Komisi Eksekutif-Kongres AS tentang Tiongkok merilis laporan yang menyoroti meluasnya pengaruh dan represi Beijing ke luar wilayahnya. Dokumen itu menggambarkan pola tekanan yang menyasar aktivis, komunitas diaspora, lembaga budaya, hingga institusi demokrasi di banyak negara.
Laporan tersebut menegaskan bahwa taktik ini tidak berdiri sendiri. Berbagai metode dipakai secara bersamaan, mulai dari kekerasan fisik, pelecehan digital, tekanan hukum, sensor budaya, hingga operasi pengaruh yang bekerja secara terselubung.
Tekanan yang menjangkau aktivis dan diaspora
Salah satu temuan utama laporan itu adalah iklim ketakutan yang dialami warga Hong Kong, Uyghur, Tibet, pembangkang, dan mantan pejabat. Mereka disebut menghadapi kombinasi agresi fisik, pengawasan, tekanan hukum, dan serangan digital yang membuat ruang kritik makin sempit.
Laporan itu juga menyoroti intimidasi terhadap pengunjuk rasa di Amerika Serikat, termasuk kekerasan yang terjadi saat KTT APEC 2023 di San Francisco. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa tekanan tidak hanya berlangsung di sekitar wilayah Tiongkok, tetapi juga muncul di negara-negara yang menjunjung kebebasan berekspresi.
Di sisi lain, diplomat Tiongkok disebut berkoordinasi dengan proksi lokal untuk menghadapi demonstran yang mengkritik Xi Jinping. Pola ini memperlihatkan bagaimana intimidasi dapat dibangun lewat jaringan perantara, bukan hanya lewat aparat resmi.
Pelecehan digital menjadi alat baru
Laporan tersebut menempatkan pelecehan digital sebagai wajah baru dari represi lintas batas. Salah satu bentuk yang disorot adalah deepfake seksual berbasis AI yang ditujukan kepada aktivis perempuan dan politisi di pengasingan.
Tujuan utamanya bukan hanya mempermalukan target, tetapi juga mendiskreditkan dan mengisolasi mereka dari ruang publik. Kasus Carmen Lau Ka-man dan Ted Hui Chi-fung dijadikan contoh bagaimana teknologi dipakai untuk merusak reputasi dan menghambat keterlibatan politik.
Laporan itu juga menekankan bahwa serangan seperti ini kerap memanfaatkan stereotip gender. Perempuan yang tampil di ranah publik menjadi sasaran tambahan, sehingga tekanan politik berubah menjadi kekerasan psikologis yang lebih kompleks.
Keluarga dan ruang budaya ikut dijadikan sasaran
Pemaksaan melalui perantara muncul sebagai pola yang berulang. Salah satu contoh yang dicatat ialah kasus Kwok Yin-sang, yang dipenjara setelah berupaya membatalkan polis asuransi terkait putrinya, seorang demonstran Hong Kong yang tinggal di luar negeri.
Kasus itu menunjukkan bagaimana anggota keluarga dapat dijadikan alat tekanan. Aktivis yang berada di luar negeri pun akhirnya hidup dengan kekhawatiran atas keselamatan kerabat yang masih berada di Tiongkok.
Tekanan juga menjalar ke ruang budaya. Laporan itu menyebut pembatalan festival film New York yang dirancang untuk membahas protes Hong Kong dan penguncian wilayah akibat COVID-19 setelah muncul pelecehan daring dan tekanan terkoordinasi.
Dalam kasus lain, instalasi multimedia Tibet di Bangkok dihapus setelah tekanan dari diplomat Tiongkok. Universitas Sheffield Hallam juga disebut mengalami intervensi serupa, yang menunjukkan bahwa kampus dan lembaga seni ikut berada di bawah pengaruh tekanan politik.
Jalur hukum dan organisasi internasional turut dimanfaatkan
Laporan tersebut menilai intimidasi hukum sebagai bagian penting dari strategi represi. Ma Ju, seorang pencari suaka Uyghur di Amerika Serikat, disebut menghadapi tuntutan hukum dari entitas yang terkait dengan negara Tiongkok.
Menurut laporan itu, langkah semacam ini dapat menguras sumber daya, menciptakan ketidakpastian, dan melemahkan mereka yang sudah berada dalam posisi rentan. Sistem hukum asing pun dapat dimanfaatkan untuk membungkam saksi atau pembela.
Di tingkat internasional, laporan itu menguraikan bagaimana LSM yang diorganisir pemerintah bekerja di dalam badan-badan PBB. Mereka disebut mempromosikan posisi Beijing, memantau perbedaan pendapat, dan menekan masyarakat sipil.
Penyalahgunaan pemberitahuan merah INTERPOL juga menjadi perhatian. Meski sebagian negara menolak permintaan yang dinilai bermotif politik, laporan itu memperingatkan bahwa risiko bagi pembangkang tetap ada ketika mereka bepergian atau mencari suaka.
Operasi pengaruh menyentuh banyak ruang demokrasi
Laporan itu menggambarkan jaringan asosiasi, kelompok budaya, dan hubungan ekonomi sebagai jalur pengaruh yang dipakai untuk membentuk persepsi tentang Hong Kong, Taiwan, Xinjiang, dan isu sensitif lain. Banyak dari aktivitas ini tampak biasa, tetapi tetap bisa menjadi saluran tekanan politik.
Ketidaktransparanan jaringan tersebut membuat pemerintah demokratis lebih sulit mendeteksi dan melawannya. Di saat yang sama, para pengkritik China juga menjadi sasaran kampanye disinformasi, termasuk upaya mendiskreditkan Safeguard Defenders yang berbasis di Madrid melalui unggahan palsu.
Bagi komunitas diaspora, dampaknya berat. Banyak individu disebut mengurangi aktivitas publik karena takut ada pembalasan terhadap keluarga mereka di Tiongkok, sementara perempuan dan kelompok rentan menghadapi tekanan lebih besar akibat serangan digital yang merendahkan.
Laporan itu menyebut Amerika Serikat dan sekutunya mulai merespons lewat sanksi, legislasi, dan kerja sama intelijen. Namun, dokumen tersebut juga menegaskan bahwa hukum dan mekanisme internasional masih kesulitan mengejar pola represi yang bergerak lintas negara dan memanfaatkan perangkat digital.
Pada akhirnya, laporan itu menggambarkan sebuah arsitektur kontrol yang mencakup kekerasan, pelecehan digital, tekanan hukum, penindasan budaya, dan pengaruh terselubung. Dokumen tersebut mendorong masyarakat demokratis memahami skala ancaman ini dan memperkuat perlindungan terhadap hak-hak universal serta integritas ruang publik.
