Donald Trump memimpin pembentukan Board of Peace, sebuah inisiatif baru yang bertujuan menyelesaikan konflik global, dimulai dari Gaza. Undangan resmi telah dikirim ke berbagai negara, namun tanggapan beragam terlihat antara penerimaan dan penolakan.
Rencana ini mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB untuk tahap pertama, tapi Trump berambisi menjadikan dewan ini alternatif bagi PBB setelah penarikan Amerika dari beberapa badan PBB. Trump menawarkan keanggotaan permanen dengan syarat pembayaran $1 miliar, sementara keanggotaan biasa berlaku selama tiga tahun.
Negara-Negara yang Menerima Undangan
Sebanyak 27 negara sudah menyatakan bergabung dan akan menghadiri pertemuan perdana dewan ini. Beberapa di antaranya adalah Albania, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, dan Kamboja. Armenia menyatakan komitmen untuk mempromosikan perdamaian.
Negara-negara Timur Tengah seperti Mesir, Jordan, Kuwait, dan UEA juga bergabung, menegaskan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi Palestina. Indonesia ikut serta dan turut mengerahkan sekitar 8.000 tentara ke Pasukan Penstabil Internasional di Gaza.
Selain itu, Israel dan Rusia turut diundang, meskipun mendapat kritik karena kedua pemimpin tersebut mempunyai surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional. Beberapa pemimpin Eropa seperti Hungaria, Serbia, dan Republik Ceko juga menerima undangan.
Negara-Negara yang Menolak Bergabung
Berbagai negara Eropa seperti Prancis, Jerman, Italia, Austria, dan Yunani menolak undangan karena kekhawatiran dewan tersebut berpotensi melemahkan PBB. Prancis secara eksplisit menyatakan keberatan dengan isi piagam dan mengaitkan dewan ini dengan ancaman terhadap prinsip-prinsip PBB.
Inggris juga menolak dengan alasan keterlibatan Rusia, yang belum menunjukkan komitmen terhadap perdamaian. Ukraina menolak karena menganggap keikutsertaan Rusia dan Belarus dalam dewan tersebut sebagai hal yang tidak dapat diterima, mengingat keadaan perang yang sedang berlangsung.
Negara-negara lain yang menolak termasuk Irlandia, Norwegia, Swedia, Slovenia, Polandia, dan Selandia Baru, yang semuanya memperingatkan tentang risiko melemahkan tatanan internasional dan hukum internasional yang ada.
Negara-Negara yang Masih Mempertimbangkan
Selain yang telah menerima atau menolak, sejumlah negara seperti Australia, Brasil, China, India, Jepang, Rusia, dan Korea Selatan masih belum memutuskan sikap. Mereka terus mempertimbangkan potensi keuntungan dan risiko keterlibatan dalam dewan tersebut.
Kontroversi dan Dinamika Politik
Beberapa pihak mengkritik bahwa undangan digunakan sebagai alat politik. Contohnya, Kanada yang awalnya berniat bergabung, dicabut undangannya setelah Perdana Menteri Mark Carney mengkritik hegemoni Amerika Serikat. Trump juga menanggapi penolakan Prancis dengan ancaman tarif tinggi untuk produk-produknya.
Dewan ini dinilai berpotensi menjadi platform baru dalam diplomasi global, tetapi juga menuai keraguan mengenai implikasi hukum dan kekuatan yang dimilikinya. Isu utama yang menjadi perhatian adalah bagaimana dewan ini akan berkoordinasi dengan PBB dan badan internasional lain yang sudah ada.
Keanggotaan berbagai negara mencerminkan kompleksitas geopolitical saat ini, menggabungkan ketertarikan pada solusi baru serta kekhawatiran atas perubahan tatanan internasional. Board of Peace menjadi eksperimen besar bagi diplomasi dunia di tengah ketegangan dan perang yang sedang berlangsung di beberapa wilayah.
