Migran di Libya, termasuk anak perempuan muda, menghadapi risiko pemerkosaan, penyiksaan, hingga perbudakan rumah tangga. Sebuah laporan dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyerukan moratorium pengembalian kapal migran ke Libya sampai perlindungan hak asasi manusia benar-benar dijamin.
Libya telah menjadi jalur transit utama para migran yang melarikan diri dari konflik dan kemiskinan untuk menuju Eropa melalui Mediterania. Kondisi ini memburuk pasca jatuhnya rezim Muammar Gaddafi dan perpecahan negara menjadi faksi-faksi bersenjata sejak tahun 2014.
Uni Eropa dan negara-negara anggotanya selama ini mendukung dan melatih penjaga pantai Libya yang bertugas menahan para migran di laut. Migran yang ditangkap kemudian dikirim ke pusat-pusat detensi tanpa proses hukum yang jelas dan seringkali dengan ancaman senjata.
Laporan PBB berdasarkan wawancara dengan hampir 100 migran, pencari suaka, dan pengungsi dari 16 negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan mengungkap praktek-praktek kejam yang dialami para migran. Beberapa di antaranya mengaku diculik oleh jaringan kriminal yang sering terkait dengan aparat dan mafia di luar negeri.
Seorang wanita Eritrea yang ditahan selama enam minggu di sebuah rumah perdagangan manusia di Tobruk menggambarkan penderitaannya sebagai “perjalanan neraka.” Ia diperkosa berulang kali, sementara anak-anak perempuan berusia 14 tahun diperkosa setiap hari.
Selain pelecehan seksual, laporan juga mengungkap kasus-kasus di mana pria dipaksa bekerja tanpa upah dan tanpa makanan yang cukup. Anak perempuan bahkan dipisahkan dari ibu mereka dan dipaksa menjalani pelecehan publik yang brutal.
Menurut Suki Nagra, perwakilan HAM PBB di Libya, wanita dipaksa membuka pakaian mereka di depan migran lainnya sebelum mengalami pemerkosaan, penyiksaan, dan kekerasan fisik. Tindakan ini menegaskan betapa buruknya pelanggaran hak asasi yang terjadi di Libya.
Laporan tersebut menegaskan pentingnya operasi pencarian dan penyelamatan di laut untuk menyelamatkan nyawa migran. Namun, PBB mendesak komunitas internasional untuk menunda pengembalian migran ke Libya sampai ada jaminan perlindungan hak asasi manusia yang memadai.
Hingga saat ini, pemerintah Libya dan misi PBB di Tripoli belum memberikan respon terhadap laporan ini. Sebelumnya, pihak berwenang Libya membantah adanya penyalahgunaan sistematis terhadap migran.
Ancaman kekerasan dan eksploitasi yang dialami migran di Libya menjadi peringatan serius bagi dunia internasional. Penangguhan sementara pengembalian migran ini bertujuan memberi ruang bagi reformasi sistem yang melindungi hak dan kehidupan para pencari perlindungan tersebut.
Upaya memperbaiki kondisi migran di Libya harus melibatkan koordinasi antara negara-negara asal, transit, dan tujuan migran. Hal ini penting untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak akibat penyiksaan dan tindakan kriminal yang terus berlangsung.
