Kanada kembali berada di titik krusial soal bantuan kematian medis, setelah sebuah komite parlemen merekomendasikan agar warga dengan satu-satunya kondisi berupa gangguan mental dikecualikan “secara tidak terbatas” dari program tersebut. Rekomendasi ini datang ketika Ottawa masih menimbang langkah berikutnya untuk perluasan MAID yang sudah dua kali ditunda.
Isu ini menjadi salah satu perdebatan paling tajam di Kanada sejak negara itu melegalkan kebijakan akhir hayat tersebut satu dekade lalu. Pemerintah juga harus memberi respons atas laporan komite itu paling lambat 11 Juli.
Rekomendasi tunggal yang memecah pendapat
Laporan bersama House of Commons dan Senat setebal 98 halaman itu hanya memuat satu rekomendasi utama. Isinya meminta Kanada “indefinitely exclude persons whose sole underlying medical condition is a mental illness from eligibility for medical assistance in dying”.
Komite menyebut ada “divergence of perspectives” dalam isu ini. Namun, komite juga menyoroti bahwa salah satu poin yang berulang dalam kesaksian adalah kebutuhan mendesak akan akses layanan kesehatan mental yang lebih baik dan lebih merata.
Sebagian anggota komite menolak hasil tersebut dan menerbitkan laporan penolakan. Mereka menilai prosesnya “fundamentally flawed”, “biased”, dan lebih mengutamakan kesaksian dari pihak yang menolak perluasan MAID.
Pemerintah menunggu, oposisi menekan
Perdana Menteri Mark Carney bulan lalu mengatakan akan menunggu laporan ini sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Hingga kini, ia belum menyatakan sikap publik secara resmi soal isu tersebut.
Jika pemerintah ingin menunda lebih jauh perluasan MAID untuk gangguan mental, kabinet Carney harus mengajukan undang-undang baru. Namun, apa pun keputusan pemerintah, perdebatan ini tampaknya tidak akan langsung berakhir.
Partai Konservatif menyambut rekomendasi itu sebagai langkah yang “will save thousands of lives”. Anggota parlemen Konservatif Tamara Jansen juga menyebut melanjutkan perluasan tersebut sebagai tindakan yang “reckless and dangerous”.
Latar penundaan yang sudah berlangsung lama
Kanada pertama kali menunda kelayakan MAID bagi orang yang hanya mengalami gangguan mental pada 2023 selama setahun. Saat itu, pemerintah menilai sistem kesehatan belum siap untuk perluasan tersebut.
Penundaan itu kemudian diperpanjang lagi hingga 17 Maret 2027. Bersamaan dengan penundaan kedua, pemerintah meminta komite parlemen melakukan peninjauan menyeluruh atas rencana tersebut.
Sepanjang awal tahun ini, komite menggelar serangkaian dengar pendapat. Para ahli medis, kelompok advokasi, dan pakar dari Eropa memberi keterangan mengenai skema bantuan kematian yang sudah berlaku dan dampak yang mungkin muncul jika diperluas.
Komite juga mendengar dari pakar Eropa dari negara-negara yang memperbolehkan assisted dying khusus untuk gangguan mental, termasuk Belanda, Belgia, dan Luksemburg.
Perdebatan hukum dan kekhawatiran klinis
Di sisi lain, para penentang perluasan menilai penilaian atas kondisi mental tidak bisa dilakukan dengan akurat untuk menentukan apakah seseorang akan pulih atau tidak. Dr. Sonu Gaind dari University of Toronto, yang memberi kesaksian menentang perluasan itu, mengatakan kebijakan semacam ini dapat berarti “providing death to suicidal people struggling with mental illness who could have gotten better”.
Ia juga mengatakan para penilai tidak bisa memprediksi kapan gangguan mental tidak akan membaik. Menurutnya, “flipping a coin would be more accurate”.
Kristopher Wells, senator yang berbeda pandangan dan menolak hasil laporan, juga mempertanyakan kredibilitas prosesnya. Ia mengatakan kepada BBC bahwa ketika “bad inputs” masuk, hasil akhirnya juga buruk, sehingga keandalan dan kredibilitas rekomendasi itu layak dipertanyakan.
Wells dan senator penolak lainnya menilai sengketa terbaru soal MAID dan gangguan mental seharusnya diputuskan oleh Mahkamah Agung. Mereka menilai jalur hukum adalah forum yang lebih tepat untuk menguji kebijakan tersebut.
Gugatan hukum terus berjalan
Sengketa ini juga sudah masuk ke jalur hukum. Ada beberapa tantangan hukum terhadap pengecualian gangguan mental dalam MAID, termasuk gugatan dari Claire Brousseau, perempuan 49 tahun asal Toronto yang hidup dengan bipolar dan PTSD.
Brousseau mengatakan ia berharap bisa mendapatkan akses ke prosedur itu melalui gugatan hukumnya. Ia menilai pengecualian bagi orang dengan gangguan mental tidak konstitusional.
Ia juga mengaku tidak terkejut dengan rekomendasi komite untuk menghentikan perluasan itu. “Every time they delay it, people like me live it in real time. Those are days and years that we suffer,” katanya.
Jejak perluasan MAID di Kanada
Kebijakan MAID Kanada sendiri lahir dari gugatan hukum sebelumnya. Negara itu pertama kali memperbolehkan bantuan kematian medis bagi orang dewasa dengan penyakit terminal yang kematiannya “reasonably foreseeable” pada 2016, setelah tantangan sukses di Mahkamah Agung.
Tiga tahun kemudian, melalui perkara di Quebec, aturan itu diperluas bagi orang dengan penyakit kronis yang kematian alaminya belum dekat. Sejak itu, batas antara otonomi pasien, perlindungan kelompok rentan, dan peran sistem kesehatan terus menjadi sumber perdebatan.
Menurut angka 2024, MAID menyumbang sekitar 5% dari seluruh kematian di Kanada. Sekitar 96% permintaan MAID disetujui untuk orang yang kematiannya sudah dapat diperkirakan, terutama pasien kanker terminal.
Sisanya, sekitar 4%, adalah pasien yang kematiannya belum dekat tetapi memiliki “grievous and irremediable medical condition”. Sebuah jajak pendapat Angus Reid yang dirilis awal bulan ini menunjukkan sekitar 77% warga Kanada mendukung MAID, tetapi dukungan turun menjadi 42% ketika akses itu menyangkut orang yang satu-satunya kondisi adalah gangguan mental.
