Presiden Madagascar, Michael Randrianirina, resmi menunjuk kepala badan antikorupsi negara sebagai perdana menteri baru, hanya beberapa hari setelah membubarkan kabinet pemerintahannya. Langkah ini dilakukan menjelang reformasi besar yang dijanjikan sejak pengambilalihan kekuasaan pada Oktober tahun lalu.
Mamitiana Rajaonarison, mantan perwira tinggi gendarmerie dan administrator sipil karier, ditunjuk untuk memimpin pemerintah baru. Presiden Randrianirina menyatakan bahwa Rajaonarison akan membawa pemerintah menuju “jalan bersih” dan membangkitkan harapan rakyat.
Latar Belakang Penunjukan Rajaonarison
Dalam sebuah upacara yang disiarkan secara langsung di televisi negara, Randrianirina menegaskan bahwa negara membutuhkan seorang pemimpin yang berani dan berintegritas tinggi. Ia menegaskan bahwa orang yang dipilih harus “tidak dapat disuap dan memiliki prinsip kuat.” Hal ini menjadi standar utama yang diharapkan dari kepala pemerintahan barunya.
Penunjukan Rajaonarison terjadi hanya beberapa hari setelah Randrianirina memberhentikan Perdana Menteri sebelumnya, Herintsalama Rajaonarivelo, beserta seluruh anggota kabinet tanpa penjelasan publik. Rajaonarivelo sebelumnya berasal dari sektor swasta dan diangkat tak lama setelah Randrianirina menguasai pemerintahan akibat demonstrasi besar-besaran yang membuat mantan Presiden Andry Rajoelina melarikan diri.
Peran Baru Rajaonarison dan Harapan Reformasi
Mamitiana Rajaonarison telah memimpin Unit Intelijen Keuangan (SAMIFIN) sejak 2021. Unit ini fokus pada pemberantasan aliran dana ilegal, pencucian uang, dan pendanaan terorisme. Pengalamannya ini dianggap penting untuk mengatasi isu korupsi yang selama ini merusak tata kelola negara.
Rajaonarison diharapkan segera mengumumkan susunan kabinet barunya dan akan memainkan peran kunci dalam pelaksanaan agenda reformasi yang digagas Presiden Randrianirina. Agenda tersebut mencakup perbaikan otoritas negara, pemberantasan korupsi, dan pemulihan kepercayaan publik yang menurun tajam.
Konteks Politik dan Protes yang Melatarbelakangi
Negara pulau di Samudra Hindia ini mengalami demonstrasi besar pada bulan September akibat kelangkaan air dan listrik. Aksi protes berkembang menjadi gerakan luas dipimpin generasi muda “Gen Z” yang menentang pemerintahan lama. Ketika unit militer di bawah Randrianirina berbalik mendukung para demonstran, mantan presiden Rajoelina harus melarikan diri dengan bantuan Prancis.
Randrianirina menolak tuduhan kudeta dan menyatakan bahwa pengalihan kekuasaan dilakukan secara sah oleh Mahkamah Konstitusi. Ia berencana menjalankan masa transisi selama dua tahun, dengan roadmap yang diumumkan pada akhir Februari. Rencana ini meliputi konsultasi nasional besar-besaran hingga 2026, penyusunan konstitusi baru, dan pemilihan umum presiden dijadwalkan pada akhir 2027.
Dinamika Politik dan Tantangan Mendatang
Pengganti Rajaonarivelo ini menjadi kejutan di kalangan analis dan aktivis Gen Z. Velomahanina Razakamaharavo, seorang peneliti dari University of Reading, menyatakan keputusan ini tidak semata-mata diambil secara terburu-buru atau karena tekanan kelompok tertentu saja. Ia menambahkan bahwa tekanan untuk reformasi mendalam serta kampanye di dunia maya turut membentuk iklim politik saat ini.
Langkah ini mencerminkan upaya Randrianirina untuk mereformasi pemerintahan yang dianggap korup sekaligus memperkuat legitimasi serta stabilitas politik dalam negeri. Namun, kesuksesan agenda reformasi ini sangat bergantung pada kemampuan pemerintah baru dalam menegakkan integritas dan memenuhi janji yang diyakini akan menjadi kunci perubahan nyata di Madagascar.
