai keputusan tersebut sebagai pengkhianatan terhadap cita-cita mereka.
Momen Bersejarah dengan Harapan Baru
Terlepas dari berbagai kekacauan, pemilu ini dianggap sebagai yang paling bebas dan adil dalam lebih dari satu dekade. Suasana di jalan-jalan ibu kota Dhaka dipenuhi dengan antisipasi dan optimisme. Mirza Shakil Paulus mengatakan bahwa meski hasilnya belum pasti, pemilu ini membuka pintu bagi harapan akan masa depan yang lebih baik.
Dengan berbagai dinamika dan aktor lama yang masih kuat, pemilu kali ini mencerminkan tantangan bangsa Bangladesh dalam transisi demokrasi lewat kekuatan generasi muda yang telah menggugah perubahan besar, tetapi harus menghadapi realitas politik yang belum sepenuhnya berubah.
