Pemilihan Iran sebagai wakil ketua Komisi PBB untuk Pengembangan Sosial menuai kecaman luas dari para aktivis hak asasi manusia dan analis kebijakan internasional. Mereka mengecam PBB atas sikapnya yang dianggap munafik terhadap rezim yang otoriter dan pelanggar hak demokrasi.
Keputusan tersebut disepakati secara aklamasi tanpa ada keberatan dalam pertemuan resmi komisi yang membahas agenda dan pengelolaan organisasi. Penunjukan Iran sebagai pemimpin di badan PBB yang bertujuan mempromosikan demokrasi, hak perempuan, toleransi, dan non-kekerasan ini mengundang reaksi keras dari berbagai pihak.
Kritik Terhadap PBB dan Iran
Sekjen PBB António Guterres mendapat kritik tajam setelah mengucapkan selamat kepada Iran dalam rangka peringatan revolusi Islam 1979. Ucapan ini dinilai "tidak peka" oleh sejumlah kalangan. Dubes AS untuk PBB Mike Waltz menyatakan penolakannya terhadap komisi tersebut, menyebutnya "tidak masuk akal" karena menempatkan Iran dalam posisi penting.
Alireza Jafarzadeh, penulis The Iran Threat dan wakil direktur Kantor Dewan Nasional Perlawanan Iran di AS, menyampaikan kecamannya secara eksplisit. Ia menggambarkan pengangkatan Iran sebagai "serigala menjaga kandang ayam," mengingat rezim tersebut adalah salah satu pelanggar HAM terburuk dan misoginis di dunia yang melakukan pembantaian terhadap pengkritiknya.
Jafarzadeh menegaskan, seharusnya Iran menghadapi penyelidikan intensif atas kejahatan terhadap kemanusiaan serta genosida sejak dekade 1980-an hingga demonstrasi besar-besaran yang berlangsung hingga awal tahun ini. Ia mengkritik kelambanan pemerintah Barat yang dianggap memberi ruang bagi emboldening rezim tersebut.
Dukungan dan Ancaman dari Dunia Internasional
Kelompok pengawas PBB, UN Watch, juga memberikan komentar pedas. Direktur Eksekutif Hillel Neuer menilai bahwa penunjukan ini menjadikan PBB bahan tertawaan dan kontradiktif terhadap tujuan komisi. Neuer mengingatkan bahwa rezim Iran dikenal brutal terhadap perempuan yang tidak menutup kepala dan melakukan pembantaian massal terhadap warganya dalam waktu singkat.
Neuer menyesalkan sikap diam negara-negara Uni Eropa yang sebenarnya mampu memblokir penetapan tersebut, sebagaimana mereka lakukan pada masa lalu terhadap Rusia. Menurutnya, tindakan bungkam ini malah memberikan sinyal berbahaya kepada pemerintah Iran pasca pembantaian itu.
Dampak Bagi Perjuangan Hak Perempuan dan Demokrasi
Lisa Daftari, analis Iran, menjelaskan bahwa posisi Iran dalam kepemimpinan komisi HAM dan pengembangan sosial sangat kontroversial secara simbolik. Bagi perempuan Iran yang menghadapi risiko penjara demi melepas hijab, langkah ini dirasakan seperti penghinaan.
Ia menambahkan bahwa pola pengambilan suara dan resolusi di PBB memperkuat persepsi ketidakseimbangan dan bias. Dalam satu dekade terakhir, PBB mengeluarkan lebih dari 170 resolusi menentang Israel, sedangkan negara-negara lain termasuk rezim otoriter mendapatkan jauh lebih sedikit perhatian. Hal ini memperlihatkan lebih pada panggung politik daripada kepemimpinan moral.
Daftari membantah argumen bahwa ini hanya prosedur formal tanpa makna. Ia menegaskan bahwa semua keputusan di PBB sarat dengan simbolisme dan politik. Penyerahan posisi pimpinan kepada rezim Iran dalam komisi yang menangani isu sosial dan hak asasi manusia hanya mengkonfirmasi sikap bias dan kemunafikan lembaga dunia tersebut.
Konteks Demonstrasi dan Ketegangan di Iran
Rangkaian demonstrasi besar-besaran terjadi di Iran sejak akhir tahun lalu, dengan aksi brutal dari aparat keamanan yang menewaskan ribuan orang. Demonstran menuntut perubahan rezim yang dianggap represif dan otoriter.
Negara-negara G7 bahkan mengancam Iran dengan sanksi baru terkait penanganan demonstrasi massal ini. Protes di kawasan Dag Hammerskjold Park di depan markas PBB mencerminkan kemarahan internasional terhadap kebijakan keras pemerintah Iran.
Reaksi Internasional dan Masa Depan Komisi
Penunjukan Iran sebagai wakil ketua Komisi untuk Pengembangan Sosial menunjukkan adanya ketegangan yang signifikan antara cita-cita PBB dan realitas politik global. Sementara tujuan badan ini adalah memajukan demokrasi dan hak perempuan, pilihan anggotanya menimbulkan keraguan serius terhadap kredibilitas dan konsistensi lembaga.
Dukungan luas bagi hak asasi manusia dan demokrasi dunia menuntut agar lembaga internasional mengambil sikap tegas dan tidak memberikan panggung bagi aktor yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Penunjukan ini mengundang pertanyaan besar tentang bagaimana PBB akan mengelola isu-isu kritis di masa mendatang.
