Iran menunjukkan sikap yang semakin keras ketika wacana perundingan lanjutan dengan Amerika Serikat masih belum hilang dari meja diplomasi. Di saat yang sama, otoritas di Tehran dan media negara menampilkan pesan bahwa mereka tetap satu suara, meski ketegangan dengan Washington, Israel, dan dinamika internal terus membayangi.
Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi bertemu pejabat senior Pakistan di Islamabad sebelum bertolak ke Oman dan kemudian Rusia. Ia menyatakan masih perlu melihat apakah Amerika Serikat benar-benar serius pada diplomasi, setelah putaran diskusi yang semula diharapkan berlanjut di Pakistan tidak terwujud.
Sinyal keras dari Tehran
Pemerintah Iran dan media resmi kini memberi kesan bahwa ruang kompromi makin sempit jika syarat yang diajukan melampaui batas yang mereka terima. Narasi itu menguat setelah Presiden AS Donald Trump membatalkan perjalanan utusan Steve Witkoff dan Jared Kushner ke Pakistan, lalu menyebut Washington memegang semua kartu.
Trump juga kembali menyinggung apa yang ia klaim sebagai perpecahan di tubuh kepemimpinan Iran. Dalam unggahan daring, ia mengatakan, “If they want to talk, all they have to do is call!!!”, sambil menekan Iran agar mengambil langkah lebih dulu.
Upaya menampilkan kesatuan internal
Di tengah hampir dua bulan pemadaman internet yang diberlakukan negara, para pejabat dan pendukung Republik Islam menekankan bahwa mereka menolak konsesi kepada Trump. Sejumlah lembaga militer, keamanan, yudisial, dan pemerintahan pun merilis pesan yang isinya hampir seragam untuk menegaskan persatuan.
Pesan-pesan itu, yang disebarkan lewat media negara dengan grafis dan font serupa, menegaskan bahwa semua pihak di Iran bersifat “revolusioner” dan tunduk penuh kepada Supreme Leader Mojtaba Khamenei. Otoritas juga mengklaim lebih dari 30 juta orang telah mendaftar dalam kampanye negara untuk menyatakan kesiapan berkorban, meski tidak ada bukti pendukung yang disertakan.
Ancaman balasan dan penegasan di Selat Hormuz
Khatam al-Anbiya Central Headquarters dari Korps Garda Revolusi Islam menyatakan pada Sabtu bahwa angkatan bersenjata akan membalas jika Amerika Serikat terus melakukan “blockade, banditry and piracy” di perairan selatan Iran. Dalam pernyataannya, unit itu juga mengatakan pihaknya siap memantau pergerakan lawan di kawasan dan menjaga kendali atas Selat Hormuz.
Pada hari yang sama, IRGC membawa seorang presenter televisi negara ke lokasi dua kapal yang disita beberapa hari sebelumnya di selat itu. Aksi tersebut dipakai untuk menunjukkan bahwa Iran memegang “kendali total” atas jalur air strategis tersebut.
Perdebatan soal pembicaraan nuklir
Media negara yang berafiliasi dengan IRGC, termasuk Tasnim dan Fars, melontarkan penolakan terhadap kemungkinan dialog nuklir dengan Amerika Serikat. Tasnim menyebut negosiasi dengan Washington hanya terkait penghentian perang dan, menurut mereka, isu nuklir tidak termasuk dalam pembahasan.
Hal itu sejalan dengan pernyataan Ali Khezrian, wakil Tehran di parlemen yang didominasi kalangan hardline. Ia mengatakan Khamenei menentang perpanjangan negosiasi di bawah ancaman dari Amerika Serikat dan Israel.
Mahmoud Nabavian, anggota parlemen garis keras yang ikut dalam delegasi Iran pada putaran pembicaraan pertama, bahkan menyebut memasukkan isu nuklir sebagai kesalahan strategis. Ia juga menolak gagasan bahwa perundingan lanjutan masih menguntungkan Iran, seraya menyinggung penjualan minyak yang menurutnya memberi pemerintah posisi kuat.
Tekanan militer dan kekhawatiran sipil
Di sisi lain, pemerintahan Presiden Masoud Pezeshkian menunjukkan kekhawatiran atas dampak perluasan serangan terhadap infrastruktur sipil, terutama pembangkit listrik. Pezeshkian mengatakan pemerintah meminta masyarakat mengurangi konsumsi energi karena fasilitas penting telah terkena dampak dan blokade membuat publik tidak puas.
Kepala Tavanir, Mohammad Allahdad, juga mengatakan perusahaan negara itu akan memberi imbalan kepada warga yang melaporkan pencurian dan penggunaan listrik ilegal. Sementara itu, Wakil Presiden Pertama Mohammadreza Aref menegaskan bahwa Iran akan dibangun kembali melalui persatuan setelah serangan sebelumnya menghantam fasilitas minyak, gas, petrokimia, aluminium, energi, bandara, pelabuhan laut, jembatan, dan jaringan kereta.
Di tengah situasi itu, pemerintah membuka kembali Bandara Imam Khomeini di Tehran untuk penerbangan internasional terbatas, termasuk untuk jamaah haji menuju Arab Saudi. Langkah ini menunjukkan aktivitas sipil tetap dijaga, meski ketegangan dan risiko konflik belum mereda.
