Myanmar menggelar sidang parlemen pertama sejak kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil pada 2021. Parlemen baru ini dipenuhi oleh anggota yang loyal kepada junta militer, didominasi oleh partai pro-militer Union Solidarity and Development Party (USDP) dan perwakilan militer yang memang mendapatkan kuota 25 persen kursi berdasarkan konstitusi.
Pemilihan parlemen yang berlangsung secara bertahap pada bulan Desember dan Januari kemarin dijalankan dengan skenario yang dikendalikan oleh militer. Kritik terhadap pemilu ditekan dan kandidat yang diusung oleh militer serta sekutunya mendominasi hasil pemilihan, demikian menurut kelompok pemantau demokrasi internasional.
Dominasi Partai Pro-Militer di Parlemen
Mayoritas anggota parlemen berasal dari USDP, partai yang didirikan oleh mantan jenderal dan sebagian besar anggotanya adalah pensiunan perwira militer. Anggota militer aktif juga mengisi sejumlah kursi yang secara konstitusional mereka miliki langsung, sehingga parlemen baru ini benar-benar dikuasai oleh kalangan militer dan pendukungnya.
Para anggota parlemen baru mulai berkumpul di ibu kota Naypyidaw, dan Khin Yi, pemimpin USDP, terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan. Pilihan ini mengukuhkan posisi junta dalam struktur politik meskipun sebelumnya pemilu 2020 dimenangkan secara telak oleh partai Aung San Suu Kyi.
Kontroversi dan Penolakan dari Pemerintah Bayangan
Hasil pemilu yang dianggap curang ini tidak diakui oleh kelompok-kelompok oposisi, termasuk jajaran anggota parlemen terpilih pada 2020 yang kini berada dalam pengasingan. Mereka membentuk pemerintahan bayangan bernama National Unity Government (NUG) dan mengklaim sebagai pemimpin sah negara.
Duwa Lashi La, presiden sementara NUG, menegaskan bahwa pemilu baru adalah upaya penipuan publik dan mencoba mendapatkan legitimasi internasional secara paksa. Ia mengajak dunia untuk tidak menganggap proses ini sebagai perkembangan politik yang normal.
Militer sebagai Pengendali Politik
Min Aung Hlaing, kepala junta militer, diduga sedang mempersiapkan diri untuk mengambil posisi presiden dalam pemerintahan baru yang akan dibentuk. Pemimpin negara dipilih oleh parlemen, di mana mayoritas kursi dikuasai oleh pendukung militer dan perwira aktif.
Beberapa pengamat meyakini bahwa Min Aung Hlaing mungkin akan tetap mempertahankan pangkatnya sebagai kepala militer sekaligus mengendalikan pemerintahan dari balik layar. Tom Andrews, mantan ahli hak asasi manusia PBB untuk Myanmar, menyatakan bahwa pemerintahan baru ini adalah "junta militer dalam pakaian sipil."
Dampak Kepada Stabilitas dan Politik Myanmar
Kudeta militer telah memicu perang saudara di Myanmar karena banyak aktivis pro-demokrasi dan kelompok minoritas etnis menentang pemerintahan militer yang otoriter. Perselisihan ini memperparah ketegangan politik dan sosial yang sudah berlangsung lama di negara tersebut.
Konstitusi yang disusun oleh militer memberikan mereka kekuasaan signifikan dalam kabinet dan parlemen, menjamin keberlangsungan dominasi militer dalam sistem politik Myanmar. Hal ini mempersulit upaya transisi menuju pemerintahan demokratis yang inklusif.
Dengan situasi politik yang sangat terkonsolidasi di bawah kendali militer, jalan menuju demokrasi di Myanmar tetap terhalang oleh struktur kekuasaan yang dirancang untuk mempertahankan pengaruh militer. Peta politik yang terus berubah menunjukkan bahwa konflik dan ketegangan akan tetap menjadi tantangan besar bagi bangsa Myanmar ke depan.
