Para pemimpin Afrika Barat kini mendorong tuntutan yang lebih terkoordinasi atas reparasi perbudakan transatlantik. Mereka juga memasukkan penghapusan atau keringanan utang ke dalam agenda yang sama, sehingga isu sejarah itu berubah menjadi tuntutan ekonomi dan politik yang lebih luas.
Kesepakatan itu lahir dalam sebuah pertemuan puncak di Ghana yang dipimpin Presiden John Dramani Mahama. Pertemuan tersebut dihadiri para presiden Liberia, Namibia, dan Senegal, di tengah dorongan baru setelah deklarasi PBB yang menyebut perdagangan budak sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sekitar 12 juta orang Afrika dibawa secara paksa ke Amerika dan diperbudak untuk kerja paksa. Angka itu kembali menjadi dasar utama bagi seruan reparasi yang dalam beberapa tahun terakhir semakin kuat, terutama setelah penetapan PBB pada Maret.
Namun, dorongan itu masih menghadapi perlawanan politik dari sejumlah negara besar. Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara lain menolak klaim itu atau memilih abstain dalam pemungutan suara di PBB.
Dokumen yang diterbitkan dalam acara di Ghana memuat rencana 19 poin. Isi rencana itu mencakup keringanan utang, pengembalian artefak yang dijarah, dan pembentukan dana reparasi global, seperti dilaporkan BBC.
Langkah ini menunjukkan bahwa tuntutan reparasi tidak lagi berhenti pada pengakuan moral. Para pemimpin Afrika Barat kini mencoba membangun kerangka bersama yang mengaitkan sejarah perbudakan dengan aset budaya, beban utang, dan kompensasi internasional.
