Sebanyak 16 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam bersama tokoh pondok pesantren dari Jawa Barat dan Jawa Timur menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan Palestina. Kesepakatan ini disampaikan usai audiensi tertutup Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, tiga poin utama disepakati demi menjaga relevansi peran Indonesia di panggung internasional, khususnya terkait keterlibatan dalam Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif multilateral yang digagas Amerika Serikat. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa langkah Indonesia bergabung di BoP bertujuan untuk mengonsolidasikan dukungan terhadap Palestina secara lebih terukur dan terarah.
Peran Indonesia dalam Board of Peace
Indonesia memandang BoP sebagai platform penting untuk memperjuangkan hak-hak Palestina melalui jalur diplomasi dan kemanusiaan. Keterlibatan tersebut diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan dukungan politik dengan aksi nyata di wilayah yang terdampak konflik. Gus Yahya menegaskan bahwa meski tantangan besar di lapangan semakin meningkat, langkah ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperbesar pengaruh diplomasi demi perdamaian yang berkeadilan.
Tantangan Diplomasi: Penolakan Israel
Namun, situasi di lapangan masih menunjukkan dinamika yang mengkhawatirkan. Serangan militer Israel terhadap wilayah Palestina, khususnya Jalur Gaza, masih berlanjut dan menyisakan korban jiwa di kalangan warga sipil. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara resmi menolak keterlibatan Otoritas Palestina dalam pemerintahan Gaza pasca-konflik, sebagaimana dilaporkan oleh kantor berita AFP pada 4 Februari 2026.
Penolakan ini makin memperumit upaya gencatan senjata yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Skema damai yang diajukan lebih menitikberatkan pada demiliterisasi total kelompok perlawanan di Gaza dan tidak mengakomodasi posisi politik Palestina secara jelas. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan berlanjutnya konflik yang berkepanjangan tanpa solusi politik yang berdasar.
Struktur Manajemen Gaza di Bawah Board of Peace
Di dalam kerangka BoP, sudah dibentuk Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) yang dipimpin oleh teknokrat Palestina, Ali Shaath. Komite ini beranggotakan 15 teknokrat berwenang mengelola layanan dasar seperti air, listrik, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, NCAG juga bertugas mengawasi keamanan sipil, menerapkan hukum satu komando, dan melaksanakan verifikasi serta pembubaran kelompok bersenjata secara sistematis.
Model pengelolaan ini menggantikan struktur pemerintahan sebelumnya dengan pendekatan teknokratis yang fokus pada tata kelola administratif dan keamanan. Namun, anggota resmi negara Palestina belum tergabung penuh dalam BoP, sementara Israel justru menjadi bagian dari Dewan tersebut.
Dilema Kedaulatan Politik Palestina
Keterlibatan Israel dalam BoP sementara posisi resmi Palestina masih abu-abu menimbulkan ketegangan diplomasi internasional. Indonesia menghadapi dilema dalam memastikan kehadiran negara Palestina di forum perdamaian yang strategis ini. Hal ini juga menimbulkan kekhawatiran besar bahwa kehilangan kedaulatan politik akan semakin memperpanjang konflik dan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat.
Langkah Indonesia untuk bergabung di Board of Peace sekaligus menjadi bentuk solidaritas yang nyata dan ingin memastikan suara Palestina tetap didengar di forum global. Upaya ini menegaskan bahwa dukungan tidak hanya bersifat retorika, tetapi juga aksi strategis yang beradaptasi dengan kondisi geopolitik terkini di Timur Tengah.
Baca selengkapnya di: www.suara.com-
-
-
-
