Parlemen Israel baru-baru ini memberikan persetujuan awal terhadap rancangan undang-undang yang menempatkan otoritas Rabbinate Ortodoks sebagai pengelola penuh Tembok Barat di Yerusalem. Rancangan ini memicu kekhawatiran di kalangan Yahudi liberal karena berpotensi melarang doa campuran antara pria dan wanita di situs suci tersebut.
Tembok Barat merupakan tempat suci paling sakral bagi umat Yahudi untuk berdoa. Saat ini, area utama yang berkilauan berada di bawah pengawasan Rabbinate dengan pemisahan gender dalam berdoa. Namun, terdapat juga satu bagian egaliter di sisi, yang memungkinkan pria dan wanita berdoa bersama-sama.
Jika rancangan undang-undang ini disahkan, setiap doa yang tidak sesuai dengan ketentuan Rabbinate akan dianggap sebagai “penodaan” yang dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara. Hal ini berpotensi mengakhiri eksistensi bagian egaliter di Tembok Barat.
Orly Erez-Likhovski, Direktur Eksekutif Israel Religious Action Center yang mewakili gerakan Reform, menyatakan bahwa rancangan ini “mengkriminalisasi cara mayoritas besar umat Yahudi berdoa di situs paling suci ibu kota negara Yahudi.” Organisasi ini juga mewakili gerakan Konservatif dan kelompok “Women of the Wall” yang memperjuangkan kesetaraan gender di lokasi tersebut.
Gerakan Reform merupakan denominasi Yahudi terbesar di Amerika Serikat, tetapi memiliki pengaruh terbatas di Israel. Sebaliknya, Rabbinate Ortodoks memiliki monopoli dalam urusan keagamaan seperti pernikahan dan pemakaman. Di wilayah yang dikuasai ultra-Ortodoks, sering kali diberlakukan pemisahan gender yang ketat.
Bagian egaliter Tembok Barat letaknya tersembunyi dan hanya dapat diakses melalui sebuah pintu kecil. Area ini dilengkapi jeruji besi yang dipasang setelah insiden batu besar jatuh dari tembok pada 2018, sehingga akses menjadi sangat terbatas dan berbeda jauh dari plaza utama yang penuh dengan plakat donatur dan jamaah yang berdoa secara terpisah sesuai gender.
Rancangan undang-undang ini diusulkan oleh politisi sayap kanan, Avi Maoz, dan disetujui dalam pembacaan awal dengan suara 56-47 pada hari Rabu malam. Langkah ini diambil untuk menanggapi putusan Mahkamah Agung Israel yang memerintahkan perbaikan bagian egaliter Tembok Barat.
Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri telah menyetujui perbaikan tersebut sekitar satu dekade lalu sebagai bagian dari kompromi untuk mendorong pluralisme keagamaan. Namun, waktu pelaksanaan pemungutan suara final untuk rancangan tersebut belum ditentukan.
Situasi ini semakin memperuncing ketegangan antara Israel dan komunitas Yahudi liberal, terutama gerakan Reform yang merupakan mayoritas di Amerika Serikat. Pemerintah Israel dan otoritas rabbinat masih harus mencari solusi agar Tembok Barat tetap menjadi tempat yang inklusif tanpa mengorbankan tradisi keagamaan.
-
-
-
-
