Komisi Pemilihan Umum Thailand menghadapi tekanan besar terkait transparansi penghitungan suara pada pemilu umum yang baru saja berlangsung. Publik dan berbagai partai politik mempertanyakan kejelasan proses penghitungan suara di lebih dari dua belas daerah pemilihan.
Ketika pemungutan suara ditutup pada pukul 17.00 waktu setempat, sejumlah warga segera mengunggah video dan foto ke media sosial yang menunjukkan dugaan ketidakberesan. Terjadi penghitungan suara di ruang gelap dan suara yang seharusnya sah dianggap rusak. Selain itu, terdapat perbedaan signifikan antara data yang tercatat di tempat pemungutan suara dengan laporan resmi yang dimasukkan ke sistem daring Komisi Pemilihan.
Partai Rakyat, yang menempati posisi kedua dan sebelumnya menjadi favorit dalam jajak pendapat, menerima hasil namun meminta penghitungan ulang di 18 daerah. Pheu Thai, partai yang mendapat posisi ketiga, mendukung tinjauan di daerah-daerah yang menimbulkan keraguan publik. Sementara itu, Partai Bangsa Thailand Pro-Militer menuntut penghitungan ulang secara nasional.
Salah satu calon terpilih dari Partai Rakyat menyatakan bahwa jika Komisi Pemilihan tidak melakukan kesalahan, penghitungan ulang berulang kali tetap menghasilkan hasil sama. Oleh karena itu, penghitungan ulang dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan hasil akhir jelas dan dapat dipercaya.
Hingga pencatatan 95 persen dari tempat pemungutan suara, Partai Bhumjaithai yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anutin Charnvirakul memimpin dengan 193 kursi dari 500 kursi parlemen. Namun, Komisi Pemilihan belum meresmikan hasil tersebut karena masih dalam proses sertifikasi yang harus diselesaikan dalam waktu 60 hari.
Abhisit Vejjajiva, mantan Perdana Menteri dan pimpinan Partai Demokrat, menekankan bahwa kurangnya transparansi dapat mengikis kepercayaan masyarakat pada sistem pemilu. Ia mengingatkan bahwa legitimasi merupakan kunci stabilitas, dan kegagalan menjaga legitimasi dapat menimbulkan krisis politik seperti yang pernah terjadi di negara lain.
Gelombang protes kecil muncul di beberapa wilayah dengan tagar #RecountForTheWholeCountry yang sempat trending di platform media sosial X. Komisi Pemilihan menjelaskan sampai Rabu telah menerima 113 pengaduan resmi yang sedang ditindaklanjuti sesuai prosedur.
Phasakorn Siriphakayaporn, wakil sekretaris jenderal Komisi Pemilihan, menyatakan bahwa setiap laporan terkait kekurangan di TPS dapat diajukan sebagai pengaduan. Komisi berkomitmen menjaga keadilan dalam proses verifikasi suara.
Pengawas pemilu independen Vote62 mencatat lebih dari 5.000 pengaduan di seluruh negeri. Sekitar 1.000 kasus terjadi ketidaksesuaian antara hasil penghitungan resmi di TPS dengan pengamatan independen. Data ini memperkuat kekhawatiran mengenai integritas proses pemilu.
Di provinsi Chonburi, sekira 80 km dari Bangkok, situasi memanas saat warga menggelar protes di sebuah lapangan bulu tangkis yang digunakan untuk penyimpanan kotak suara. Mereka menuntut penghitungan ulang setelah ditemukan lembar penghitungan yang dibuang dan tidak sesuai dengan hasil resmi. Kotak suara juga ditemukan tanpa segel kabel yang diwajibkan.
Komisi Pemilihan menyatakan akan melakukan penyelidikan selama dua hari terhadap insiden di Chonburi sebelum memutuskan apakah penghitungan ulang dilakukan di sana. Namun, mereka menolak kritik luas mengenai transparansi secara keseluruhan.
Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menegaskan pemerintah menunggu hasil resmi sebelum membentuk koalisi. Ia menyatakan jika penghitungan ulang diperlukan menjamin ketenangan publik, hal tersebut dapat dipertimbangkan sesuai hukum. Pemerintah saat ini siap menjalankan fungsi sebagai caretaker hingga keputusan final disahkan.
Tekanan yang dihadapi Komisi Pemilihan menyoroti pentingnya prosedur transparan dan akuntabel guna menjaga kepercayaan publik pada demokrasi. Pemilu yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi stabilitas politik dan legitimasi kekuasaan di Thailand.
