Protes besar-besaran terselenggara di Beirut dan sekitarnya setelah Kabinet Lebanon menyetujui kenaikan pajak baru yang menaikkan harga bahan bakar. Demonstran memblokade jalan utama sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap membebani masyarakat.
Pemerintah menetapkan pajak sebesar 300.000 pound Lebanon untuk setiap 20 liter bensin. Namun, solar tidak dikenai pajak baru karena banyak warga mengandalkannya untuk menjalankan generator pribadi akibat krisis listrik yang parah di negara tersebut.
Selain itu, pemerintah juga mengusulkan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada semua produk yang sudah dikenai pajak. Rencana ini masih harus mendapatkan persetujuan parlemen. Kenaikan pajak ini bertujuan membiayai kenaikan gaji dan pensiun pegawai negeri.
Menteri Informasi Paul Morcos menyampaikan bahwa kenaikan gaji ini diperkirakan menelan biaya sekitar 800 juta dolar. Gaji pegawai negeri sempat merosot nilainya akibat krisis mata uang yang melanda Lebanon sejak tahun 2019. Kebijakan ini memberi tambahan penghasilan setara enam bulan gaji bagi mereka.
Lebanon, meski memiliki cadangan emas besar di Timur Tengah, menghadapi inflasi tinggi dan korupsi yang meluas. Negara itu juga masih menanggung kerusakan sekitar 11 miliar dolar akibat perang yang meletus antara Israel dan kelompok militan Hezbollah.
Penolakan Masyarakat terhadap Kenaikan Harga
Salah satu pengemudi taksi, Ghayath Saadeh, menyatakan rasa frustrasinya karena kebijakan itu semakin memberatkan rakyat kecil. Ia menyebut bahwa para pengemudi taksi diperlakukan seperti “sampah” oleh pemerintah.
Ia menambahkan bahwa harga kebutuhan pokok terus merangkak naik menjelang bulan Ramadan, membuat kehidupan semakin sulit. Jika pemerintah tidak menanggapi tuntutan mereka, mereka siap memblokade semua jalan.
Pada 2019, usulan pajak baru, termasuk biaya penggunaan layanan internet seperti WhatsApp, memicu gelombang besar demonstrasi yang sempat melumpuhkan aktivitas negara. Demonstran menuntut agar para pemimpin mundur karena dinilai gagal mengatasi korupsi dan membenahi infrastruktur.
Tekanan internasional untuk reformasi keuangan sudah berlangsung bertahun-tahun, namun kemajuan yang dicapai Lebanon masih sangat minim. Krisis ekonomi dan sosial pun terus membayangi kestabilan negara.
Rencana Pelucutan Senjata Kelompok Militan
Selain masalah pajak, Kabinet Lebanon juga menerima laporan dari pihak militer mengenai rencana pelucutan senjata kelompok militan non-negara. Termasuk di antaranya adalah Hezbollah.
Fase pertama rencana tersebut telah berhasil dijalankan di wilayah selatan Litani, dekat perbatasan Israel. Fase kedua akan mencakup wilayah selatan antara sungai Litani dan Awali, termasuk kota pelabuhan Sidon.
Menteri Morcos memperkirakan fase kedua ini akan memakan waktu empat bulan, namun bisa diperpanjang tergantung kondisi sumber daya serta keamanan di lapangan, apalagi dengan adanya serangan yang terus dilancarkan Israel.
Rencana tersebut muncul setelah gencatan senjata yang dimediasi AS secara nominal mengakhiri perang antara Hezbollah dan Israel. Namun, ketegangan masih terjadi karena Israel menuduh Hezbollah membangun kembali kekuatannya dan terus melakukan serangan.
Hezbollah menyatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata hanya membatasi pelucutan senjata di selatan Litani. Mereka menolak membahas pelucutan senjata di wilayah lain sampai Israel menghentikan serangan dan menarik pasukannya sepenuhnya dari Lebanon.
Blokade jalan dan demonstrasi menandai ketegangan yang meningkat di Lebanon akibat kebijakan fiskal baru dan situasi keamanan yang berkelanjutan. Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dan stabilitas politik di tengah krisis yang mendalam.