Vietnam resmi memberlakukan undang-undang yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan (AI), menjadi negara pertama di Asia Tenggara dengan kerangka hukum komprehensif terkait teknologi ini. Undang-undang tersebut mulai berlaku sejak 1 Maret dan menitikberatkan pada pengawasan manusia serta pengendalian risiko yang ditimbulkan oleh AI generatif, mirip dengan aturan di Uni Eropa.
Rancangan hukum ini mengatur berbagai aspek mulai dari pelabelan konten AI seperti deepfake, hingga kewajiban pengungkapan interaksi dengan agen buatan dibandingkan dengan manusia. Ketentuan ini berlaku bagi semua pengembang, penyedia, dan pengguna teknologi AI di Vietnam, baik dari organisasi dalam negeri maupun perusahaan asing yang beroperasi di wilayah tersebut.
Fokus Pengendalian Risiko dan Standar Internasional
Pemerintah Vietnam menyatakan bahwa undang-undang ini menjadi langkah penting untuk mengintegrasikan standar internasional sambil menjaga kedaulatan digital negara. Salah satu tujuannya adalah meminimalisir gangguan seperti penyebaran informasi palsu, pelanggaran hak cipta, hingga penyalahgunaan teknologi AI.
Dalam laporan pemerintah Desember lalu, Vietnam menargetkan pertumbuhan ekonomi digital secara agresif dalam lima tahun ke depan. AI dan ekonomi data dianggap sebagai pilar utama untuk membangun model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan cerdas. Perdana Menteri Pham Minh Chinh menekankan peran strategi ini dalam mendorong masa depan digital Vietnam.
Penguatan Infrastruktur dan Sumber Daya Lokal
Undang-undang ini juga mengamanatkan pendirian pusat komputasi AI nasional dan pengembangan model bahasa besar yang berbahasa Vietnam. Hal ini diharapkan dapat mendukung pengembangan teknologi lokal sekaligus meningkatkan kemampuan nasional dalam mengelola dan memanfaatkan big data.
Pendekatan Regulasi dan Implementasi Selanjutnya
Meskipun Vietnam telah mencapai tonggak regulasi penting, efektivitas undang-undang ini sangat bergantung pada penerapan aturan pelaksanaan dan penegakan hukumnya. Firma hukum LNT & Partners menilai undang-undang ini sebagai titik awal yang menentukan, namun masih menantikan penjelasan teknis dari pemerintah untuk memastikan kepatuhan para pelaku industri.
Pengamat hukum dari DFDL, Patrick Keil, menyebut undang-undang ini sebagai wujud ambisi nasional yang signifikan. Namun, bisnis masih menghadapi ketidakpastian hingga pedoman resmi terbit dan diimplementasikan secara luas. Vietnam bergabung dengan sejumlah negara lain yang tengah mengatur AI, walau tidak semua negara memilih jalur regulasi ketat.
Konteks Global Aturan AI
Secara global, hanya beberapa negara yang telah mengesahkan regulasi AI secara menyeluruh. Amerika Serikat lebih memilih pendekatan longgar karena khawatir regulasi ketat dapat mengekang inovasi. Sementara itu, Korea Selatan menjadi negara pertama yang menerapkan undang-undang AI penuh, dan Uni Eropa sedang menjalankan proses bertahap untuk aturan lengkap yang akan berlaku sepenuhnya di masa depan.
Deklarasi internasional dari 91 negara dan organisasi pada konferensi AI di New Delhi menegaskan pentingnya AI yang aman, terpercaya, dan tangguh. Namun, deklarasi tersebut mendapat kritik dari aktivis keamanan AI karena dianggap terlalu umum dan tidak cukup melindungi kepentingan publik.
Vietnam dengan undang-undang barunya mengambil posisi sebagai pelopor di kawasan Asia Tenggara dalam mengatur teknologi AI. Langkah ini menunjukkan komitmen negara tersebut untuk menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan risiko yang mungkin muncul dari kecerdasan buatan.
