Pemerintah Inggris menunda rencananya untuk menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius setelah mendapat penolakan dari Amerika Serikat. Keputusan itu menyorot kembali posisi strategis Diego Garcia, pulau atol utama yang menjadi lokasi pangkalan udara gabungan AS-Inggris dan memegang peran penting dalam keamanan militer Washington di kawasan Samudra Hindia.
Juru bicara Pemerintah Inggris mengatakan London tetap memprioritaskan keamanan operasional jangka panjang Diego Garcia. Namun, langkah lanjutan atas kesepakatan tersebut hanya akan ditempuh jika mendapat dukungan formal dari AS, yang selama ini menjadi syarat kunci agar perjanjian bisa berjalan.
Mengapa rencana itu dihentikan sementara
Rencana legislasi yang menjadi dasar penyerahan kepulauan itu tidak akan dimasukkan ke agenda parlemen berikutnya, menurut laporan The Times yang dikutip Reuters. Pemerintah Inggris kemudian menyampaikan bahwa pihaknya masih akan berupaya meyakinkan Washington agar memberikan persetujuan resmi.
Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyebut kesepakatan itu sebagai “big mistake” pada Februari. Sebelumnya, Trump juga pernah mengatakan bahwa itulah hasil terbaik yang bisa didapatkan Perdana Menteri Keir Starmer dalam negosiasi tersebut.
Posisi strategis Diego Garcia
Di bawah rancangan kesepakatan, Inggris akan tetap memegang kendali atas pangkalan militer strategis di Diego Garcia melalui sewa sepanjang 99 tahun. Skema itu dirancang untuk menjaga operasi AS tetap berjalan, sekaligus mengalihkan kedaulatan administratif Kepulauan Chagos kepada Mauritius.
Pemerintah Inggris menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelangsungan operasi pangkalan tetap menjadi prioritas utama. Sumber diplomatik dan militer memandang Diego Garcia sebagai aset penting karena dapat mendukung pengerahan kekuatan dan operasi pengintaian di wilayah luas Indo-Pasifik.
Ketegangan dalam hubungan London dan Washington
Penundaan ini terjadi di tengah hubungan AS-Inggris yang disebut Reuters sedang mengalami tekanan. Ketegangan muncul setelah Starmer enggan melibatkan Inggris dalam perang AS-Israel melawan Iran, serta menolak pada awal konflik untuk mengizinkan Trump menggunakan pangkalan udara Inggris guna melancarkan serangan.
Setelah itu, pasukan AS diizinkan melakukan serangan defensif, tetapi kritik Trump terhadap Starmer terus berlanjut. Trump bahkan menyindir bahwa Starmer “not Winston Churchill” dan merusak apa yang kerap disebut sebagai “special relationship” antara dua negara sekutu itu.
Sengketa lama yang belum tuntas
Kepulauan Chagos memiliki sejarah kelam karena Inggris memindahkan paksa hingga 2.000 penduduk asli Chagossian pada akhir era 1960-an dan 1970-an untuk membuka jalan bagi pangkalan di Diego Garcia. Isu ini lama menjadi sorotan kelompok hak asasi manusia dan aktivis yang menuntut pengakuan atas hak penentuan nasib sendiri bagi komunitas Chagossian.
Sebuah tabel ringkas berikut menggambarkan inti persoalan yang kini kembali muncul:
| Unsur utama | Isi |
|---|---|
| Wilayah | Kepulauan Chagos |
| Lokasi strategis | Diego Garcia |
| Rencana awal | Penyerahan kedaulatan kepada Mauritius |
| Syarat penting | Dukungan formal Amerika Serikat |
| Kondisi terbaru | Ditunda sementara oleh Inggris |
| Alasan utama | Penolakan dan kritik dari Donald Trump |
| Dampak politik | Menambah tekanan pada hubungan AS-Inggris |
Respons Mauritius dan kelompok Chagossian
Jaksa Agung Mauritius, Gavin Glover, mengatakan kepada media lokal bahwa Inggris dan AS perlu mencari “common ground” agar kesepakatan bisa tercapai. Ia juga menilai penundaan itu tidak mengejutkan karena hubungan antara Starmer dan Trump memburuk, sementara Inggris membutuhkan keselarasan AS untuk menopang perjanjian tersebut.
Glover menyebut pemerintah Mauritius akan melanjutkan pembahasan dengan Inggris dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Mauritius pada akhir bulan ini. Di sisi lain, kelompok Indigenous Chagossian People menilai proses ini sejak awal sudah memunculkan keraguan di kalangan pejabat tinggi pemerintahan Trump.
Sorotan dari kelompok Chagossian
Toby Noskwith, juru bicara kelompok itu, mengatakan perhatian selama ini terlalu banyak tertuju pada negosiasi antarnegara, sementara nasib masyarakat Chagossian justru terpinggirkan. Ia juga mempertanyakan besarnya biaya yang telah habis untuk negosiasi yang kini tersendat, serta legalitas rencana yang dinilai meniadakan hak penentuan nasib sendiri bagi Chagossian.
Noskwith menekankan bahwa pemerintah Inggris tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memfasilitasi pemukiman kembali Chagossian secara bermartabat. Isu itu dinilai akan tetap membayangi setiap pembicaraan lanjutan mengenai masa depan kepulauan tersebut, karena persoalan kedaulatan tidak dapat dipisahkan dari hak historis penduduk aslinya.
Apa yang perlu dipantau selanjutnya
- Sikap resmi Washington terhadap draf kesepakatan yang ditunda.
- Hasil pembicaraan lanjutan antara Inggris dan Mauritius.
- Reaksi politik domestik di Inggris terkait biaya dan arah negosiasi.
- Tuntutan komunitas Chagossian soal hak penentuan nasib sendiri dan kemungkinan pemukiman kembali.
Dengan belum masuknya legislasi ke agenda parlemen, masa depan Kepulauan Chagos kini bergantung pada apakah London dan Washington bisa menemukan titik temu yang menjaga kepentingan strategis pangkalan Diego Garcia sekaligus membuka jalan bagi penyelesaian sengketa panjang dengan Mauritius dan komunitas Chagossian.
