Pemerintah Amerika Serikat tengah mengajukan perjanjian nuklir sipil dengan Arab Saudi yang tidak mencakup penjagaan non-proliferasi ketat. Dokumen yang disampaikan ke Kongres mengungkap bahwa perjanjian tersebut memungkinkan Arab Saudi mengembangkan program pengayaan uranium dan pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas.
Penghapusan pengaman ini mengundang kekhawatiran dari kelompok pengendalian senjata dan sejumlah politisi kedua partai utama di AS. Mereka menilai tanpa protokol tambahan yang memungkinkan pengawasan lebih ketat oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA), risiko proliferasi senjata nuklir akan meningkat.
Konteks Perjanjian Nuklir AS-Saudi
Presiden Donald Trump dan pendahulunya Joe Biden telah menjajaki kerjasama nuklir sipil dengan Arab Saudi. Perjanjian ini bertujuan mendukung pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama di kerajaan tersebut. Namun, perjanjian itu tidak menyertakan protokol tambahan yang selama ini menjadi standar pengawasan AS. Protokol tersebut biasanya memberikan IAEA hak untuk melakukan inspeksi mendadak di lokasi-lokasi yang tidak diumumkan.
Kekhawatiran Proliferasi Senjata Nuklir
Kelompok anti proliferasi dan sebagian anggota Kongres menegaskan bahwa Arab Saudi tidak boleh diberi akses pada teknologi pengayaan uranium atau pemrosesan ulang bahan bakar nuklir bekas. Kedua proses ini dapat menjadi jalur menuju pembuatan senjata nuklir. Kelsey Davenport, kepala kebijakan nonproliferasi di Arms Control Association, memperingatkan bahwa pemerintah AS tampaknya tidak cukup mempertimbangkan risiko ini.
Kontroversi Politik dan Regional
Pangeran Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, pernah menyatakan jika Iran mengembangkan senjata nuklir, pihaknya akan melakukan hal yang sama. Pernyataan ini menambah ketegangan di kawasan dan memperkuat kekhawatiran tentang perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Beberapa anggota Kongres, termasuk dari kubu Republik dan Demokrat, menilai Kongres perlu melakukan pengawasan ketat atas perjanjian ini.
Mekanisme Persetujuan dan Respon Kongres
Menurut laporan yang diterima, pemerintahan Trump wajib melaporkan kepada Kongres jika memilih tidak menggunakan protokol tambahan tersebut. Setelah laporan ini, pemerintah mempunyai waktu sekitar 90 hari untuk mengajukan perjanjian 123 Agreement ke Kongres. Jika tidak ada resolusi penolakan yang disahkan di Senat dan DPR dalam periode tersebut, perjanjian tersebut otomatis berlaku dan memungkinkan program nuklir sipil Saudi berjalan.
Dampak dan Implikasi Global
Keputusan AS menghapus unsur pengamanan ini muncul di tengah situasi global yang memprihatinkan terkait perlombaan senjata nuklir, khususnya setelah habisnya masa berlaku perjanjian pembatasan senjata strategis antar AS dan Rusia, serta ekspansi arsenal nuklir China. Hal ini dikhawatirkan dapat mendorong negara lain berlomba-lomba mengembangkan kemampuan nuklir lebih agresif.
Perdebatan soal pengawasan dan keamanan nuklir menjadi sorotan tajam saat ini. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan energi dan risiko proliferasi senjata menjadi tantangan utama dalam kerjasama nuklir internasional, terutama di kawasan yang penuh ketegangan geopolitik seperti Timur Tengah.
