Pekerja migran Nepal memainkan peran penting dalam perekonomian dan politik domestik, meskipun mereka tidak memiliki hak suara dalam pemilihan umum yang akan datang. Lebih dari 2,5 juta warga Nepal bekerja di luar negeri untuk menghidupi keluarga mereka, tetapi sistem pemilu saat ini belum memungkinkan mereka memberikan suara secara langsung.
Pemilihan parlemen di Nepal merupakan yang pertama sejak protes pemuda yang mengguncang pemerintahan dan ekonomi pada September lalu. Para pekerja migran ini tidak hanya menjadi kontributor utama pengiriman uang yang menyokong ekonomi sekitar sepertiga Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pemilih di tanah air melalui rekomendasi dan aktivitas di media sosial.
Pengaruh Pekerja Migran dalam Politik
Sebanyak 7,5 persen penduduk Nepal bekerja di luar negeri, terutama di Teluk Arab, Arab Saudi, India, dan Malaysia. Mereka kerap menjadi sasaran utama partai politik karena peran mereka sebagai pencari nafkah utama keluarga. "Migrant workers are very active on social media," ujar Ganesh Gurung dari Nepal’s Policy Research Institute, menyoroti frustrasi yang mereka ungkapkan terhadap pemerintah yang berganti-ganti.
Menurut survei yang dilakukan oleh kelompok hak migran, hampir 90 persen pekerja migran menunjukkan ketertarikan kuat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi mereka biasanya bersifat tidak langsung, misalnya dengan memengaruhi pilihan suara anggota keluarga atau kampanye daring.
Kendala Hak Pilih bagi Migran
Meski ada dorongan dan dukungan dari pemerintah interim untuk mengizinkan pemungutan suara bagi warga Nepal di luar negeri, hal ini belum terealisasi karena keterbatasan legal dan teknis. Tidak ada mekanisme resmi untuk penggunaan surat suara lewat pos, suara elektronik, ataupun pengambilan suara di kedutaan.
Komisi Pemilihan Umum mengakui kebijakan ini sulit diubah dalam waktu singkat tanpa adanya regulasi yang memadai dan pelatihan khusus. Perintah Mahkamah Agung pada 2018 yang meminta pemerintah mengambil langkah-langkah terkait hak suara pekerja migran belum menunjukkan kemajuan berarti.
Peran Politik dan Harapan Perubahan
Partai Rastriya Swatantra Party (RSP) pada Pemilu sebelumnya mengangkat isu hak suara migran dan berhasil masuk sebagai kekuatan politik utama. Bahkan, Walikota Kathmandu yang baru terpilih, Balendra Shah, mendapatkan dukungan signifikan dari para migran. Shah sendiri adalah kandidat perdana menteri dari RSP dan berjanji untuk memperjuangkan hak suara bagi pekerja migran jika terpilih.
Menurut Neil Kantha Uprety, mantan ketua Komisi Pemilihan, pemerintah dan komisi pemilih sebenarnya bisa memperpanjang jadwal pemilu agar melibatkan warga Nepal di luar negeri bila ada kemauan politik yang kuat. Advokat hak asasi manusia, Barun Ghimire, menilai perubahan ini sangat mungkin terjadi dan akan membawa dampak positif besar bagi demokrasi Nepal.
Potensi Dampak Partisipasi Migran
Inklusi suara migran dapat mengubah lanskap politik Nepal secara signifikan. "Bayangkan satu juta orang memilih untuk satu partai politik," tutur Ghimire. Hal ini akan memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja migran dan keluarga mereka.
Nepal berada di persimpangan penting dalam mengatur hak suara bagi warga di luar negeri. Partisipasi politik para migran bukan hanya soal keadilan, tetapi juga tentang mengakui peran vital mereka dalam pembangunan dan masa depan negara. Tanpa akses untuk memilih, suara mereka tetap terbatas pada pengaruh tidak langsung, meskipun dampaknya sudah begitu terasa dalam proses demokrasi yang sedang berjalan.
