Ketegangan terbaru muncul antara putra penguasa terakhir Iran, Reza Pahlavi, dan kelompok-kelompok oposisi Kurdi yang menentang rezim saat ini. Konflik ini menggambarkan perpecahan yang semakin jelas di antara oposisi Iran, terutama di tengah gelombang protes anti-pemerintah yang masif dan penindasan brutal yang terjadi di negara tersebut.
Baru-baru ini, lima kelompok Kurdi membentuk Koalisi Kekuatan Politik Kurdistan Iran dengan tujuan menggulingkan Republik Islam dan menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi komunitas Kurdi. Dalam pernyataannya, koalisi menegaskan perlu adanya entitas nasional demokratis berdasarkan kehendak politik bangsa Kurdi di wilayah Iran Kurdistan. Namun, pernyataan ini mendapat penolakan keras dari Reza Pahlavi yang telah lama berada dalam pengasingan.
Reza Pahlavi Kritik Koalisi Kurdi
Pahlavi mengecam keras deklarasi koalisi Kurdi di platform media sosial X, menyebut kelompok-kelompok tersebut sebagai separatis yang pernah bekerja sama dengan Ayatollah Khomeini dan diktator Irak Saddam Hussein. Menurutnya, integritas wilayah Iran merupakan garis merah yang tidak boleh dilanggar.
Sebaliknya, koalisi Kurdi menilai kritik Pahlavi sebagai pernyataan yang penuh kebencian. Mereka mengingatkan bahwa rezim Pahlavi dan pemerintah Islam keduanya pernah melakukan pembantaian dan penindasan terhadap warga sipil, terutama kaum minoritas dan bangsa yang tertindas di Iran. Pernyataan ini menegaskan ketegangan sejarah yang mendalam antara kelompok Kurdi dan keluarga Pahlavi.
Sejarah Penindasan Bangsa Kurdi
Setelah Revolusi Islam 1979, pemerintah baru Iran terlibat konflik bersenjata dengan pemberontak Kurdi. Peperangan tersebut menewaskan ribuan orang dan menghancurkan banyak desa dan kota Kurdi. Para pejabat dari partai Kurdi menegaskan bahwa bangsa mereka mengalami pembersihan etnis dan penganiayaan di bawah rezim Pahlavi maupun Republik Islam Iran.
Karim Parwizi, pejabat tinggi Partai Demokrat Kurdistan Iran, memperingatkan potensi kembalinya fasisme di Iran jika rezim saat ini jatuh dan kelompok seperti Pahlavi mengambil alih. Ia menyatakan bahwa para Kurdi harus waspada dan mencegah situasi ini terjadi.
Rencana dan Posisi Koalisi Kurdi
Kelompok-kelompok Kurdi yang sebagian memiliki sayap bersenjata mencari perlindungan di wilayah semi-otonom Kurdistan Irak. Beberapa kelompok seperti Partai Kebebasan Kurdistan (PAK) bahkan mengklaim bertanggung jawab atas serangan terhadap Garda Revolusi Iran sebagai respons atas penindasan terbaru.
Namun, koalisi memastikan bahwa mereka belum memutuskan untuk melakukan operasi militer aktif di dalam Iran dan menegaskan bahwa sayap bersenjata hanya bersifat defensif. Parwizi juga membantah tuduhan bahwa mereka ingin memecah Iran menjadi negara terpisah. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan kelompok etnis lain untuk membangun Iran baru yang inklusif.
Dampak Konflik Terhadap Oposisi Iran
Dukungan terhadap Pahlavi di dalam Iran sulit diukur, tetapi demonstrasi besar-besaran sempat pecah setelah ia menyerukan aksi massa. Beberapa demonstran bahkan meneriakkan dukungan kepadanya selama protes mahasiswa baru-baru ini.
Menurut pakar Iran dari Missouri University of Science and Technology, Mehrzad Boroujerdi, perseteruan terbuka antara Pahlavi dan kelompok Kurdi justru melemahkan upaya membangun oposisi bersatu. Kurdi diyakini menjadi komponen penting dalam oposisi yang serius terhadap rezim saat ini. Ketidakmampuan Pahlavi menyatukan beragam pihak oposisi telah menimbulkan keraguan di Washington mengenai kapabilitasnya.
Boroujerdi mencontohkan bagaimana mantan Presiden Donald Trump enggan bertemu langsung dengan Pahlavi karena khawatir ia tidak mampu mempersatukan oposisi sebelum runtuhnya rezim. Sementara itu, koalisi Kurdi terus menjalin komunikasi dengan Departemen Luar Negeri AS dan beberapa anggota Kongres untuk mendapatkan dukungan politik, meskipun mereka membantah menerima dana dari Washington.
Perpecahan antara putra terakhir Shah dan kelompok Kurdi ini memperlihatkan dinamika kompleks yang menghantui masa depan oposisi Iran. Persatuan antara kelompok-kelompok pemberontak dan pejuang demokrasi tetap menjadi kunci untuk menghadapi rezim yang saat ini berkuasa di negara tersebut.
