Peru kembali mengalami pergantian kepemimpinan setelah Presiden José Jerí dicopot dari jabatannya melalui mosi tidak percaya di Kongres. Pengusiran ini menandai pergantian presiden yang kedelapan dalam hampir satu dekade ketidakstabilan politik di negara tersebut.
Kongres Peru menyetujui mosi censure terhadap José Jerí dengan 75 suara mendukung dan 24 menolak. Keputusan tersebut muncul hanya empat bulan setelah Jerí menjabat sebagai presiden sementara dan dua bulan sebelum pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung.
Skandal “Chifa-gate” yang Menyebabkan Kudeta
Jerí menghadapi tuduhan melakukan pertemuan rahasia dengan pengusaha asal Cina, Zhihua Yang, yang memiliki konsesi usaha dengan izin dari negara. Pertemuan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan dalam satu kesempatan Jerí datang ke lokasi menggunakan tudung kepala, sehingga memicu kecurigaan publik.
Peristiwa pertama terjadi pada 26 Desember di sebuah restoran Cina di Lima, dan pertemuan lainnya dilakukan pada 6 Januari di sebuah toko barang-barang Cina. Tidak ada satupun pertemuan ini yang tercatat secara resmi dalam dokumen kepresidenan, sehingga menimbulkan kontroversi politik hebat di Peru.
Jerí membantah melakukan tindakan salah dan menyatakan bahwa pertemuan itu bersifat “kebetulan”. Ia juga menyangkal adanya permintaan dukungan khusus dari pengusaha tersebut. Meski demikian, Jerí mengakui kesalahannya atas cara ia muncul di restoran tersebut dan meminta maaf atas reaksi negatif yang muncul di masyarakat.
Dampak Politik dan Hubungan Internasional
Skandal ini menambah ketegangan di Peru terkait hubungan dengan Cina yang semakin kuat sebagai mitra dagang utama. Amerika Serikat mengungkapkan kekhawatiran atas potensi kehilangan pengawasan Peru terhadap salah satu pelabuhan terbesar di Chancay, yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan Cina dengan gaya yang disebut “predatory”.
Biro Urusan Belahan Barat AS menyatakan dukungannya terhadap hak berdaulat Peru dalam mengawal infrastruktur penting di wilayahnya sendiri. Pernyataan itu juga menjadi peringatan bagi negara-negara lain terkait konsekuensi dari ketergantungan pada investasi Cina yang dianggap “murah tapi mahal harga kedaulatan.”
Seri Krisis Kepemimpinan di Peru
Kasus Jerí menambah daftar panjang presiden Peru yang terjebak dalam skandal korupsi dan masalah hukum. Sejak awal milenium, sekurangnya tujuh presiden di Peru pernah menghadapi tuduhan korupsi atau pelanggaran hak asasi manusia.
Banyak pengamat menyebut fenomena ini sebagai "kutukan" jabatan presiden di Peru. Dimulai dari kekuasaan Alberto Fujimori yang runtuh akibat skandal besar pada tahun 2000, hampir seluruh pengganti Fujimori berakhir dengan masalah hukum dan reputasi yang rusak.
Berikut ini daftar beberapa mantan presiden Peru yang terjerat kasus hukum:
- Alberto Fujimori – Dihukum atas korupsi dan pelanggaran HAM.
- Alejandro Toledo – Dijatuhi hukuman penjara lebih dari 20 tahun terkait suap Odebrecht.
- Alan García – Meninggal dunia saat hendak ditangkap terkait kasus Odebrecht.
- Ollanta Humala – Terlibat skandal Odebrecht.
- Pedro Pablo Kuczynski – Terjerat kasus Odebrecht.
- Martin Vizcarra – Dimakzulkan dengan tuduhan moral incapacity terkait suap.
- Pedro Castillo – Ditahan dan diberhentikan atas tuduhan pemberontakan.
- Dina Boluarte – Dimakzulkan karena “moral incapacity” akibat berbagai skandal.
Semua presiden tersebut membantah tuduhan yang menimpa mereka hingga saat ini.
Menuju Pemilu yang Menentukan
Warga Peru dijadwalkan melakukan pemilihan umum pada tanggal 12 April. Kongres kini tengah berproses memilih calon presiden Kongres yang akan secara konstitusional menggantikan posisi presiden sementara.
Ketidakstabilan politik yang berulang ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem pemerintahan di Peru, serta tantangan besar yang harus dihadapi negara itu dalam upaya memperkuat demokrasi dan menghindarkan masa depan dari siklus skandal yang terus terjadi.
Perkembangan terkait kasus ini masih terus dipantau dan akan diperbarui sesuai dengan informasi terbaru yang muncul.