Perdana Menteri Albania Edi Rama menepis kritik atas rencana resor mewah di pesisir Adriatik yang dikaitkan dengan Jared Kushner, menantu Presiden AS Donald Trump. Ia menyebut penolakan yang muncul didasarkan pada informasi keliru dan menegaskan bahwa proyek itu belum memiliki kesepakatan final untuk Pulau Sazan.
Dalam wawancara dengan dpa di Berlin, Rama berkata, “The facts say that there is no deal on Sazan Island.” Ia menambahkan, “It’s all lies,” sambil menolak klaim bahwa lahan yang dilindungi sedang dijual kepada investor yang terkait dengan keluarga Trump.
Proyek yang masih dinegosiasikan
Rama mengatakan pemerintahnya masih membahas usaha patungan untuk membangun resor mewah pertama Albania di Pulau Sazan. Ia mengonfirmasi bahwa Kushner termasuk dalam kelompok calon investor, tetapi menolak narasi yang menyebut “Kushners got the island and Albania sold the island.”
Menurut Rama, tuduhan semacam itu sudah meleset jauh dari fakta. Ia juga mengatakan Albania telah menjadi “platform” bagi gelombang kemarahan anti-Trump di berbagai belahan dunia.
Protes meluas di Tirana
Rencana pembangunan itu memicu protes selama beberapa pekan di Albania, negara Balkan yang tengah mengejar keanggotaan Uni Eropa. Ribuan orang turun ke jalan di ibu kota Tirana, dan bentrokan sempat terjadi antara demonstran dan polisi.
Selain Pulau Sazan, rencana tersebut juga mencakup pengembangan swasta di semenanjung kecil dekat kota Zvërnec. Wilayah itu memiliki bukit pasir yang memisahkan Laguna Narta dari Laut Adriatik dan dilindungi sebagai habitat bagi banyak spesies burung dan hewan.
Status lahan dan izin
Rama mengatakan pekerjaan eksplorasi awal di lokasi itu sempat dihentikan sementara karena “pressure,” tetapi ia menegaskan proyek tersebut pada akhirnya akan tetap berjalan. Ia juga menekankan bahwa belum ada pengajuan aplikasi konstruksi untuk Sazan maupun Zvërnec.
Pemerintah menyebut pengembangan terbatas yang sensitif terhadap lingkungan masih diperbolehkan di kedua kawasan itu. Rama menambahkan bahwa penilaian dampak lingkungan akan dilakukan sebelum pembangunan berlanjut.
Perdebatan soal kawasan lindung
Kelompok lingkungan mengkritik amandemen undang-undang kawasan lindung Albania yang disahkan pada 2024. Pemerintah menyebut perubahan itu hanya memperjelas status perlindungan kawasan, tetapi Uni Eropa menilai amandemen tersebut justru melemahkan perlindungan lingkungan.
Rama menolak penilaian Uni Eropa itu. Ia mengatakan tidak ada peluang bagi negara kandidat Uni Eropa seperti Albania untuk mengejar proyek yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kriteria dampak lingkungan Uni Eropa.
