Sebuah panel penyelidik di Nepal merekomendasikan agar mantan Perdana Menteri K.P. Sharma Oli dituntut atas kelalaian terkait kekerasan dalam protes antikorupsi yang dipimpin generasi muda atau “Gen Z” pada September lalu. Rekomendasi itu muncul saat negara tersebut masih memproses dampak kerusuhan yang menewaskan sedikitnya 76 orang dan melukai 2.522 orang selama dua hari bentrokan.
Panel menilai Oli bertanggung jawab karena tidak mengambil tindakan untuk menghentikan tembakan yang berlangsung selama berjam-jam pada hari pertama demonstrasi. Aksi itu menjadi titik balik yang memicu kemarahan publik dan akhirnya memaksa Oli mundur dari jabatannya.
Rekomendasi panel dan pihak yang disorot
Laporan panel yang dirilis pada larut malam menyebut Oli, yang berusia 74 tahun, harus dimintai pertanggungjawaban sebagai kepala eksekutif saat kejadian. Panel juga merekomendasikan penuntutan terhadap mantan menteri dalam negeri Ramesh Lekhak dan mantan kepala polisi Chandra Kuber Khapung.
Berikut nama-nama utama yang disebut dalam laporan tersebut:
- K.P. Sharma Oli — mantan perdana menteri
- Ramesh Lekhak — mantan menteri dalam negeri
- Chandra Kuber Khapung — mantan kepala polisi
Menurut laporan itu, tanggung jawab tidak hanya berhenti pada pucuk pimpinan politik, tetapi juga merambah ke rantai komando keamanan. Panel bahkan mendorong tindakan terhadap puluhan pejabat dan personel keamanan lain yang terlibat dalam penindakan protes.
Dampak protes dan angka korban
Kerusuhan itu terjadi selama dua hari dan dipicu oleh gelombang protes antikorupsi yang banyak digerakkan anak muda. Pada hari pertama saja, setidaknya 19 demonstran Gen Z tewas akibat tembakan, menurut panel.
Data korban yang dicatat panel menunjukkan skala kekerasan yang besar. Pemerintah sebelumnya sempat menyebut jumlah korban tewas mencapai 77 orang, tetapi panel menyimpulkan totalnya 76 orang dengan 2.522 luka-luka.
| Keterangan | Data dari laporan panel |
|---|---|
| Korban tewas total | 76 |
| Korban luka | 2.522 |
| Korban tewas hari pertama | Setidaknya 19 |
| Lama kerusuhan | 2 hari |
Reaksi Oli dan perdebatan hukum
Oli menolak temuan panel dan menyebutnya tidak dapat diterima. Ia dikutip media lokal mengatakan laporan itu sebagai “kelalaian ekstrem, pembunuhan karakter, dan politik kebencian”, serta menyebutnya “disesalkan”.
Di sisi lain, para ahli hukum menegaskan bahwa laporan panel belum otomatis menjadi dasar penahanan atau dakwaan. Pengacara senior independen Dinesh Tripathi mengatakan perlu ada penyelidikan pidana oleh polisi sebelum kasus dibawa secara resmi ke pengadilan.
Tripathi menjelaskan bahwa proses tersebut tidak bisa dipercepat hanya dengan mengandalkan laporan investigasi. Ia memperkirakan tahapan hukum itu dapat memakan waktu setidaknya beberapa bulan jika pemerintah memutuskan untuk melanjutkannya.
Peran pemerintahan baru
Keputusan untuk menindaklanjuti rekomendasi panel kini berada di tangan pemerintahan baru dan partai yang dipimpin Balendra Shah. Politikus berusia 35 tahun yang juga rapper itu dijadwalkan dilantik sebagai perdana menteri baru setelah menang telak dalam pemungutan suara parlemen pasca-protes.
Momentum ini penting karena pemerintahan Shah akan menghadapi tuntutan publik untuk menegakkan akuntabilitas. Keluarga para korban telah berulang kali menuntut hukuman bagi pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas penindakan brutal tersebut.
Mengapa kasus ini menjadi sorotan besar
Kasus ini tidak hanya menyangkut mantan perdana menteri, tetapi juga cara negara menangani penggunaan kekuatan oleh aparat saat protes sipil. Dalam konteks Nepal, rekomendasi panel ini dapat menjadi ujian awal bagi pemerintahan baru dalam membuktikan komitmen terhadap reformasi dan pertanggungjawaban hukum.
Selain itu, gelombang protes “Gen Z” menunjukkan perubahan pola aktivisme politik di Nepal, dengan generasi muda tampil sebagai kekuatan utama dalam menekan elite pemerintahan. Jika rekomendasi penuntutan benar-benar diproses, kasus ini berpotensi menjadi salah satu perkara politik paling penting di negeri Himalaya itu dalam waktu dekat.
