Negosiasi nuklir antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan berlangsung kembali pada Kamis di Jenewa. Pemerintah AS menunggu usulan kesepakatan dari Tehran dalam upaya meredakan ketegangan yang kian meningkat.
Pembicaraan ini difasilitasi oleh Oman, yang juga menjadi tuan rumah putaran negosiasi tidak langsung sebelumnya. Menteri Luar Negeri Oman, Badr al-Busaidi, memastikan jadwal pertemuan tersebut sebagai bagian dari upaya diplomatik yang berkelanjutan.
Iran berharap ada solusi diplomatik yang dapat dicapai. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan kepada CBS bahwa pertemuan dengan utusan AS, Steve Witkoff, akan membahas kemungkinan kesepakatan nuklir.
Washington mengharapkan proposal konkret yang tengah disiapkan Iran. Menurut Araghchi, rancangan perjanjian tersebut akan segera dipresentasikan dalam beberapa hari ke depan.
Fokus pembicaraan hanya pada program nuklir Iran. Mengatasi persoalan misil dan dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata bukan bagian dari diskusi saat ini meskipun menjadi tuntutan AS dan Israel.
Presiden Donald Trump memperingatkan kemungkinan serangan militer terbatas jika negosiasi gagal. Iran dan AS sama-sama menunjukkan kesiapan menghadapi konflik bersenjata jika diplomasi tidak menuntaskan masalah.
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengungkapkan bahwa pembicaraan telah menampilkan pertukaran proposal konkret. Namun, dia juga menegaskan kesiapan Tehran menghadapi berbagai skenario, termasuk eskalasi ketegangan.
AS menegaskan Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir maupun kemampuan untuk memproduksi bahan bakar nuklir. Sedangkan Iran mengklaim memiliki hak memperkaya uranium untuk tujuan damai.
Araghchi menjelaskan bahwa dalam pembicaraan terbaru, AS tidak meminta penghentian total aktivitas pengayaan uranium. Iran berkomitmen untuk menjaga program nuklirnya tetap damai dan menawarkan langkah-langkah membangun kepercayaan dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi.
Tehran menolak membahas perluasan isu selain nuklir, termasuk program misil dan hubungan dengan kelompok bersenjata proksi. Sikap ini menghambat pembahasan menyeluruh yang diinginkan Amerika dan sekutunya.
Meskipun Iran berulang kali menyatakan program nuklirnya hanya untuk tujuan damai, AS dan negara lain curiga ada tujuan pengembangan senjata. Iran sempat menghentikan pengayaan uranium setelah serangan militer pada situs nuklirnya pada Juni lalu.
Kerusakan akibat serangan militer yang menurut Trump telah “menghancurkan” fasilitas nuklir Iran tidak dapat diverifikasi secara independen karena Tehran melarang inspeksi oleh pihak internasional.
Araghchi juga menegaskan kemampuan misil Iran bahkan mengalami peningkatan dibanding sebelum serangan pada bulan Juni. Ini memperlihatkan kesiapan pertahanan yang diperkuat oleh Republik Islam tersebut.
Negosiasi nuklir sempat mandek selama bertahun-tahun setelah AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir internasional pada 2018. Upaya terbaru menjadi langkah penting dalam menghidupkan kembali dialog.
Protes anti-pemerintah di Iran muncul bersamaan dengan konfirmasi pembicaraan nuklir. Mahasiswa di Tehran dan Mashhad menggelar unjuk rasa di sejumlah universitas, memperingati korban yang tewas dalam penindakan protes sebelumnya.
Beberapa video di media sosial menunjukkan bentrokan antara pendukung pemerintah dan demonstran anti-pemerintah. Ada seruan seperti “Kematian bagi diktator” yang menggema di lokasi protes.
Pemerintah Iran belum memberikan respons resmi atas unjuk rasa terbaru. Sementara itu, masyarakat Iran masih berduka akibat penindasan brutal sebelumnya yang melibatkan ribuan korban jiwa dan penangkapan massal.
Aktivis HAM melaporkan bahwa setidaknya 7.015 orang tewas dalam kerusuhan dan penindakan tersebut. Angka resmi pemerintah Iran jauh lebih rendah, yang menunjukkan ketidaksesuaian data korban.
Komunikasi dan akses internet di Iran sempat terganggu, membuat sulitnya verifikasi independen atas jumlah korban. Hal ini memperumit upaya pelaporan dan dokumentasi situasi di dalam negeri.
Secara keseluruhan, pembicaraan nuklir di Jenewa berjalan di tengah tekanan militer, sanksi ekonomi, dan ketidakstabilan sosial di Iran. Perjanjian yang dihasilkan akan sangat menentukan arah hubungan antara kedua negara serta keamanan di kawasan Timur Tengah.