Partai Reform UK mengumumkan rencana radikal untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai "invasi" imigrasi ilegal di Inggris. Partai ini berjanji akan membentuk badan khusus yang mirip dengan lembaga deportasi ICE di Amerika Serikat untuk mendeportasi ribuan migran tanpa izin secara massal.
Reform UK yang dipimpin oleh Nigel Farage semakin memperkuat posisinya jelang pemilu yang paling lambat akan digelar pada Agustus 2029. Mereka ingin meyakinkan publik bahwa partai ini siap memimpin dengan kebijakan-kebijakan tegas terkait pengendalian imigrasi.
Kebijakan Deportasi Massal dan Pembentukan Deportation Command
Zia Yusuf, kepala kebijakan urusan dalam negeri Reform UK, menyebut kondisi imigrasi saat ini sebagai darurat keamanan nasional. Ia berencana memperkenalkan "Illegal Migration Mass Deportation Act" yang mewajibkan deportasi terhadap imigran ilegal dan membatasi campur tangan hakim.
Yusuf juga mengusulkan pembentukan "Deportation Command", sebuah badan khusus yang mampu mendeportasi hingga 288.000 orang setiap tahun. Kebijakan ini terinspirasi dari ICE di AS, meski Yusuf meyakinkan situasinya tidak akan sama seperti kontroversi yang dialami agensi tersebut di Amerika.
Respons Pemerintah dan Kritik dari Partai Lain
Pihak pemerintah saat ini, yang dipimpin Partai Buruh, mengklaim sudah menangani masalah imigrasi dengan mengeluarkan hampir 60.000 orang tanpa izin sejak memenangkan pemilihan umum terakhir. Namun, Reform UK menilai langkah tersebut belum cukup tegas dan efektif.
Anna Turley, ketua Partai Buruh, menuding Reform UK ingin memecah-belah masyarakat Inggris. Ia menilai kebijakan yang diusulkan bisa memperburuk ketegangan sosial dan bukan solusi yang produktif.
Data Imigrasi dan Fakta Terkini
Meski angka migrasi bersih ke Inggris menurun tahun lalu, jumlah kedatangan migran lewat Selat Inggris justru meningkat. Tercatat lebih dari 41.000 pencari suaka tiba menggunakan kapal kecil sepanjang 2025, menjadikannya yang tertinggi kedua dalam catatan pemerintah.
Reform UK berjanji juga akan menghentikan pembayaran tunjangan sosial untuk warga asing serta memberlakukan larangan visa bagi negara-negara yang menolak menerima kembali migran ilegal mereka. Negara-negara sasaran termasuk Pakistan, Somalia, Eritrea, Suriah, Afghanistan, dan Sudan.
Dampak dan Tantangan Pengawasan Imigrasi
Pembentukan badan seperti Deportation Command diharapkan dapat mempercepat proses pengusiran migran ilegal dan menekan masuknya imigran tanpa dokumen. Namun, model ICE di AS sebelumnya menuai kritik atas metode penegakan hukum yang kontroversial dan insiden kematian warga AS dalam operasi yang dilakukan oleh agensi tersebut.
Reform UK menyatakan akan menyesuaikan pendekatan agar tidak menimbulkan efek negatif serupa. Mereka menegaskan bahwa penanganan migrasi harus tetap memperhatikan aspek keamanan nasional tanpa mengorbankan prinsip hukum yang berlaku.
Rencana reformasi imigrasi ini merupakan bagian dari upaya Reform UK untuk merespon kekhawatiran publik yang semakin besar terhadap isu migrasi. Pilihan kebijakan yang diusulkan menunjukkan intensitas perdebatan politik di Inggris serta perubahan arah pengelolaan imigrasi yang potensial dalam waktu dekat.
