Kawasan Teluk mulai mempercepat pembahasan sistem pertahanan bersama setelah serangan Iran dalam perang melawan AS dan Israel memukul infrastruktur penting di sejumlah negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk atau GCC. Dalam KTT konsultatif GCC ke-19 di Jeddah, para pemimpin kawasan itu mendorong integrasi militer yang lebih kuat dan pembentukan sistem peringatan dini rudal balistik yang disebut perlu diselesaikan secepatnya.
Langkah itu muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa negara-negara Teluk perlu memiliki kemampuan pertahanan udara yang lebih terkoordinasi. Seorang pejabat Teluk yang berbicara kepada Reuters secara anonim mengatakan pertemuan tersebut ditujukan untuk merancang respons atas ribuan serangan rudal dan drone Iran yang diterima negara-negara Teluk sejak perang dimulai pada 28 Februari.
Tekanan dari serangan Iran
Serangan selama perang itu tidak hanya menyasar fasilitas militer, tetapi juga infrastruktur energi utama di keenam negara GCC. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang terkait dengan AS dan infrastruktur sipil lainnya ikut terdampak, sehingga tekanan keamanan di kawasan meningkat tajam.
Situasi tersebut membuat pembahasan soal pertahanan bersama bergeser dari wacana panjang menjadi kebutuhan mendesak. GCC menilai sistem peringatan dini rudal balistik bisa menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman serupa di masa depan.
Pembahasan model “Iron Dome” versi Teluk
Dorongan untuk membangun sistem pencegah rudal balistik di kawasan Teluk dipandang sebagai upaya menutup celah pertahanan yang terlihat selama konflik berlangsung. Meski artikel referensi tidak menyebut rincian teknis proyek itu, arah pembahasannya jelas mengarah pada sistem terpadu yang dapat memberi peringatan lebih cepat dan koordinasi lebih baik antarneagara anggota.
Pernyataan resmi GCC pada Selasa menegaskan bahwa para pemimpin menggarisbawahi pentingnya mempercepat integrasi militer di antara negara-negara anggota. Di saat yang sama, mereka juga meminta penyelesaian cepat atas proyek sistem peringatan dini tersebut.
Pertemuan tatap muka pertama sejak perang meluas
KTT di Jeddah menjadi pertemuan tatap muka pertama para pemimpin Teluk sejak negara-negara mereka ikut menjadi medan dampak perang Iran melawan AS dan Israel. Forum ini mempertemukan para raja, putra mahkota, dan perwakilan pemerintah untuk membahas langkah bersama di tengah situasi yang masih belum stabil.
Media pemerintah Saudi melaporkan pertemuan itu dipimpin Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. Sejumlah tokoh kawasan juga hadir, termasuk Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan bin Abdullah, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, serta Putra Mahkota Kuwait Sheikh Sabah Khaled Al Hamad Al Sabah.
Belum ada kejelasan mengenai siapa yang mewakili Oman dalam pertemuan tersebut. Namun, kehadiran para pemimpin utama GCC menunjukkan bahwa isu keamanan regional kini menjadi agenda utama yang menuntut respons kolektif.
Kritik atas respons GCC
Di tengah pembahasan integrasi pertahanan, GCC juga menghadapi kritik atas respons yang dinilai kurang tegas. Anwar Gargash, Penasihat Diplomatik Presiden UEA, mengatakan di sebuah konferensi pada Senin bahwa secara politik dan militer, posisi GCC saat ini merupakan yang terlemah dalam sejarah.
Ia menyebut dukungan logistik memang ada, tetapi itu belum cukup menggambarkan kekuatan politik dan militer yang dibutuhkan untuk menghadapi krisis sebesar ini. Kritik tersebut memperlihatkan tekanan internal agar mereka tidak hanya bergantung pada koordinasi informal, tetapi membangun struktur keamanan yang lebih solid.
Diplomasi masih buntu
Di sisi lain, upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan antara AS dan Iran masih menemui jalan buntu. Qatar pada Selasa memperingatkan kemungkinan munculnya “konflik beku” di Teluk bila pembicaraan damai tidak menghasilkan terobosan dan ketegangan kembali meledak dalam bentuk baru.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, mengatakan pihaknya tidak ingin melihat permusuhan kembali dalam waktu dekat. Ia juga menolak kondisi konflik yang membeku lalu mencair setiap kali ada alasan politik, karena situasi seperti itu tetap menyimpan risiko bagi keamanan kawasan.
Gedung Putih pada Senin mengatakan sedang menelaah proposal terbaru Iran untuk membuka blokade Selat Hormuz. Pembicaraan damai AS dan Iran untuk mengakhiri perang dan membuka kembali selat vital itu sejauh ini belum membuahkan hasil sejak gencatan senjata diberlakukan pada 8 April.
Bagi negara-negara Teluk, kombinasi antara kebuntuan diplomatik dan ancaman serangan rudal membuat dorongan membangun sistem peringatan dini terasa semakin relevan. Di tengah kondisi yang belum stabil, pembahasan pertahanan bersama kini menjadi bagian penting dari upaya kawasan menjaga keamanan energi, infrastruktur sipil, dan stabilitas politiknya.
