Médecins Sans Frontières atau MSF menuduh Israel sengaja memicu krisis malnutrisi di Jalur Gaza melalui pembatasan bantuan makanan, barang komersial, dan akses kebutuhan dasar. Organisasi medis internasional itu menyebut dampaknya paling berat dirasakan ibu hamil, bayi baru lahir, dan anak-anak di wilayah yang masih menghadapi blokade serta kerusakan infrastruktur sipil.
Dalam analisis medis yang dipublikasikan, MSF menilai lonjakan kekurangan gizi di Gaza tidak lepas dari pembatasan sistematis terhadap bantuan kemanusiaan dan kondisi yang tidak aman di lapangan. Merce Rocaspana dari MSF menegaskan, “Krisis malnutrisi ini sepenuhnya diciptakan,” seraya menjelaskan bahwa sebelum perang, kasus malnutrisi di Gaza hampir tidak ditemukan.
Malnutrisi yang Memburuk di Tengah Blokade
MSF menyebut situasi gizi warga Gaza memburuk tajam setelah blokade berkepanjangan membuat akses terhadap makanan dan air bersih semakin sempit. Organisasi itu juga menilai serangan terhadap infrastruktur sipil ikut memperparah krisis kesehatan yang menimpa penduduk di wilayah tersebut.
Data yang dianalisis MSF berasal dari empat fasilitas kesehatan di Gaza yang didukung atau dikelola organisasi itu selama akhir 2024 hingga awal 2026. Hasilnya menunjukkan lebih dari separuh perempuan hamil yang dirawat di dua rumah sakit mengalami malnutrisi selama masa kehamilan antara Juni 2025 hingga Januari 2026.
Risiko Tinggi bagi Ibu dan Bayi
Kondisi itu tidak berhenti pada ibu hamil, karena seperempat dari mereka masih kekurangan gizi saat melahirkan. MSF menyebut dampaknya sangat serius terhadap bayi yang lahir dari kondisi tersebut.
Sekitar 90 persen bayi dari ibu dengan malnutrisi lahir prematur, sementara 84 persen memiliki berat badan lahir rendah. Menurut WHO, bayi dengan berat badan rendah memiliki risiko kematian 20 kali lebih tinggi dibanding bayi normal dan lebih rentan mengalami gangguan pertumbuhan serta perkembangan kognitif.
MSF juga mencatat bahwa mereka pertama kali menemukan kasus malnutrisi anak di Gaza pada Januari 2024, hanya tiga bulan setelah serangan besar Israel dimulai. Temuan itu memperkuat gambaran bahwa krisis gizi tidak muncul sebagai persoalan sesaat, melainkan berkembang seiring berlanjutnya pembatasan akses bantuan dan kebutuhan pokok.
Kritik terhadap Skema Distribusi Bantuan
Selain menyoroti blokade, MSF mengkritik pusat distribusi bantuan yang dijalankan Gaza Humanitarian Foundation, skema bantuan yang didukung Amerika Serikat dan Israel. Organisasi itu menilai pusat distribusi tersebut termiliterisasi, mematikan, dan tidak berjalan efektif untuk menjangkau warga yang membutuhkan.
Di sisi lain, data United Nations menunjukkan lebih dari 60 persen warga Palestina di Gaza kini kehilangan tempat tinggal akibat perang. Kondisi ini membuat banyak keluarga hidup dalam situasi darurat berkepanjangan, sementara akses terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan dasar tetap terbatas.
Penilaian bersama PBB, Bank Dunia, dan Uni Eropa juga memperkirakan biaya rekonstruksi Gaza dapat menembus lebih dari 71 miliar dolar AS. Namun di tengah gencatan senjata yang diumumkan sejak Oktober tahun lalu, laporan dari lapangan menunjukkan situasi belum stabil dan bantuan yang masuk masih jauh di bawah kebutuhan.
Bantuan yang Masuk Masih Sangat Terbatas
Laporan itu menyebut Israel terus memperluas penguasaan wilayah, sementara ancaman operasi militer baru kembali mencuat setelah Hamas menolak tuntutan perlucutan senjata total. Pada saat yang sama, aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza masih belum sesuai dengan kebutuhan mendesak penduduk sipil.
Dari target 600 truk bantuan per hari sesuai kesepakatan gencatan senjata, hanya sekitar 150 truk yang diizinkan masuk ke Gaza setiap harinya. Angka itu menunjukkan masih lebarnya kesenjangan antara kebutuhan riil di lapangan dan bantuan yang benar-benar sampai ke wilayah tersebut.