PBB Tak Cukup Mengecam, Nasib Prajurit UNIFIL Indonesia di Libanon Dipertaruhkan

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tidak berhenti pada kecaman setelah tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon dilaporkan gugur akibat serangan Israel. Ia menekankan bahwa keselamatan personel harus menjadi prioritas utama, terutama karena situasi keamanan di kawasan itu masih dipenuhi eskalasi perang antara Hizbullah dan Israel.

Dave menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban serta seluruh prajurit TNI. Ia juga meminta Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan segera memetakan ulang tugas pasukan Indonesia di Lebanon agar misi perdamaian tetap berjalan tanpa mengorbankan keselamatan prajurit.

PBB Diminta Tidak Hanya Mengecam

Menurut Dave, respons internasional terhadap insiden yang menewaskan prajurit penjaga perdamaian tidak boleh berhenti pada pernyataan kecaman. Ia menilai PBB harus mengambil langkah yang lebih tegas, termasuk memastikan ada evaluasi menyeluruh atas situasi keamanan di area penugasan UNIFIL.

Pernyataan itu menguat setelah rentetan serangan di Lebanon memicu korban dari unsur pasukan perdamaian. Dalam pandangannya, jika kondisi lapangan tidak lagi aman, maka operasi perlu ditinjau ulang sebelum kembali menelan korban.

Misi Indonesia di Lebanon Perlu Dievaluasi

Dave menilai sudah semestinya ada penyesuaian terhadap jumlah maupun pola kerja pasukan TNI di Lebanon. Ia menyebut, bila situasi tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas dengan aman, maka pengurangan personel atau penghentian sementara operasi layak dipertimbangkan.

Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, jumlah personel pasukan perdamaian di Lebanon mencapai hampir 5.000 orang dan sekitar 800 di antaranya merupakan prajurit TNI. Karena itu, ia meminta pemerintah dan TNI menilai ulang apakah penugasan itu masih bisa dijalankan secara aman di tengah konflik yang terus berlangsung.

Berikut poin utama yang disorot Dave Laksono:

1. Keselamatan prajurit TNI harus diutamakan.
2. PBB diminta tidak hanya mengecam serangan, tetapi juga bertindak tegas.
3. Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan perlu memetakan ulang operasi di Lebanon.
4. Jika situasi tidak aman, operasi sebaiknya dihentikan sementara.
5. Investigasi atas insiden harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak.

Investigasi Terbuka Dinilai Penting

Selain soal evaluasi misi, Dave juga meminta investigasi yang mendalam atas gugurnya prajurit TNI. Menurut dia, proses penyelidikan harus terbuka agar hasilnya memberi kejelasan, keadilan, dan perlindungan yang lebih baik bagi personel Indonesia yang bertugas di zona konflik.

Ia menegaskan bahwa keputusan penarikan pasukan berada di tangan Mabes TNI. Karena itu, DPR menunggu langkah resmi Panglima TNI setelah memperoleh informasi yang akurat dan lengkap mengenai situasi di lapangan.

Sorotan pada Risiko Misi Perdamaian di Zona Konflik

Insiden ini kembali menunjukkan bahwa misi perdamaian di wilayah konflik tetap memiliki risiko tinggi, meski dijalankan di bawah mandat internasional. Dalam kondisi perang aktif, posisi pasukan penjaga perdamaian bisa berada sangat dekat dengan ancaman langsung, terutama ketika pertempuran melibatkan banyak pihak bersenjata.

Kerugian yang dialami Indonesia bukan hanya berupa kehilangan prajurit terbaik, tetapi juga menjadi pengingat bahwa mandat perdamaian perlu ditopang dengan perlindungan yang jelas. Karena itu, tekanan terhadap PBB agar bersikap lebih tegas kini semakin menguat, seiring tuntutan agar keselamatan personel UNIFIL asal Indonesia benar-benar dijamin di lapangan.