Venezuela tengah mempertimbangkan undang-undang amnesti yang diharapkan dapat menciptakan kondisi negara yang sepenuhnya damai. Jaksa Agung Tarek Saab menyatakan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk memastikan kejahatan-kejahatan yang tercakup dalam peraturan tersebut tidak terulang kembali.
Pemerintahan sementara yang dipimpin oleh Delcy Rodriguez membuka peluang rekonsiliasi dengan Amerika Serikat setelah terjadinya penyingkiran Presiden Nicolas Maduro oleh pihak AS. Sebagai bagian dari langkah normalisasi, ratusan orang yang selama ini dianggap tahanan politik oleh kelompok HAM telah dibebaskan.
Isi dan Proses Legislasi Undang-Undang Amnesti
Meskipun undang-undang ini telah lolos pemungutan suara awal di Majelis Nasional yang dipimpin oleh Jorge Rodriguez, kakak dari Delcy, versi lengkapnya belum dibacakan secara menyeluruh. Pertemuan Majelis Nasional berikutnya belum pasti akan membahas pengesahan rancangan tersebut.
Perubahan signifikan tercatat pada draf terbaru yang mengurangi sifat kedermawanan dari rancangan awal. Saat ini, undang-undang tidak lagi secara spesifik mencantumkan kategori kejahatan yang dianggap sebagai tindakan politik, seperti provokasi aktivitas ilegal, perlawanan terhadap otoritas, pembangkangan, dan pengkhianatan. Selain itu, amnesti tidak mencakup pelaku pencemaran nama baik yang mengkritik pemerintah maupun penghapusan pemberitahuan merah Interpol.
Berbeda dengan draf sebelumnya, rancangan terkini juga tidak mengatur pengembalian aset yang disita, pencabutan larangan jabatan publik akibat alasan politik, maupun penghapusan sanksi terhadap media.
Pandangan Jaksa Agung terhadap Narapidana
Saab menegaskan bahwa mereka yang saat ini berada di penjara telah melakukan tindakan kriminal dan bukan tahanan politik. Ia menyatakan, “Saya menyebut mereka tahanan, tanpa label tambahan. Mereka ditahan atas tindakan yang sudah didokumentasikan,” ungkapnya.
Lebih jauh, amnesti ini akan berlaku retroaktif selama lebih dari 50 tahun, yakni sejak 1999 hingga undang-undang disahkan. Pemerintah mengklaim telah membebaskan hampir 900 orang dalam kurun waktu lebih dari setahun terakhir. Sementara itu, Foros Penal, sebuah lembaga hukum, melaporkan lebih dari 430 pembebasan terkait tahanan politik sejak awal Januari.
Ketentuan Pembatasan Amnesti
Rancangan undang-undang tidak memberikan amnesti untuk kasus spesifik, seperti pelanggaran HAM, kejahatan perang, pembunuhan, serta perdagangan narkoba dengan hukuman di atas sembilan tahun. Kejahatan terhadap properti publik juga dikecualikan.
Para warga Venezuela yang berada di luar negeri dan masuk dalam daftar Interpol diminta untuk menyerahkan diri sebagai bagian dari proses amnesti. Hal ini penting mengingat sejumlah tokoh oposisi dan mantan pejabat yang berseteru dengan pemerintah memilih pengasingan akibat takut menghadapi penangkapan yang dianggap bermotif politik.
Langkah Revitalisasi dan Rekonsiliasi Nasional
Delcy Rodriguez berjanji akan mengubah pusat penahanan Helicoide yang terkenal di Caracas menjadi fasilitas olahraga dan layanan sosial. Saat ini hampir tidak ada tahanan yang tersisa di lokasi tersebut.
Jaksa Agung Saab menyebut bahwa pemerintah baru ini memilih jalur perdamaian, rekonsiliasi, dan dialog tanpa mengambil sikap balas dendam. "Rodriguez membuka pintu dialog secara luas sejak penangkapan Maduro," ujarnya. Upaya ini diharapkan menjadi titik balik menuju kondisi Venezuela yang lebih stabil dan bersatu.
