Argentina baru saja meloloskan reformasi ketenagakerjaan yang kontroversial di Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun terjadi pemogokan nasional sehari sebelumnya. Langkah legislatif ini mendapat dukungan kuat dari Presiden libertarian Javier Milei dan partai penguasa, namun penolakan keras datang dari serikat pekerja yang merasa hak-hak buruh terancam.
Reformasi tersebut disetujui dengan perolehan suara 135 berbanding 115 setelah debat panjang yang berlangsung hingga dini hari. Rancangan undang-undang ini kini dikirim ke Senat untuk persetujuan final sebelum diundangkan menjadi hukum, dengan target pengesahan awal Maret mendatang.
Poin Penting dalam Reformasi Ketenagakerjaan
Rancangan ini mengubah sejumlah aspek penting dalam regulasi ketenagakerjaan Argentina yang sudah lama diberlakukan, antara lain:
- Memperpendek biaya pesangon bagi perusahaan dengan mengecualikan beberapa bonus dari perhitungan kompensasi.
- Membentuk dana pesangon yang dikelola oleh perusahaan, yang modalnya bersumber dari kontribusi yang selama ini untuk sistem pensiun nasional.
- Memudahkan proses pemutusan hubungan kerja yang dikhawatirkan akan mengurangi perlindungan pekerja.
- Melonggarkan aturan perekrutan dan mengubah sistem cuti tahunan.
- Memperbolehkan perpanjangan jam kerja standar dari 8 menjadi 12 jam.
- Memberi izin pembayaran upah dalam mata uang asing.
Menurut analis dari Liberty and Progress Foundation, pembentukan dana pesangon baru ini bisa menjadi pemain baru dalam pasar tabungan jangka panjang domestik, namun juga dapat mengurangi sumber dana pensiun yang mendukung ribuan pekerja.
Penolakan dari Serikat Pekerja dan Dampaknya
Serikat pekerja menilai aturan baru ini sangat menguntungkan sektor bisnis dan mengorbankan perlindungan buruh. Mereka mempermasalahkan pembatasan hak mogok dengan ketentuan yang mewajibkan layanan penting tetap berjalan selama pemogokan berlangsung.
Pemogokan nasional selama 24 jam yang dipimpin oleh konfederasi serikat CGT melibatkan sejumlah elemen transportasi, pegawai negeri, dan pekerja perbankan. Gangguan juga melanda ekspor pangan Argentina, termasuk mogok petugas maritim yang sempat menahan pengiriman hasil pangan utama negara tersebut.
Beberapa legislator oposisi menyatakan bahwa tidak ada satu pun pasal dalam reformasi yang benar-benar berpihak pada pekerja. Perubahan terakhir menghapus ketentuan yang sempat dipertimbangkan untuk mengurangi manfaat sakit karyawan, sebagai upaya kompromi mengurangi resistensi.
Makna Kebijakan Bebas Pasar Presiden Milei
Pemerintah mengklaim reformasi ini akan meningkatkan investasi dan memperkuat sektor ketenagakerjaan formal yang merupakan titik lemah pasar kerja Argentina. Investor global memantau dengan seksama apakah reformasi ini akan melanjutkan agenda pasar bebas yang digalang oleh Presiden Milei sejak masa jabatannya dimulai.
Rencana Milei adalah agar undang-undang ini mulai berlaku ketika sidang reguler Kongres dimulai pada Maret, sehingga memberi titik awal untuk perubahan struktural yang diyakininya penting untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dan daya saing bisnis di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang kompleks di Argentina. Namun, ketegangan antara kepentingan pekerja dan kebutuhan reformasi pasar tenaga kerja masih menjadi isu utama yang perlu terus diwaspadai.
