Kelompok konservatif dalam komunitas Anglikan global meluncurkan langkah baru untuk menantang otoritas Uskup Agung Canterbury yang baru terpilih. Mereka membentuk dewan kepemimpinan alternatif guna merepresentasikan sebagian besar umat Anglikan dunia yang menolak perubahan progresif dalam gereja.
Global Anglican Future Conference (GAFCON), yang terdiri dari gereja konservatif terutama di Afrika dan Asia, mengumumkan pembentukan dewan baru itu di Abuja sebagai respons terhadap ketegangan yang telah lama terjadi. GAFCON mendesak penataan ulang kepemimpinan global berlandaskan otoritas Alkitab dan menentang reformasi yang dianggap terlalu liberal seperti pengangkatan perempuan menjadi uskup dan penerimaan komunitas LGBTQ+.
Latar Belakang Konflik dan Penolakan Terhadap Kepemimpinan Baru
Penunjukan Sarah Mullally sebagai Uskup Agung Canterbury perempuan pertama pada Oktober tahun lalu menjadi pemicu utama. GAFCON mengecam keras keputusan ini karena dianggap tidak mewakili mayoritas umat Anglikan yang lebih konservatif. Dengan anggota tersebar di 165 negara dan sekitar 85 juta penganut, Gereja Anglikan mengalami perpecahan tajam dalam soal doktrin dan nilai sosial.
Bishop Paul Donison, sekretaris jenderal dewan baru GAFCON, menyatakan bahwa kepemimpinan saat ini tidak lagi memenuhi kebutuhan mayoritas umat Anglikan. Oleh karena itu, mereka memilih model kepemimpinan kolegial yang melibatkan uskup, imam, dan anggota awam dengan hak suara setara.
Struktur Kepemimpinan Baru dan Tokoh Kunci
Dewan GAFCON dipimpin oleh Uskup Agung Laurent Mbanda, seorang mantan pengungsi Rwanda yang juga pernah menempuh studi di Amerika Serikat. Mbanda dipilih sebagai ketua dengan konsep berbagi kekuasaan, bukan sebagai “primus inter pares” atau yang utama di antara yang sederajat.
Ketika ditanya apakah mereka masih mengakui otoritas Uskup Agung Canterbury, juru bicara GAFCON, Justin Murff, menegaskan bahwa kelompoknya kini mengenal Laurent Mbanda sebagai pemimpin mereka. Pernyataan ini menyiratkan pergeseran wibawa yang signifikan dalam struktur Gereja Anglikan global.
Tanggapan Gereja Anglikan dan Upaya Rekonsiliasi
Juru bicara Kantor Komuni Anglikan di London menolak klaim GAFCON dengan alasan bahwa kelompok itu mengabaikan proses konsultasi panjang mengenai identitas dan kepemimpinan Anglikan yang sudah berlangsung lama. Mereka mengajak semua pihak untuk berpartisipasi dalam diskusi yang disebut sebagai “The Nairobi-Cairo Proposals,” yang mendorong kepemimpinan bersama yang lebih beragam dan kolegial di era post-kolonial.
Sejak diperkenalkan, proposal ini berupaya mengakomodasi perbedaan dan menghindari pecahnya gereja secara total. Dalam konteks ini, GAFCON menawarkan alternatif yang lebih terstruktur namun tetap mengutamakan otoritas Alkitab sebagai prinsip utama.
Dinamika Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Gereja Anglikan
Sejak pemisahan dari Gereja Katolik Roma pada masa Raja Henry VIII, Uskup Agung Canterbury selalu menjadi kepala simbolis komuni Anglikan yang luas. Namun, tantangan muncul ketika gereja mulai mengizinkan penahbisan perempuan dan membuka diskusi tentang hubungan sesama jenis.
Perubahan ini menimbulkan resistensi kuat dari gereja di Afrika dan Asia yang merupakan pusat pertumbuhan komunitas Anglikan. GAFCON berdiri tahun 2008 untuk menahan arus liberalisasi tersebut dan menegaskan kembali pentingnya ajaran Alkitab secara ketat.
Alternatif Sistem Kepemimpinan untuk Menghindari Perpecahan
Selain mengusulkan dewan kolegial, GAFCON juga menawarkan model pengurangan peran Uskup Agung Canterbury. Rencana tersebut mencakup pergantian rotasi figur internasional agar tanggung jawab organisasi dapat dibagi, sementara fungsi pastoral tetap dalam pekarangan Uskup Agung Canterbury.
Mbanda sendiri menegaskan bahwa kelompoknya tidak keluar dari komunitas Anglikan, melainkan mencoba memperbaharui dan mengatur ulang struktur agar lebih sejalan dengan kepercayaan mereka. “Masa depan telah tiba, tidak ada jalan kembali,” ucap Mbanda dalam doa kepemimpinannya.
Dengan dinamika ini, Gereja Anglikan global sedang menghadapi titik kritis dalam penataan kepemimpinan dan identitasnya. Pertarungan antara tradisi konservatif dan reformasi progresif berpotensi memengaruhi arah dan kesatuan komunitas Anglikan di seluruh dunia.