Indonesia bersiap mengirimkan 1.000 tentara ke Gaza dalam beberapa pekan mendatang. Ini merupakan bagian dari komitmen Jakarta untuk menerjunkan sekitar 8.000 personel ke wilayah Palestina sebagai bagian dari International Stabilization Force (ISF) di bawah Dewan Perdamaian yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Brigadir Jenderal Donny Pramono, juru bicara TNI AD, mengonfirmasi bahwa pasukan pertama akan tiba di Gaza pada April, sedangkan sebagian besar akan hadir di lapangan pada Juni. Namun, rencana pengiriman pasukan ini memunculkan pertanyaan dari sebagian masyarakat Indonesia terkait peran tentara dalam misi tersebut di tengah peperangan Israel yang dianggap sebagai genosida terhadap warga Palestina.
Indonesia dikenal sebagai peserta aktif dalam misi perdamaian yang dipimpin PBB. Namun, kritikus khawatir tanpa pengawasan dari PBB, pasukan Indonesia dapat menjadi alat bagi Amerika Serikat—sekutu utama Israel—untuk mengontrol penduduk Gaza dan melegitimasi pendudukan wilayah tersebut.
Shofwan Al Banna Choiruzzad, dosen Universitas Indonesia, menyatakan kekhawatirannya bahwa Indonesia akan dijadikan "penyangga" untuk mengendalikan rakyat Palestina. Menurutnya, reputasi Indonesia sebagai mitra aktif di Palestina bisa ternoda jika tentara Indonesia akhirnya dipakai sebagai instrumen pendudukan.
Konteks ini diperparah karena Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk dukungan kepada Palestina. Shofwan menegaskan bahwa Indonesia harus memastikan pasukannya tidak terlibat dalam sektor yang berpotensi menimbulkan konfrontasi dengan faksi Palestina maupun wilayah yang dikontrol Israel, agar tidak dianggap mengakui kedaulatan Israel secara operasional.
Peran Indonesia dan Dewan Perdamaian
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, Indonesia menjadi negara pertama dari anggota Dewan Perdamaian yang menyatakan jumlah pasti pasukan untuk ISF di Gaza. Negara-negara lain seperti Kosovo, Maroko, Albania, dan Kazakhstan juga berkontribusi, meski belum mengungkapkan jumlah pasukannya.
Jakarta menegaskan peran "penyeimbang" dalam Dewan Perdamaian bersama negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Tetapi, perhatian muncul soal konsistensi dukungan Indonesia terhadap solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina yang bisa terganggu oleh keterlibatan tersebut.
Shofwan mengkritik strategi Dewan Perdamaian yang dianggap bersifat kolonial karena fokus pada pencapaian perdamaian negatif tanpa menempatkan hak dan suara Palestina di pusat proses. "Palestina dipandang sebagai objek yang harus dikontrol tanpa pembatasan terhadap Israel," ujarnya.
Dewan ini melibatkan tokoh-tokoh seperti Donald Trump dan Jared Kushner, pimpinan Dewan Perdamaian, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, duta khusus AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, mantan PM Inggris Tony Blair, dan penasihat keamanan nasional AS Robert Gabriel Jr. Partisipasi Palestina dibatasi pada komite teknokrat tanpa peran politik yang signifikan.
Beberapa kelompok masyarakat sipil dan keagamaan Indonesia sempat bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas misi Gaza. Prabowo menyatakan siap mundur dari Dewan Perdamaian jika misi tersebut gagal memajukan kemerdekaan Palestina, menurut laporan Antara.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menegaskan pasukan akan hadir hanya untuk mendukung pemulihan Palestina dan perjuangan kedaulatan. Selain pengiriman tentara, Indonesia juga akan memberikan bantuan kemanusiaan dan mengirim kapal rumah sakit.
Motivasi Politik dan Strategi Diplomasi Prabowo
Pengamat politik dan hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, menyebut keputusan Presiden Prabowo memasuki Dewan Perdamaian lebih didorong oleh keinginannya memperkuat posisi diplomatik Indonesia di panggung global ketimbang murni soal Palestina.
Prabowo, mantan jenderal yang sempat dilarang masuk Amerika, telah menjadi sorotan dunia sejak terpilih tahun 2024. Langkah awalnya dengan melakukan kunjungan ke China dan Rusia serta absen dari pertemuan G7 untuk bertemu Putin menunjukkan orientasi kebijakan luar negeri yang pragmatis dan asertif.
Muhammad Zulfikar Rakhmat, Direktur Indonesia-MENA di Centre for Economic and Law Studies, menilai langkah Prabowo bertujuan menarik perhatian Trump, terutama setelah adanya ketegangan dagang sebelumnya dengan penerapan tarif tinggi terhadap ekspor Indonesia.
Kontrak dagang baru yang ditandatangani Prabowo dengan Trump di Washington DC tetap mempertahankan tarif impor AS sebesar 19 persen. Namun, dampak keputusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan sebagian dasar legal tarif Trump masih belum jelas.
Rakhmat khawatir ambisi politik Prabowo menyulitkan untuk mengambil sikap tegas apabila operasi di Gaza membahayakan rakyat Palestina. Prabowo diperkirakan hanya akan mengutuk jika terjadi masalah, bukan menarik Indonesia dari Dewan Perdamaian.
Menurut Rakhmat, Presiden lebih mengutamakan citra positif di mata kekuatan dunia utama dan menjaga penampilan daripada aksi nyata yang bisa menimbulkan risiko politik. Ambisi ini terlihat sebagai cara Prabowo membangun warisan kepemimpinan yang menonjol di level global, termasuk dalam konflik Timur Tengah dan wilayah lain seperti perang Rusia-Ukraina.
Dengan segala dinamika tersebut, persiapan pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza menghadirkan tantangan berat. Peran dan posisi Indonesia akan diawasi ketat, baik dari pihak dalam negeri yang peduli solidaritas dengan Palestina maupun pengamat internasional yang mengkritik pendekatan Dewan Perdamaian. Indonesia harus menyeimbangkan aspirasi kedaulatan Palestina, kewaspadaan terhadap kolonialisasi, dan strategi diplomasi dalam peran barunya di konflik yang kompleks ini.
-
-
-
-
