Penghitungan suara telah dimulai dalam pemilu bersejarah di Bangladesh setelah terjadinya pemberontakan berdarah yang mengguncang negara tersebut. Pemilu ini menjadi ujian penting bagi demokrasi Bangladesh setelah rezim otoriter mantan perdana menteri Sheikh Hasina digulingkan.
Tarique Rahman, pewaris politik kuat dan calon perdana menteri terkemuka dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), menyatakan keyakinannya bahwa partainya mampu merebut kembali kekuasaan. BNP telah tertindas selama lima belas tahun pemerintahan otoriter Hasina.
Namun, Rahman menghadapi kompetisi ketat dari koalisi yang dipimpin oleh Jamaat-e-Islami, partai Islam terbesar di negara mayoritas Muslim ini. Jamaat berusaha membentuk pemerintahan Islam pertama dalam negara yang secara konstitusional sekuler.
Komisi Pemilihan melaporkan adanya “sedikit gangguan kecil” selama pemungutan suara. Meski begitu, ketegangan meningkat karena ancaman keamanan dan penyebaran disinformasi massal di media sosial, yang menjadi tantangan utama menjelang penghitungan suara.
Jamaat dipimpin oleh Shafiqur Rahman yang mengusung kampanye terorganisir dengan fokus pada keadilan dan penghapusan korupsi. Apabila menang, Jamaat akan menjadi partai Islam pertama yang memimpin pemerintahan Bangladesh sejak kemerdekaan.
Lebih dari 300.000 aparat militer dan kepolisian dikerahkan untuk menjaga ketertiban. Para ahli PBB sebelumnya memperingatkan adanya intoleransi yang meningkat, ancaman kekerasan, serta serangan terhadap pelaksanaan pemilu yang adil.
Generasi muda, seperti Shithi Goswami yang baru pertama kali memberikan suara, menyuarakan harapan akan perubahan positif setelah masa-masa sulit beberapa tahun terakhir. Dia mewakili jutaan pemilih muda yang berharap pemilu ini membawa era baru bagi negara.
Sejumlah survei opini menunjukkan BNP memiliki keunggulan, walaupun beberapa hasil memperkirakan persaingan akan sangat ketat. Selama masa kampanye, bentrokan politik menyebabkan lima orang tewas dan lebih dari 600 lainnya luka-luka.
Komisioner Pemilihan AMM Nasir Uddin menyatakan bahwa disinformasi di media sosial menjadi ancaman terbesar. Ia menegaskan bahwa meski ada sejumlah gangguan kecil, proses pemilu tetap berlangsung sesuai rencana.
Muhammad Yunus, pemimpin interim dan penerima Nobel Perdamaian yang memimpin setelah lengsernya Hasina, menegaskan bahwa hasil pemilu ini akan menentukan arah masa depan Bangladesh. Ia juga mengatakan bahwa negara telah “mengakhiri mimpi buruk dan memulai mimpi baru”.
Nantinya, pemerintahan yang baru harus menghadapi tantangan besar termasuk pemulihan ekonomi yang terpukul dan menjaga hubungan diplomatik yang sensitif dengan India sebagai mitra utama.
Tarique Rahman menyatakan bahwa prioritas utamanya adalah memulihkan keamanan dan stabilitas nasional jika terpilih. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kondisi ekonomi saat ini “telah hancur” dan membutuhkan perhatian segera.
Selain pemilu legislatif, masyarakat Bangladesh juga ikut serta dalam referendum yang mengusulkan pembatasan masa jabatan perdana menteri, pembentukan majelis tinggi baru, peningkatan kekuasaan presiden, dan penguatan independensi peradilan.
Pemilih muda seperti Yeasin Arafat Emon mendukung perubahan ini karena dianggap mencerminkan aspirasi dari pemberontakan yang terjadi beberapa waktu lalu. Dengan begitu, pemilu ini tidak hanya soal pengisian kursi legislatif, tapi juga reformasi menyeluruh sistem pemerintahan.
Situasi politik yang penuh dinamika ini mencerminkan babak baru dalam sejarah Bangladesh. Dunia kini menunggu hasil akhir penghitungan yang dapat membawa perubahan signifikan di negara dengan populasi mencapai 170 juta jiwa.
