Upaya terbaru untuk menghentikan perang Amerika Serikat melawan Iran akan diuji di Dewan Perwakilan Rakyat AS. Pada hari Kamis, anggota parlemen akan memberikan suara atas resolusi yang menentang tindakan militer Presiden Donald Trump terhadap Iran.
Suara tersebut muncul setelah upaya serupa di Senat yang gagal dengan perolehan suara 47-53, mayoritas mengikuti garis partai. Dalam Dewan Perwakilan Rakyat, Republik memiliki mayoritas tipis yang diperkirakan akan menghadirkan tantangan besar bagi usaha pembatasan tindakan Trump.
Posisi Dewan Perwakilan Rakyat dan Tekanan Publik
Dewan Perwakilan Rakyat, yang memiliki 435 kursi, sering disebut sebagai lembaga legislatif terdekat dengan rakyat menurut konstitusi AS. Meskipun demikian, tekanan dari publik terhadap kampanye pengeboman yang dilancarkan Trump terus meningkat. Survei menunjukkan tingkat persetujuan yang rendah terhadap perang tersebut.
Beberapa anggota basis pendukung Trump, khususnya kelompok “Make America Great Again” (MAGA), mulai mempertanyakan motif di balik perang. Thomas Massie, seorang Republikan yang mensponsori resolusi, menekankan bahwa pemungutan suara ini memaksa para legislator untuk secara terbuka menyatakan sikap mereka terhadap konflik.
Dasar Konstitusional dan Kritik terhadap Tindakan Presiden
Menurut konstitusi, hanya Kongres yang memiliki wewenang untuk mengumumkan perang. Presiden dapat melaksanakan tindakan militer secara sepihak hanya dalam kondisi pembelaan diri yang mendesak. Namun, banyak pakar hukum dan legislator menganggap operasi militer baru ini tidak memenuhi kriteria tersebut.
Lawmakers yang mengkritik langkah Trump menyebut operasi yang dimulai bersama Israel sebagai “perang pilihan”. Mereka menilai tidak ada bukti nyata yang menunjukkan ancaman segera dari Iran. Pemerintahan Trump memberikan berbagai alasan yang saling bertentangan dan sering kali tidak didukung fakta.
Rasionalisasi Pemerintahan Trump
Pemerintah AS mengutip beberapa alasan untuk serangan tersebut. Salah satunya adalah program nuklir Iran, yang diklaim telah “dihancurkan” pada serangan tahun sebelumnya. Selain itu, ada klaim bahwa Iran tengah berupaya mengembangkan program misil balistik yang dapat menjangkau wilayah AS.
Namun, analis intelijen AS memperkirakan Iran membutuhkan waktu hingga 2035 untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Lebih jauh, pernyataan pejabat seperti Marco Rubio menyatakan bahwa Israel berencana menyerang Iran dan memperkirakan balasan akan datang ke aset AS di Timur Tengah.
Secara keseluruhan, pemerintahan Trump menganggap tindakan Iran sejak revolusi Islam 1979 sebagai ancaman yang belum ditangani oleh pemerintahan AS sebelumnya.
Perdebatan dan Kekhawatiran di Kongres
Pemimpin minoritas Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengungkapkan kekhawatiran atas kemungkinan pengerahan pasukan darat AS setelah mengikuti pengarahan rahasia dan pernyataan publik. Ia menilai kebijakan Trump tidak konsisten dan berisiko tinggi karena dikelilingi oleh penasihat yang hanya menyetujui kebijakan presiden tanpa kritik.
Konflik di Timur Tengah terus berlanjut, dengan serangan oleh AS dan Israel serta serangan balasan dari Iran yang meluas hingga Turkiye dan Azerbaijan. Data terbaru menunjukkan sedikitnya 1.230 orang tewas di Iran sejak dimulainya serangan, dengan korban jiwa juga tercatat di Israel, negara-negara Teluk, dan enam tentara AS.
Dukungan dan Penolakan dari Partai Republik
Mayoritas politisi Republik mendukung kampanye militer Trump. Mereka juga mengapresiasi kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Speaker Dewan, Mike Johnson, memperingatkan bahwa menghentikan operasi militer akan membahayakan keamanan nasional.
Johnson menegaskan pentingnya Kongres menjalankan pengawasan konstitusional tanpa mengikis keamanan nasional. Beberapa Republikan meyakini Trump akan mengakhiri perang dengan cepat, yang juga dapat mengurangi dampak politik akibat kontradiksi janji kampanye anti-intervensi.
Proses dan Dinamika Pemungutan Suara
Di Dewan Perwakilan Rakyat, Republik menguasai 218 kursi sedangkan Demokrat 214, dengan tiga kursi kosong. Vote diprediksi ketat, namun pimpinan Demokrat Hakeem Jeffries optimis mayoritas partainya akan mendukung resolusi.
Sebagian kecil anggota Demokrat, seperti Josh Gottheimer yang dikenal pro-Israel, berpotensi menentang usulan tersebut. Dari partai Republik, setidaknya satu legislator, Warren Davidson, menyatakan akan mendukung langkah untuk membatasi kewenangan presiden.
Jika resolusi disetujui, perlu mendapatkan persetujuan Senat sebelum dikirim ke meja Presiden. Trump bisa memveto dan untuk mengesahkan resolusi tersebut dibutuhkan suara dua pertiga mayoritas di kedua kamar kongres.
Selain itu, sekelompok kecil Demokrat mengajukan alternatif yang mengizinkan presiden mempertahankan tindakan militer selama 30 hari sebelum memerlukan persetujuan kongres. Jadwal untuk voting atas proposal ini belum diumumkan.
Ketentuan Undang-Undang War Powers Act
Undang-Undang War Powers 1973 memberikan presiden waktu 60 hari, dengan kemungkinan perpanjangan 30 hari, untuk memperoleh persetujuan kongres mengenai operasi militer. Ketentuan ini berlaku tanpa memandang alasan awal penggunaan kekuatan militer.
Dewan Perwakilan Rakyat kini berada di titik krusial untuk menentukan batas kewenangan eksekutif dalam perang yang sedang berlangsung. Voting ini tidak hanya menjadi ujian politik, tetapi juga menentukan arah kebijakan luar negeri AS terhadap Iran dalam waktu dekat.
