Parlemen UE Loloskan Aturan Deportasi Migran, Pintu Return Hubs Kian Terbuka

Parlemen Eropa membuka jalan bagi aturan yang lebih keras terhadap migran tidak berdokumen, termasuk kemungkinan pengiriman mereka ke pusat penampungan atau “return hubs” di luar wilayah Uni Eropa. Langkah ini lolos dalam pemungutan suara di Brussels dengan hasil 389 mendukung dan 206 menolak, dan kini bergerak menuju tahap persetujuan akhir.

Kebijakan ini muncul di tengah tekanan politik yang meningkat di 27 negara anggota Uni Eropa untuk menekan migrasi dan mempercepat pemulangan orang yang permohonan suakanya ditolak. Namun, rencana tersebut langsung memicu kritik dari kelompok hak asasi manusia yang menilai skema itu berisiko membuka ruang pelanggaran perlindungan dasar bagi para migran.

Apa isi aturan baru yang didorong Parlemen Eropa

Reformasi itu memungkinkan pembukaan pusat-pusat penampungan di luar perbatasan Uni Eropa bagi migran yang sudah mendapat penolakan atas permohonan suaka mereka. Aturan tersebut juga mengatur sanksi yang lebih berat bagi migran yang menolak meninggalkan wilayah Uni Eropa, termasuk penahanan dan larangan masuk kembali.

Francois-Xavier Bellamy, politisi Prancis dari kubu kanan-tengah, menyebut perubahan ini sebagai langkah tegas untuk memastikan bahwa orang yang masuk ke Eropa secara ilegal tidak akan tetap tinggal. Sebaliknya, Cecilia Strada dari kelompok Sosialis dan Demokrat menilai kebijakan itu justru bisa menimbulkan ketakutan dan mendorong orang-orang yang tidak bersalah bersembunyi karena khawatir dipenjara dan dideportasi.

Mengapa rencana return hubs memicu perdebatan

Sejumlah negara anggota, termasuk Prancis dan Spanyol, mempertanyakan efektivitas pusat pemulangan tersebut. International Rescue Committee, sebuah lembaga nirlaba, menyebut fasilitas semacam itu sebagai “legal black holes” karena berada di luar wilayah Uni Eropa, tempat pembuat kebijakan tidak bisa menjamin hak-hak para migran tetap terlindungi.

Marta Welander dari IRC menegaskan bahwa lokasi di luar wilayah Uni Eropa membuat pengawasan terhadap standar hak asasi menjadi jauh lebih sulit. Kekhawatiran itu menambah panjang daftar kritik yang sudah muncul sejak gagasan ini mulai dibahas lebih serius di level Eropa.

Negara mana yang tetap mendorong skema ini

Meski menuai penolakan, sejumlah negara tetap melaju dengan rencana serupa. Denmark, Austria, Yunani, Jerman, dan Belanda disebut sedang mengeksplorasi opsi untuk membangun pusat-pusat itu, menurut sumber diplomatik.

Menteri Dalam Negeri Jerman Alexander Dobrindt mengatakan pemerintahnya ingin melanjutkan jalur ini dengan tegas dan menargetkan kesepakatan dengan negara ketiga tercapai sebelum akhir tahun. Pernyataan itu menunjukkan bahwa sebagian pemerintahan di Eropa melihat return hubs sebagai alat politik untuk mempercepat repatriasi dan memberi sinyal pencegahan kepada calon migran.

Tantangan yang sudah muncul dari model serupa

Dukungan terhadap return hubs juga diuji oleh pengalaman negara lain yang pernah mencoba pendekatan serupa. Inggris membatalkan skema deportasi migran tak berdokumen ke Rwanda, sementara fasilitas yang dikelola Italia di Albania menghadapi tantangan hukum dan belum berjalan optimal.

Berikut beberapa masalah utama yang kerap dikaitkan dengan model serupa:

1. Tantangan hukum terkait yurisdiksi dan perlindungan hak asasi.
2. Biaya politik dan diplomatik dalam menjalin kerja sama dengan negara ketiga.
3. Risiko lambatnya implementasi karena sengketa pengadilan atau penolakan publik.
4. Ketidakpastian efektivitas sebagai faktor pencegah migrasi.

Arah kebijakan migrasi Uni Eropa saat ini

Dorongan untuk memperketat aturan migrasi semakin kuat karena sentimen publik terhadap migrasi memburuk di banyak negara Eropa. Kondisi ini ikut mendorong keuntungan elektoral bagi partai-partai sayap kanan di seluruh benua, sehingga pemerintah semakin terdorong mengambil sikap lebih keras.

Di saat yang sama, jumlah kedatangan migran pada 2025 justru menurun, membuat fokus di Brussels bergeser ke perbaikan sistem pemulangan. Saat ini, hanya sekitar 20 persen orang yang telah diperintahkan untuk pergi benar-benar dikembalikan ke negara asal mereka, sehingga Uni Eropa menghadapi tekanan untuk membangun mekanisme yang dianggap lebih efektif oleh para pendukung kebijakan baru.

Negosiasi lanjutan antara Parlemen Eropa dan lembaga Uni Eropa lain diperkirakan akan memusatkan perhatian pada detail teknis, termasuk sejauh mana kewenangan pencarian dapat diberikan kepada aparat untuk menemukan migran tidak berdokumen. Di tengah perdebatan yang makin tajam, isu return hubs kini menjadi salah satu ujian terbesar bagi arah baru kebijakan migrasi Eropa.