Presiden Donald Trump dalam pidato State of the Union 2026 menampilkan narasi yang sangat mirip dengan retorika Presiden George W. Bush pada 2003. Trump menggambarkan Iran sebagai rezim nakal yang mengancam Amerika Serikat dengan program nuklir yang akan segera mematikan, sebuah gambaran yang mengingatkan pada klaim Bush terhadap Irak dan senjata pemusnah massal. Namun, konteks geopolitik saat ini sangat berbeda dari masa Bush.
Pada 2003, ketakutan dipicu oleh bayangan awan jamur nuklir yang muncul di atas kota-kota AS sebagai simbol ancaman vertikal. Kini, ancaman yang disorot Trump dipersepsikan datang dari dalam bawah tanah, yakni fasilitas nuklir tersembunyi Iran. Analis politik Osama Abu Irshaid menyatakan bahwa meskipun Trump mengulang klaim nuklir seperti “smoking gun” era Bush, intelijen terbaru justru bertentangan dengan narasinya. Misalnya, pejabat Gedung Putih mengatakan “Operation Midnight Hammer” pada 2025 berhasil menghancurkan fasilitas nuklir Iran, sementara utusan Trump malah memperkirakan Iran hanya seminggu lagi memiliki bom nuklir. Kekacauan informasi ini dinilai sengaja untuk mempertahankan tekanan militer secara terus-menerus.
Kontras kuat terlihat dalam kohesi pemerintahan dua era tersebut. Tim Bush di bawah Cheney dan Rumsfeld bergerak kompak serta yakin pasukan AS akan disambut sebagai pembebas. Kenyataannya, invasi Irak memicu perlawanan panjang dan konflik sektarian, meruntuhkan stabilitas regional. Sebaliknya, pemerintahan Trump saat ini terpecah antara isolasionisme “America First” dan keinginan intervensi agresif. Wakil Presiden JD Vance dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth menegaskan fokusnya bukan pada perubahan rezim, sedangkan Trump sendiri secara terbuka mendorong penggantian rezim Iran melalui media sosial. Abu Irshaid menjelaskan bahwa pengaruh neokonservatif yang dominan pada era Bush kini digantikan oleh loyalis Trump yang sangat pro-Israel seperti Stephen Miller, yang mengedepankan kehancuran total Iran sebagai tujuan utama.
Perbedaan besar lainnya terletak pada diplomasi internasional. Pada 2003, Presiden Bush dan Perdana Menteri Inggris Tony Blair bekerja keras membentuk “Coalition of the Willing” meskipun hanya sebagai kedok diplomatik. Saat ini, AS di bawah Trump lebih terisolasi. Aliansi melemah akibat sikap keras AS seperti tarif pada Uni Eropa dan upaya pembelian Greenland, membuat sekutu tradisional khawatir akan jadi sasaran pemaksaan berikutnya. Inggris bahkan menolak memberikan akses pangkalan yang memaksa pembom B-2 AS menerbangkan misi jarak jauh 18 jam untuk serangan 2025 ke Iran. Hanya Israel yang sepenuhnya mendukung langkah AS.
Pengawasan konstitusional juga mengalami kemunduran serius. Setelah kegagalan intelijen dan kebohongan di Irak, ada harapan penguatan kontrol kongres, tapi kini langkah itu melemah. Usaha anggota kongres Ro Khanna dan Thomas Massie menghalangi perang tanpa otorisasi resmi mengalami hambatan politik besar karena dominasi Partai Republik oleh pendukung Trump dan kecenderungan Mahkamah Agung yang condong ke kanan. Trump memanfaatkan kekuasaan anti-teror pasca-9/11 untuk serangan terbatas yang dapat dengan cepat meluas menjadi perang penuh.
Pemerintahan Trump juga mendasarkan eskalasi pada klaim kontroversial terkait pembunuhan 32.000 pengunjuk rasa oleh rezim Tehran, jumlah yang jauh melebihi estimasi independen dan telah dibantah oleh Iran sebagai “kebohongan besar”. Pendekatan ini melewati jalur PBB dan persetujuan kongres, melemahkan mekanisme checks and balances demokrasi.
Sementara perundingan yang bersejarah antara AS dan Iran berlangsung di Jenewa untuk mengakhiri ketegangan setelah “Operation Midnight Hammer”, situasi tetap sangat rapuh. Pasca dua dekade permusuhan dan perang proksi, muncul pertanyaan penting apakah negosiasi ini akan membuka pintu damai atau malah menjadi pemicu konflik besar yang dapat membakar kawasan Timur Tengah secara luas. Model konfrontasi yang diadopsi Trump tampak sebagai pengulangan skenario Irak 2003, namun dengan konsekuensi dan dinamika global yang jauh lebih kompleks dan berisiko.
