Sudan mengecam keras kunjungan kepala pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, ke Uganda. Kementerian Luar Negeri Sudan menyebut tindakan Uganda tersebut sebagai penghinaan terhadap kemanusiaan dan rakyat Sudan.
Kementerian mengutuk pertemuan Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti, dengan Presiden Uganda Yoweri Museveni. Dalam pernyataannya, Sudan menegaskan bahwa langkah ini mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak menghargai nyawa warga sipil yang tewas akibat tindakan kelompok militan tersebut.
Kelompok hak asasi dan organisasi internasional menuduh RSF melakukan kejahatan perang dan menyasar warga sipil di Sudan. Khartoum menganggap Uganda telah melanggar prinsip-prinsip hubungan antar negara dalam organisasi regional dan internasional dengan memberikan dukungan kepada pemberontak yang menentang pemerintah sah.
Konflik bersenjata di Sudan dimulai pada tahun 2023, antara tentara Sudan yang dipimpin Abdel Fattah al-Burhan dan RSF. Menurut Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), lebih dari 11,7 juta orang telah mengungsi akibat perang ini, dan sekitar 150.000 jiwa melayang.
Amerika Serikat baru-baru ini memberlakukan sanksi terhadap tiga komandan RSF atas peran mereka dalam pengepungan dan perebutan kota el-Fasher di Darfur Utara. Departemen Keuangan AS menuduh RSF melakukan kampanye kekerasan yang meliputi pembunuhan massal, penyiksaan, kelaparan, dan kekerasan seksual selama operasi tersebut.
Sementara itu, misi PBB menyimpulkan bahwa operasi RSF di el-Fasher memiliki ciri-ciri genosida yang terencana dan terorganisir. Pernyataan ini menambah tekanan internasional terhadap RSF dan memperkuat tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
Pemerintah Uganda, melalui Kementerian Luar Negeri, menyatakan bahwa pertemuan antara Museveni dan Dagalo difokuskan pada upaya mengakhiri konflik di Sudan dan memulihkan stabilitas regional. Museveni menekankan pentingnya dialog sebagai jalan damai dan memperingatkan bahaya politik identitas.
Presiden Uganda mengingatkan bahwa politik identitas adalah racun yang tidak membawa hasil baik dan menyerukan agar kedua pihak menempatkan perdamaian di atas konfrontasi militer. Dagalo menyatakan dukungannya terhadap prinsip-prinsip perdamaian yang diusung Museveni.
Menurut pernyataan resmi pemerintah Uganda, Dagalo mengakui tantangan kemanusiaan dan kelembagaan yang dihadapi Sudan akibat konflik. Ia menegaskan kebutuhan akan penyelesaian damai sebagai langkah utama mengatasi krisis saat ini.
Kunjungan Dagalo ke Uganda memicu kontroversi dan memperlihatkan kompleksitas dinamika geopolitik di wilayah tersebut. Sudan menilai perlakuan terhadap tokoh yang dianggap pelaku kejahatan perang tersebut sebagai pengabaian serius terhadap norma internasional.
Situasi di Sudan terus menjadi perhatian komunitas internasional mengingat dampak besar kemanusiaan dan politik yang ditimbulkan oleh konflik tersebut. Upaya diplomasi seperti yang dilakukan Uganda diharapkan dapat membuka jalan bagi perdamaian bukan memperpanjang penderitaan rakyat Sudan.
-
-
-
-
