Rumah Sakit Prancis Kekurangan Dana, Minta Pinjaman dari Warga untuk Biayai Obat dan Alkes

Rumah sakit publik di Prancis mengalami tekanan finansial serius hingga harus mengajak masyarakat umum untuk ikut berkontribusi. Pusat Rumah Sakit Pesisir Basque (CHCB) di Bayonne menjadi contoh terbaru yang membuka program pinjaman warga untuk membantu pembiayaan alat kesehatan, obat-obatan, dan vaksin secara mendesak.

Melalui skema ini, masyarakat dapat meminjamkan dana kepada rumah sakit yang kemudian akan membayar kembali pokok beserta bunga sebesar 3,1 persen dalam waktu 12 bulan. Jumlah minimal investasi hanya satu euro dengan tujuan mengumpulkan dana sebesar 1,5 juta euro, yang menjadi target terbesar di Prancis untuk bentuk penggalangan dana seperti ini.

Model Pendanaan Baru untuk Rumah Sakit

Skema pinjaman masyarakat ini sudah mulai berkembang di beberapa rumah sakit dan panti jompo di Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Selain memberi peluang investasai yang transparan dan lokal, model ini juga bertujuan mendiversifikasi sumber pembiayaan yang selama ini bergantung pada alokasi dana pemerintah yang sering terlambat disalurkan.

Misalnya, CHCB dengan anggaran sekitar 400 juta euro pada tahun ini justru mencatat defisit sebesar 21 juta euro. Ini mencerminkan kesulitan likuiditas yang dialami pihak rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan rutin seperti pembelian obat dan peralatan medis penting.

Dampak Defisit Besar pada Sistem Kesehatan Prancis

Krisis keuangan bukan hanya dialami oleh CHCB. Secara nasional, saldo negatif rumah sakit publik diperkirakan mencapai antara 2,7 hingga 2,9 miliar euro. Data resmi ini menunjukkan tekanan besar terhadap sistem kesehatan publik, yang membuat banyak fasilitas harus mencari cara alternatif pendanaan.

Program pinjaman masyarakat ini difasilitasi oleh Villyz, sebuah startup berlisensi pemerintah yang mulai mengimplementasikan skema ini sejak tahun lalu. Villyz menarik biaya administrasi sesuai jumlah dana yang berhasil dikumpulkan, biasanya mencapai beberapa ribu euro.

Contoh Kasus dan Tanggapan Publik

Selain CHCB, sejumlah rumah sakit di kota Haguenau dan Evreux telah menggalang dana melalui program ini untuk kebutuhan renovasi dan penambahan tempat tidur. Ada juga panti jompo di wilayah tenggara dan tengah Prancis yang memanfaatkan cara serupa untuk perbaikan fasilitas.

Namun, langkah ini menuai kritik dari beberapa kalangan. Serikat pekerja Force Ouvriere menganggapnya sebagai konsekuensi kebijakan penghematan pemerintah yang merusak rumah sakit publik. Mereka menilai sistem kesehatan yang dulu menjadi kebanggaan kini malah harus bergantung pada sumbangan dan pinjaman masyarakat karena kekurangan dana.

Analisis dari Para Ahli Ekonomi Kesehatan

Jean-Paul Domin dari Universitas Reims Champagne-Ardenne menilai pinjaman publik sebagai tanda adanya krisis likuiditas yang membuat rumah sakit harus “mengais” dana. Sementara itu, Nicolas Sirven dari EHESP menganggap fenomena ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk membantu pembiayaan rumah sakit, meskipun kelas politik enggan menaikkan iuran jaminan sosial atau pajak.

Jumlah dana yang dihimpun melalui cara ini memang relatif kecil dibandingkan anggaran rumah sakit secara keseluruhan. Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah sudah seharusnya rumah sakit mengelola dana simpanan warga dalam skala yang lebih luas?

Alternatif Pembiayaan dan Masa Depan Sistem Kesehatan Publik

Beberapa rumah sakit juga masih mengandalkan penggalangan dana tradisional seperti donasi dan sponsor perusahaan. Contohnya, Rumah Sakit Georges Pompidou di Paris yang mengumpulkan dana untuk membeli alat pemindai medis.

Namun, metode ini tetap mencerminkan adanya tekanan besar pada sistem pendanaan rumah sakit, yang hingga kini belum mendapat solusi jangka panjang. Masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan kini ikut berperan langsung dalam penyediaan dana demi kelangsungan operasional rumah sakit.

Fenomena yang muncul di Prancis ini menunjukkan betapa pentingnya inovasi pendanaan di sektor kesehatan publik sekaligus menggarisbawahi perlunya reformasi kebijakan yang lebih mendasar untuk menjaga kelangsungan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh warga.

Berita Terkait

Back to top button