Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan tidak ada anak di Jawa Barat yang putus sekolah. Untuk itu, Pemprov Jabar menggandeng 1.015 sekolah swasta agar calon siswa yang belum tertampung di sekolah negeri tetap mendapat tempat belajar.
Langkah ini diambil di tengah proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap anak usia sekolah di Jabar tetap masuk sistem pendidikan, meski tidak diterima di sekolah negeri.
Dedi menyebut seluruh siswa yang masuk ke sekolah swasta dalam program ini akan mendapat beasiswa dari Pemprov Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa 1.015 sekolah itu menjadi mitra pemerintah provinsi agar seluruh anak Jawa Barat bisa sekolah.
Setiap siswa akan menerima bantuan uang pangkal Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) sebesar Rp 1.500.000. Selain itu, ada bantuan biaya sekolah Rp 100.000 per bulan atau Rp 1.200.000 per tahun.
Dedi juga meminta proses pembayaran beasiswa ke sekolah swasta berjalan tepat waktu. Ia mengingatkan kepala Bapeda dan kepala BPKAD agar tidak terlambat menyalurkan anggaran.
Menurut Dedi, pembayaran kepada sekolah dilakukan dua kali dalam setahun sekaligus sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ia menyebut transfer untuk kebutuhan sampai Desember dilakukan pada Agustus, sedangkan yang sampai Juli ditransfer pada Januari.
Ia menilai bertambahnya sekolah swasta yang bergabung menunjukkan adanya dukungan nyata untuk mengatasi persoalan daya tampung siswa. Jumlah mitra itu naik dari sebelumnya 751 sekolah menjadi 1.015 sekolah.
Dedi juga menyebut hal itu membantah anggapan bahwa sekolah swasta tidak bersedia ikut membantu. Kerja sama ini menjadi salah satu upaya Pemprov Jawa Barat agar tidak ada anak usia sekolah kehilangan kesempatan belajar hanya karena tidak tertampung di sekolah negeri.
