Veto Tiongkok dan Rusia atas resolusi Bahrain di Dewan Keamanan PBB pada 7 April 2026 memicu pembacaan baru atas krisis Selat Hormuz. Langkah itu tidak hanya menghentikan peluang penggunaan kekuatan militer untuk membuka jalur pelayaran, tetapi juga memperlihatkan pertarungan yang lebih luas tentang kendali energi, legitimasi internasional, dan arah sistem keuangan global.
Resolusi yang diblokir memuat frasa “segala cara yang diperlukan” atau all necessary means, yang dalam diplomasi sering dipahami sebagai izin politik bagi tindakan militer. Dengan menolaknya, Beijing dan Moskwa menutup celah legal yang bisa dipakai Amerika Serikat dan sekutunya untuk memaksakan pembukaan Selat Hormuz secara paksa.
Veto yang dibaca sebagai strategi, bukan sekadar solidaritas
Pembacaan sempit yang melihat veto itu hanya sebagai pembelaan terhadap Iran dianggap tidak cukup menjelaskan kalkulasi Beijing. Dalam pandangan pengamat Tiongkok, Professor Jiang Xueqin, keputusan tersebut lebih dekat pada strategi jangka panjang untuk mengubah keseimbangan kekuasaan, terutama di sektor energi dan sistem pembayaran internasional.
Tiongkok memang termasuk pihak yang paling rentan jika jalur Hormuz terganggu karena kebutuhan impornya sangat besar. Data yang disorot dalam sumber menunjukkan Tiongkok mengimpor 10-11 juta barel minyak per hari, dan sebagian besar pasokan itu melewati selat tersebut.
Namun, risiko itu tampaknya dihitung sebagai biaya yang masih bisa ditanggung demi keuntungan politik dan ekonomi yang lebih besar. Beijing dipandang ingin menunjukkan bahwa ketergantungan pada jalur laut yang bisa dikendalikan kekuatan angkatan laut Amerika Serikat harus dikurangi.
Menghindari “Dilema Malaka” baru
Salah satu alasan utama di balik langkah Tiongkok adalah kekhawatiran terhadap dominasi Washington atas titik-titik sempit perdagangan energi dunia. Jika Amerika Serikat berhasil memaksa pembukaan Hormuz melalui kekuatan militer, hal itu akan mempertegas bahwa kontrol atas choke points strategis masih berada di tangan pihak yang sama.
Karena itu, veto di PBB bisa dibaca sebagai upaya mencegah normalisasi intervensi militer Barat dalam urusan energi global. Bagi Beijing, persoalan Hormuz bukan hanya soal Iran, tetapi juga soal mencegah lahirnya preseden yang menguatkan posisi militer Amerika Serikat di jalur perdagangan vital.
Dedolarisasi mendapat dorongan baru
Krisis Hormuz juga berdampak pada agenda dedolarisasi yang selama ini didorong Tiongkok. Sistem petrodolar yang bertahan sejak 1970-an bergantung pada stabilitas perdagangan minyak dalam dolar AS, sehingga gangguan berkepanjangan pada jalur minyak utama dapat memicu pencarian alternatif oleh negara-negara pemasok dan pembeli energi.
Dalam konteks itu, Tiongkok disebut menyiapkan perdagangan minyak berbasis yuan dan sistem pembayaran lintas batas yang tidak bergantung pada SWIFT. Jika tekanan di Hormuz berlanjut, ruang untuk memperbanyak penggunaan mekanisme di luar dolar bisa semakin terbuka.
Ketahanan energi dalam negeri menjadi penyangga
Kalkulasi Beijing juga ditopang oleh perubahan kapasitas energi domestik. Sumber referensi menyebut Tiongkok pada 2026 memiliki cadangan minyak strategis yang masif, jalur pipa darat melalui Rusia, serta koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan atau CPEC.
Selain itu, ekspansi energi terbarukan di dalam negeri memberi Beijing ruang bertahan lebih panjang dibandingkan banyak negara Barat ketika harga minyak terguncang. Kondisi ini membuat Tiongkok mampu mengambil posisi yang tampak berisiko, karena ada bantalan kebijakan yang memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
Pesan politik untuk Global South
Veto tersebut juga punya dimensi narasi yang penting bagi negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dengan menuntut agar akar konflik dibahas, termasuk serangan terhadap kedaulatan Iran, Tiongkok berupaya tampil sebagai pembela hukum internasional yang setara, bukan sebagai pengikut agenda Barat.
Langkah itu memperkuat citra Beijing sebagai salah satu kekuatan yang berbicara untuk Global South. Dalam pembacaan ini, veto bukan semata tindakan blokade, tetapi sinyal bahwa tatanan dunia unipolar tidak lagi berjalan tanpa tantangan yang berarti.
Dampak strategis yang saling terkait
| Dimensi | Dampak veto Tiongkok |
|---|---|
| Militer | Menutup peluang legitimasi PBB untuk serangan AS ke Iran |
| Ekonomi | Menambah tekanan pada sistem petrodolar melalui ketidakpastian pasar |
| Politik | Menguatkan posisi BRICS dan pengaruh di Global South |
Di tengah krisis tersebut, pertanyaan utamanya bukan lagi siapa yang memiliki kekuatan militer terbesar. Yang lebih menentukan adalah siapa yang punya daya tahan lebih lama dalam menghadapi tekanan energi, biaya politik, dan perubahan arsitektur keuangan dunia.
Amerika Serikat menghadapi beban inflasi energi dan biaya militer yang terus membesar, sementara Tiongkok tampak bertaruh pada kemampuan sistemnya untuk bertahan hingga tatanan lama melemah. Dalam konteks itu, veto di Selat Hormuz menjadi penanda bahwa persaingan global kini bergerak dari perebutan jalur laut menuju perebutan aturan main ekonomi dan geopolitik.
